JAKARTASATU.COM– Pemerintah diimbau mengintensifkan komunikasi dengan para tokoh agama di tengah wabah virus korona (covid-19). Hal ini guna meredam munculnya pandangan sejumlah aspek agama yang meributkan di jagat media sosial.

“Pemerintah juga perlu bicara dengan dengan para tokoh ulama para kiai dan lain-lain. Sampai hari ini kita lihat juga media sosial yang mempertentangkan aspek-aspek fiqih islam dalam kaitannya dengan salat jumat, tarawih dan lain-lain,” kata pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra dalam diskusi Cross Check by Medcom.id bertajuk ‘PSBB, Jurus Tanggung Istana Hadapi Corona?’ yang disiarkan melalui live streaming, Ahad (12/4/2020).

Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) ini mengamini banyak aliran pemahaman seputar islam. Namun kata dia, untuk meminimalisasi dampak yang ditimbulkan kesalahpahaman di media sosial, pemerintah diharapkan mencari langkah-langkah preventif.

Mantan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (HAM) ini mengaku sepakat dengan semua fatwa yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) di tengah wabah virus korona. MUI mengeluarkan Fatwa Nomor 14 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19.

Fatwa tersebut mengatur tentang salat jumat dan ketentuan pemulasaraan terhadap jenazah pasien pengidap virus korona.

“MUI sudah mengambil suatu sikap yang positif yang sesuai dengan kondisi yang dihadapi oleh bangsa kita,” ucap Yusril.

Yusril menilai kebijakan moderat patut dikeluarkan dalam situasi saat ini. Untuk itu, masyarakat juga perlu mendukung upaya-upaya pemerintah. “Kalau sekiranya masyarakat itu punya kesadaran tinggi dan kemudian juga pemerintah mengambil satu langkah yang tegas dari sisi hukum itu akan terjadi kepatuhan dan keberhasilan (penanganan virus korona) akan lebih tinggi,” ujar Yusril.

RI-JAKSAT