Nekat Buka Kantor Saat PSBB, Bisa Didenda Rp.100 Juta atau Setahun Penjara, Ini Alasannya?

0
1331
Suasana Jakarta ketika lengang/IST

JAKARTASATU.COM – Seiring dengan telah diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) per-Jumat (10/4) pukul 00:00 WIB, maka Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memastikan akan menindak tegas perusahaan maupun pelaku usaha yang tetap beroperasi.

Anies menjelaskan, Pemprov DKI bersama TNI dan polisi akan mengerahkan kekuatan untuk menertibkan perusahaan yang masih ‘nakal’ dan tak mengindahkan aturan.

“Nanti ada pengawasan, penertiban dan kita akan kerahkan seluruh kekuatan di Pemprov, TNI, dan polisi untuk kita tertibkan,” ujar Anies (9/4/2020).

Menurut Anies, jika perusahaan masih memaksakan pegawainya masuk maka hal itu bisa meningkatkan risiko penularan virus Corona Covid-19. Jelas jika perkantoran tidak bisa diajak kerja sama dalam penegakan aturan, maka upaya menanggulangi penyebaran corona pun tidak akan efektif.

Sebagai bukti keseriusan, tak lupa Anies mengingatkan potensi hukuman yang akan didapatkan perusahaan jika tidak menjalankan aturan. Hukuman tersebut tercantum dalam UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

“(Dalam) Pasal 93, yang memberikan denda sebesar Rp 100 juta dan hukuman setahun maksimal. Itu bisa dikenakan,” ujar Anies memperingatkan.

“Artinya, kalau diingatkan tidak bisa (patuh), pasti bisa diproses hukum. Dan kepolisian, kejaksaan siap memproses ini apabila tak dilaksanakan,” pungkas Anies tegas.

Mempertimbangkan ancaman hukum tersebut, kira-kira masihkan akan ada perusahaan yang berani melanggar aturan tersebut? Lalu bagaimana dengan kelangsungan hidup para pengusaha dan perusahaan-perusahaan yang harus tutup karena PSBB tersebut? Padahal konon dibandingkan dengan epidemi corona, resesi ekonomi menyimpan dampak yang lebih mengerikan dibandingkan Covid-19 itu sendiri? |WAW-JAKSAT