Yusril: Darurat Sipil Tak Relevan Melawan Coronavirus

0
440

JAKARTASATU.COM– Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa pasal-pasal dalam Perpu No. 23 Tahun 1959 yang mengatur Darurat Sipil itu tidak relevan dengan upaya untuk melawan merebaknya wabah virus corona. Menurut dia, pengaturannya hanya efektif untuk mengatasi pemberontakan dan kerusuhan, bukan mengatasi wabah yang mengancam jiwa setiap orang.

“Satu-satunya pasal relevan hanya yang berkaitan dengan kewenangan Penguasa Darurat Sipil untuk membatasi orang ke luar rumah. Ketentuan lain seperti melakukan razia hanya relevan dengan pemberontakan dan kerusuhan,” katanya, kemarin, di akun Twitter-nya.

Begitu juga pembatasan penggunaan alat-alay komunikas tidak relevan.

Dalam Perpu ini, lanjut dia, keramaian-keramaian masih diperbolehkan sepanjang ada izin dari Penguasa Darurat. Bahkan ada yang kontra produktif karena Penguasa Darurat tidak bisa melarang orang berkumpul untuk melakukan kegiatan keagamaan termasuk pengajian-pengjian.

“Aturan-aturan seperti ini tidak relevan dengan wabah,” jelas mantan menteri Sekretaris Negara itu.

Lebih dari itu Darurat Sipil dilihatnya juatru terkesan repressif. Militer memainkan peran sangat penting kendalikan keadaan. Padahal yang kita butuhkan adalah ketegasan dan persiapan matang melawan wabah ini untuk menyelamatkan nyawa rakyat.

Pemerintah harus berpikir ulang mewacanakan darurat sipil ini. Saya pernah gunakan pasal-pasal Darurat Sipil itu untuk atasi kerusuhan di Ambon tahun 2000. Presiden Gus Dur akhirnya setuju nyatakan Darurat Sipil dan minta saya mengumumkannya di Istana Merdeka. Darurat Sipil mampu redam kerusuhan bernuansa agama itu walau banyak kritik kepada saya.

“Tapi kerusuhan Ambon jelas beda dengan wabah Corona. Mudah-mudahan kita mampu mengambil langkah yang tepat di tengah situasi yang amat sulit sekarang ini.”

Walau keadaan memang sulit, tapi kita, terutama para pemimpin dihimbau olehnya jangan sampai kehilangan kejernihan berpikir menghadapi situasi. Tetaplah tegar dan jernih dalam merumuskan kebijakan dan mengambil langkah serta tindakan.

RI-JAKSAT