Telegram Polri Bukan Aturan Hukum

0
853

JAKARTASATU.COM– Ketua Majelis ProDem, Iwan Sumule mengatakan bahwa Maklumat dan Telegram Kapolri bukanlah aturan hukum. Dan harusnya aparat hukum paham akan itu.

“Pertimbangan MK cabut pasal penghinaan. Putusan MK No 013-022/PUU-IV/2006 telah cabut pasal Penghinaan Presiden. Presiden rasa terhina, lapor sendiri pakai pasal 310-321 KUHP. Semua sama dalam hukum,” katanya mengingatkan, Kamis (9/4/2020), di akun Twitter-nya.

Indonesia adalah Negara hukum. Sehingga harus dihindari menunjuk diri sendiri bahwa ‘Negara adalah Saya’ agar tidak dianggap diktator (baca: melanggar hukum).

“Darurat sih darurat. Maklumat dan Telegram Kapolri bukan hukum. Bukan Karantina Wilayah, tapi penegakan hukumnya memakai UU Kekarantinaan Kesehatan No 6/2018. Penjara 1 Tahun dan denda 100 juta bagi yang melanggar PSBB.”

Telegram Kapolri menjadi polemik karena dianggap akan ada reaksi yang berlebihan dari aprat ketika ada masyarakat yang mengkritik di tengah pandemi. Tidak sedikit pemerhati mengkritisinya, termasuk mantan Presiden SBY yang meminta mengevaluasi telegram tersebut.

RI-JAKSAT