Jika Rahasiakan Informasi Soal Corona, Pemerintah Melanggar Undang-Undang

0
535

JAKARTASATU.COM – Terkait dengan melonjaknya pasien positif Covid-19 di Indonesia saat ini, khalayak masyarakat menginginkan agar pemerintah Republik Indonesia bisa lebih terbuka dalam menyampaikan berbagai informasi yang ada.

Untuk itu Tim LBH Street Laywer mengirimkan surat terbuka kepada pemerintah yang isinya sebagai berikut:

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Sehubungan ditetapkannya COVID-19 (virus Corona) sbg penyakit pandemi oleh WHO, dan Indonesia merupakan salah satu negara terjangkit, maka pemerintah pusat maupun pemerintah daerah wajib melakukan langkah-langkah untuk menangani, dan mengatasinya dengan serius, secara cepat dan tepat, lebih dari itu, pemerintah wajib melakukannya secara transparan, tanpa ada informasi yang dirahasiakan atau disembunyikan dari masyarakat, baik mengenai jenis, persebaran penularan virus Corona, serta menyebutkan daerah yang dapat menjadi sumber penularan.

Sebaliknya, jika hal-hal tersebut tidak dilakukan, pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah dipastikan melanggar hukum, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 154 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2009 ttg Kesehatan :

“(1)Pemerintah secara berkala menetapkan dan mengumumkan jenis dan persebaran penyakit yang berpotensi menular dan/atau menyebar dalam waktu yang singkat, serta menyebutkan daerah yang dapat menjadi sumber penularan.”

Dan bagi pemerintah daerah melanggar Pasal 155 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2009 ttg Kesehatan :

” (1)Pemerintah daerah secara berkala menetapkan dan mengumumkan jenis dan persebaran penyakit yang berpotensi menular dan/atau menyebar dalam waktu yang singkat, serta menyebutkan daerah yang dapat menjadi sumber penularan.”

Kewajiban pemerintah untuk transparan atas informasi yang dapat mengancam hidup orang banyak juga diatur dalam Pasal 10 UU No.14 Tahun 2008 ttg keterbukaan Informasi Publik:

(1). Badan Publik wajib mengumumkan secara serta- merta suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum;

(2) Kewajiban menyebarluaskan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.

Untuk itu tim LBH Street Lawyer akan melakukan pemantauan terhadap penanganan persebaran virus Corona baik yang dilakukan pemerintah pusat atau pemerintah daerah, dan kami tidak akan segan untuk mewakili dan/atau mendampingi masyarakat untuk melakukan langkah hukum jika dirasa pemerintah pusat atau pemerintah daerah tidak transparan atau merahasiakan informasi yang berhak diketahui masyarakat dalam penanganan virus Corona tersebut.

Kami juga menghimbau kepada masyarakat untuk ikut membantu pencegahan penularan virus Corona dengan cara menjaga perilaku hidup bersih dan sehat sebagai mana amanat Pasal 157 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2009 ttg Kesehatan.

Demikian kami sampaikan pesan ini untuk kepentingan seluruh masyarakat Indonesia, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

TIM LBH STREET LAWYER

Apakah surat terbuka dari Tim LBH Street Laaywer ini merupakan respon atas indikasi bahwa pemerintahan Presiden Joko Widodo kurang terbuka dalam membagikan informasi terkait kasus Covid-19 di Indonesia, termasuk  pelibatan intelijen dalam tangani kasus Covid-19 sekarang? Semoga saja merespon tanggapan dari berbagai kalangan yang mencuat saat ini, pemerintah mau memperbaiki langkah-langkah yang dilakukannnya terkait penyebaran Corona di Indonesia saat ini. |WAW-JAKSAT