Mengemis

0
265
Jokowi bersama Ali M. Ngabalin/IST

OLEH: Priyadi Setiawan

Akhirnya terkuak sudah mengapa selama ini pemerintah ngotot tidak mau lockdown. Dengan berbagai alasan mereka kemukakan untuk menghindari lockdown. Ngotot bicara Lockdown sebagai tindakan otoriter, Lockdown tak manusiawi, lockdown tidak efektif, Lockdown ide sesat HTI, ternyata lagi bokek, miskin dan tak punya duit. Gitu saja malu-malu, fitnah sana fitnah sini, ujung-ujungnya mengemis.

Negeriku mengemis hari ini. sungguh sangat ironi sekali ditengah kemewahan para pejabat, ditengah kekayaan negeri yang melimpah ruah, ditengah sumberdaya alam negara yang banyak, namun masih saja mengemis pada rakyatnya. Buat apa bisa menggaji jajaran BPIP Rp. 120.000.000/ bulan, buat apa bisa menggaji jajaran Staf khusus milenial Rp.51.000.000/bulan, namun tak mampu membiayai lockdown untuk rakyatnya.

Bukankah menurut data Indonesia Mining Asosiation, Indonesia meraih peringkat ke-6 di dunia katagori negara yang kaya akan sumber daya tambang. Mulai dari emas, nikel, batu bara, minyak, gas alam dan lain-lain melimpah ruah di negeri ini. tapi mengapa hari ini negeri yang kaya ini mengemis memohon belaskasihan rakyatnya? Jelas ini ada yang salah dalam mengelolanya.

Malu, marah, bercampur berang mendengar negara sebesar indonesia ini mengemis pada rakyatnya. Ini menunjukkan bahwa pengelola pemerintah sangat amat amatir. Bukankah rakyat sudah dipalak dengan berbagai pungutan pajak. Setiap sendi ekonomi rakyat dipajak. Sepeda dipajak, mobil dipajak, bumi dipajak, bangunan dipajak, toko dan kios dipajak, usaha dipajak, pegawai dipajak, rumah dipajak, semua dipajak.

Tidak cukup rezim ini membebani rakyat dengan berbagai pajak, semua subsidi untuk rakyat pun telah dihapus juga hingga harga semua kebutuhan umum rakyat naik. Listrik naik, BBM naik, air naik, semua kebutuhan pokok naik. Ditambah lagi dengan beban BPJS atas nama jaminan kesehatan yang tidak menjamin. Belum cukupkah semua itu untuk mengenyangkan para pejabat? Lalu buat apa punya sumberdaya alam melimpah, buat ada pemilu yang berbiaya mahal kalau semua tidak berarti untuk rakyat?

Seandainya rezim ini bijak tentu hal memalukan ini tidak akan terjadi. Ini negara bukan sekedar organisasi atau perkumpulan kecil. Cobalah dihitung, seandainya lockdown diberlakukan dan rakyat dijamin kebutuhannya. Katakan jumlah penduduk Indonesia 300 juta, 50% diantaranya mampu atau kaya atau daerah aman. Berarti yang harus disubsidi adalah 150 juta jiwa, jika 1 hari dengan jatah kebutuhan Rp.30.000/jiwa dan lama lockdown 10 hari maka dibutuhkan dana 150 juta x 30 ribu x 10 hari sama dengan Rp. 45 triliun.

Dari kalkulasi diatas maka hanya dibutuhkan dana sebesar Rp. 45 triliun, kalau 100% rakyat dijamin berarti Cuma butuh Rp. 90 triliun. Sungguh ini adalah nilai yang sangat kecil dibandingkan dengan dana dikucurkan Bank Indonesia yang mencapai Rp. 300 triliun hanya untuk menguatkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika. Bahkan lebih kecil dibandingkan dengan anggaran pemindahan Ibukota baru yang mencapai Rp. 460 riliun.

Pertanyaannya mengapa untuk mengucurkan dana 300 triliun hanya untuk rupiah mampu sedang untuk menyelamatkan nyawa rakyatnya tidak mampu. Mengapa untuk sebuah proyek pemindahan ibukota 460 triliun mampu sementara untuk menolong nyawa rakyatnya sendiri tidak mampu. Inilah logika tumpul para penguasa rezim kapitalis. Karena dibalik kucuran dana BI dan proyek pemindahan ibukota terdapat keuntungan pribadi yang berkali-lipat, sementara kalau untuk rakyat hanya menghabiskan tenaga saja.

Semakin nyata bahwa aksi negara mengemis ini tidak lain hanya untuk mencari keuntungan semata. Bukan murni karena negara kurang dana atau pailit. Semua hanya rekayasa untuk bisnis di tengah rakyat yang meregang nyawa. Rezim ini semakin hilang rasa kemanusiaanya. Hari ini sejarah telah mencatat NEGERIKU MENGEMIS. Hari ini sejarah telah mencatat PANCASILA MENGEMIS. Apakah mereka semua sudah tidak punya muka lagi?