Salam 5,6 Triliun

0
749
Saya update situasi per hari ini sambil menunggu pulpen Pak Presiden Jokowi bergoyang membubuhkan pembatalan/penundaan program pembelian video pelatihan Rp5,6 triliun.
Celakanya, bagai gatal di kepala tapi kaki yang digaruk.
Menko Perekonomian malah menambah kuota penerima dari 164 ribu orang/pekan/gelombang menjadi 200 ribu. Menteri Tenaga Kerja justru berkata korban PHK butuh kesibukan baru, tak hanya menerima bantuan.
Direktur Komunikasi Manajemen Pelaksana Prakerja bilang soal harga video tergantung mitra masing-masing (mahal tidak laku, murah belum tentu diminati).
Dia pikir kita cuma meributkan soal harga video. Menghina sekali.
Tidak nyambung.
Saya jadi ingat kata Menteri Keuangan Januari lalu. Prakerja adalah program janji dulu, pikir belakangan duitnya. Yang penting kampanye dulu.
Lalu pemerintah mendapatkan janji/gratisan dari PIHAK-PIHAK.
Sebegitu lugukah?
PIHAK-PIHAK itu mendapatkan akses langsung ke seorang Menkeu untuk sekadar bantuan gratis?
Bagi pebisnis, akses dan hubungan langsung dengan pejabat adalah ASET TERBESAR. Apalagi jika ada unsur janji dan pemberian.
Itu lobi namanya.
Kebijakan sangat berpotensi DIPENGARUHI untuk disesuaikan dengan tujuan profit.
Saya buatkan draf berita kenyataannya saat ini, yang bakal menampar ulu hati bangsa, jika terpampang di media internasional. Dunia akan tertawa ngakak:
“Pemerintah Indonesia mengalokasikan Rp5,6 triliun untuk membeli video pelatihan online, pada saat negara berpenduduk miskin sebanyak 24,79 juta itu tengah dihantam pandemi COVID-19.
Pembelian video online itu dilakukan melalui sejumlah platform digital yang sahamnya juga dikuasai perusahaan investasi luar negeri seperti Gojek (Northstar Singapura dkk), Tokopedia (Alibaba/China, East Venture/Jepang, Softbank/Jepang), Ruang Guru (General Atlantic/AS dan GGV Capital/AS), Bukalapak (Mirae Asset-Naver Asia Growth Fund/Korsel).
Sementara itu investor platform digital yang berkedudukan di Jakarta antara lain Venturra Capital/Lippo Group untuk Ruang Guru, Astra untuk Gojek, EMTEK untuk Bukalapak, dan Indonusa Dwitama untuk Tokopedia.”
Poin ini yang disembunyikan. Ditutup-tutupi dengan tetek-bengek publikasi yang seolah menentramkan masyarakat (penerima manfaat, membantu di kala pandemi):
Mengapa bentuk programnya HARUS pembelian video online seharga Rp5,6 triliun?
Mengapa diloloskan aturan bahwa platform digital BOLEH MENGAMBIL KOMISI JASA dari lembaga pelatihan? (Pasal 52 Permenko Perekonomian 3/2020).
Bahasa terang saja:
Ada apa sebenarnya?
Apa kesepakatan bisnis antara pemerintah dan pebisnis/investor platform?
Apa kesepakatan antara platform dan lembaga pelatihan?
Berapa-berapa komisinya?
Jelaskan isi Perjanjian Kerja Sama (PKS) ke publik.
Komisi 1% saja dari Rp5,6 triliun adalah Rp56 miliar. Jika dibelikan APD/masker, dapat lumayan bejibun!
Banyak yang mengontak saya setelah semua tulisan saya keluar. Ada yang bilang mengapa saya tidak datang ke Istana atau Gedung DPR untuk jelaskan.
Stop. Ubah mindset. Saya bukan golongan influencer yang gembira bukan kepalang kalau foto selfie-nya bersama pejabat dipajang di media sosial.
Saya orang biasa dan mengungkapkan lewat media gratisan (FB) sebagaimana orang pada umumnya. Lebih efektif, efisien, didengar banyak orang.
Dalam daftar pertemanan saya ada anggota DPR, pejabat, aktivis lembaga antikorupsi, advokat, pimpinan media massa, bahkan investor platform. Mereka menyimak juga.
Saya hormat kepada mereka semua dan memohon dukungan. Untuk kebaikan semua.
Tinggalkan budaya main gelap-gelapan. Semua harus terbuka. Awasi dan gantung saya kalau memanfaatkan isu ini untuk kepentingan pribadi dan popularitas belaka.
Saya akan berhenti kalau program Rp5,6 triliun diputuskan berhenti/ditunda.
Memang ada seorang kawan saya, seorang pebisnis, yang berkerabat dengan Pak Presiden Jokowi menghubungi saya. Minta dijelaskan.
Saya bilang intinya tunda/batalkan program pembelian video pelatihan Rp5,6 triliun.
Dia bilang sudah mengirimkan WA dan menyalurkan tulisan saya kepada Pak Presiden.
Mungkin benar begitu, mungkin tidak. Saya pikir positif saja: Pak Presiden membacanya. Minimal ‘akan membacanya’.
Semoga telinga beliau menempel di jantung kita semua.
Yang terpenting, bagaimana pun caranya, apa pun jalurnya, siapa pun orangnya, sepanjang dilandasi niat baik dan tidak melanggar hukum, program itu batal atau minimal ditunda.
Godok dulu sampai ketemu format pelatihan terbaik pada masa yang terbaik juga. Jangan berpikir hanya kejar target sales.
Pencairan invoice per gelombang jangan dieksekusi dahulu. Parkir lagi duitnya ke kas negara.
Perkara insentif mencari kerja Rp600 ribu per bulan yang disalurkan langsung ke orangnya, silakan jalan terus.
Ada petisi publik yang sudah beredar untuk mendesak itu juga. Itu suara murni masyarakat. Maki-maki dan ungkapan kekecewaan rakyat juga bisa dilihat di wall FB saya langsung.
Media massa sudah gencar memberitakan.
Ormas/LSM dan tokoh masyarakat bersuara menentang.
Kita mencegah sesuatu yang buruk terjadi di kemudian hari dan akan dicatat dalam sejarah selama-lamanya.
Malu.
Salam 5,6 Triliun.
*Saya lampirkan contoh banner promosi Skill Academy yang mengajak peserta membeli video.
Catatan  Agustinus Edy Kristianto
(sumber FB)