Gaya Koboi WH Matikan Bank Banten Dipersoalkan Tokoh Pendiri Banten

0
681

Langkah Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) ditengah pandemi virus korona (Covid-19) dengan mengalihkan pengelolaan kas umum daerah (KUD) dari Bank Banten ke Bank Jabar Banten (BJB) ditentang oleh para tokoh, termasuk pendiri Provinsi Banten. Mereka akan mengadukan langkah koboi kebijakan WH dengan pengalihan KUD ke pemerintah pusat, melalui kementerian dalam negeri (Kemendagri).

Salah seorang tokoh pendiri Provinsi Banten Embay Mulya Syarief, Rabu (22/4) mengatakan, semestinya Pemprov Banten sebagai pemilik Bank Banten membesarkan Bank Banten, bukan malah mengeluarkan kebijakan yang mengecilkan bank.

“Seharusnya sebagai Pemiliki Bank Banten, Pemprov Banten membesarkan Bank Banten dengan tidak menggeluarkan kebijakan yang justru merugikan Bank Banten” katanya.

Embay juga menambahkan, terkait dengan penganggaran dana dari Pemprov Banten untuk Bank Banten yang sudah disetujui oleh DPRD, seharusnya segera dilaksanakan utuk memperkuat keberlangsung Bank Banten karena sudah sesuai dengan prosedur yang berlakukan

Sementara itu, koordinator Forum Transparansi Indonesia (FTI) Sukri Alvin menilai, kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemprov Banten dengan memindahkan Kasda dari Bank Banten ke Bank BJB menimbulkan tanda tanya besar.

“Seharusnya Pemprov Banten memperkuat keberadaan Bank Banten dengan mengalokasikan anggaran untuk keberlangsungan kehidupan Bank satu-satunya miliki masyarakat Banten. Bukannya memindahkan Kas Daerah Bank Banten ke Bank BJB. Padahal Bank BJB milik Provinsi Jabar” katanya.

Pihaknya kata Sukri meminta Dirjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri membatalkan kembali kebijakan yang dilakukan oleh WH.

Sementara, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda ) Banten Opar Sohari ditemui dikantornya mengatakan, dengan adanya keputusan pengelolaan Kasda tersebut, maka pihaknya sudah menyampaikan surat edaran mengenai pembayaran pajak, retribusi dan lainnya yang sebelumnya ke Bank Banten, dialihkan ke BJB mulai hari ini Rabu 22 April 2020.

Namun demikian, jika memang masih ada yang melakukan pembayaran melalui Bank Banten, tidak masalah karena nantinya Bank Banten yang akan mengalihkan pembayaran itu ke Bank BJB.

“Kita tugasnya hanya mencari uang untuk pendapatan. Jika memang ada kebijakan dari atas begitu, ya kita ikuti saja. Untuk urusan kas daerah itu kan ada di bu Rina di BPKAD,” pungkas Opar. RMO