Menurut Aristoteles, negara adalah lembaga politik yang paling berdaulat, meski bukan berarti negara tidak memiliki batasan kekuasaan. Kekuasaan tertinggi terbentuk karena tujuan yang dimilikinya adalah untuk mensejahterakan seluruh warga negara, bukan individu-individu tertentu (seperti plato). Tujuan negara ini memberikan gambaran bahwa negara ada untuk memberikan kebahagiaan bagi seluruh warganya. Negara lahir untuk menjamin kebaikan bagi rakyatnya. Dengan kata lain, baagi Aristoteles, dia menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.
Kutipan diatas menarik ya, jika disebuah negeri ada seorang yang berada di sebuah kekuasaan, bahkan menjadi tim penting di negeri itu. Lalu saat ada bencana, karena seseorang itu punya banyak aktivitas termasuk soal usaha yang akan berkaitan membantu bencana, maka apakah dengan seenaknya dia menyuruh aparatur ditingkat kecamatan harus ikut aturan perusahaan si seseorang itu. Memang tak tahu malu. Ini sedang bencana, bisa-bisanya mengeruk keuntungan seenaknya.
Saat menajdi ramai akhirnya dia minta maaf. Sedih hanya minta maaf. Kenapa tak diproses sacara hukum? Surat yang bikin heboh itu viral. Seperti tak ada dosa minta maaf. Oh hanya ini?
Seorang pakar Hukum Feri Amsari mengkritisi Stafsus yang berada di kekuasaan itu dinilai itubagian korupsi dan hukumannya berat.
“Itu bagian korupsi loh, dan kalau dilakukan di tengah bencana, ancamannya bisa 20 tahun atau (hukuman) mati karena dianggap memanfaat keadaan mencari keuntungan di tengah penderitaan publik luas,” ujar Feri dilaman Merdeka.com, Selasa (14/4).
Feri menuturkan, staf khusus presiden tidak punya kewenangan untuk menentukan pihak yang memberikan layanan jasa.
Kini saat kondisi wabah ada saja yang memanfaatna cara keuntungan. Kekuasaan memang bikin gelap, mata tapi hanya untuk keuntungan semata.
Kalau Plato mengatakan demokrasi hanya akan menimbulkan kekacauan sosial. Hal ini diperoleh sebagai hasil dari kebebasan yang diperoleh setiap orang. Kebebasan untuk mengkritik siapapun termasuk penguasa. Kondisi seperti ini akan sulit dikontrol ketika orang saling mengabaikan hak orang lainnya yang juga memiliki hak yang sama untuk mengkritik. Jika melihat lebih dalam, hal ini bukannya akan memperkuat negara tersebut, tapi menghasilkan perdebatan yang tidak terelakkan dari internal negara tersebut. Hal ini yang terjadi pada Athena ketika terjadi perebutan kekuasaan Yunani kuno.
Kata Plato jika menghendaki seorang pemimpin yang baik adalah seorang The Philosopher King (Seorang Raja Filsuf). Raja Filsuf biasanya memiliki pengetahuan yang tidak dimiliki oleh rakyatnya. Raja Filsuf dapat memutuskan apa yang baik bagi rakyatnya. Hanya melalui Raja Filsuf kebajikan akan diperoleh. Plato menganalogikan seorang Raja filsuf sebagai seorang dokter. Raja filsuf harus memahami berbagai gejala penyakit masyarakat, mendeteksinya sejak dini, mampu melakukan diagnosa, dan mencari cara bagaimana menyembuhkan penyakit itu. Kondisi suasana perebutan kekuasaan yang terjadi pada saat zaman Yunani Kuno sangat mempengaruhi pandangan Plato dalam melihat bentuk kekuasaan yang ideal. Dari pandangannya mengenai pentingnya seorang raja filsuf dalam suatu negara menunjukkan keberpihakan Plato pada sistem politik yang bersifat monarki dibawah kuasa satu orang. Raja filsuf dianggap sebagai seseorang yang dapat menjaga agar suatu negara dapat bertahan.
Pada sejarahnya, Plato mempelajari bentuk kekuasaan yang ideal pada saat terjadi perebutan kepemimpinan di Yunani kuno antara dua negara utama, Sparta dan Athena. Hal ini terjadi pada Perang Peloponnesos (431-404) yang pada akhirnya memenangkan Sparta. Plato melihat kekalahan Athena tidak hanya disebabkan oleh faktor eksternal yang disebabkan ketangguhan pasukan Sparta, namun disebabkan faktor internal lemahnya pasukan Athena. Bentuk kekuasaan Aristokratis Militeristis yang diterapkan Sparta menjadikannya lebih unggul dalam mempersatukan negara dibandingkan dengan kekuasaan demokratis Athena.
“Demokrasi karena bertanggung jawab atas kelemahan keadaan kota Athena dan oleh karena itu ia menyerangnya, berpikir bahwa suatu bentuk pemerintahan yang otoriter akan bisa menjamin stabilitas”.
Dalam istilah Plato, demokrasi itu, “penuh sesak dengan kemerdekaan dan kebebasan berbicara dan setiap orang dapat berbuat sekehendak hatinya.” Hal ini menunjukkan secara jelas ketidakberpihakan Plato pada demokrasi. Demokrasi menurutnya pada akhirnya hanya akan melahirkan pemerintahan tirani. Sehingga dalam hal kekuasaan Plato menganggap yang terbaik adalah sistem monarki. Nah apakah kini sedang terjadi? Memang kekuasaan bikin gelap, dan yang ada hanya untuk keuntungan.
RNZ
