PELUANG KORUPSI KARTU PRAKERJA

0
722

Oleh: Radhar Tribaskoro – Bandung Initiative Networks

Dana kartu prakerja sudah turun. Dua ratus milyar untuk 200.000 orang. Ini tahap pertama penyaluran dana untuk kebutuhan pelatihan 5,6 juta peserta kartu prakerja.

Uang itu masuk ke rekening virtual penerima, Rp.1 juta/orang; tidak bisa dicairkan; hanya boleh dipakai untuk membeli video pelatihan.

Video pelatihan itu ada di platform e-learning, salah satunya Ruang Guru. Jadi, uang satu juta itu nanti dibagi-bagi untuk Ruang Guru dan penyedia video pelatihan.

Materi pelatihan adalah practical skill seperti ‘cara membuat CV’, ‘édit foto menggunakan snapseed’, ‘membuat empek-empek’, ‘membuat kroket ayam’, dan sejenisnya. Biayanya Rp.600.000/peserta, kecuali ‘bikin CV’yang dipatok Rp.150 ribu.

Biaya itu sangat mahal. Dengan biaya yang sama saya mengikuti kursus online di Santa Fe Institute selama 4 bulan. Pengajar kursus itu para gurubesar kelas dunia, bahkan penerima hadiah Nobel.

Radhar Tribaskoro

Materi yang disediakan pada dasarnya tidak memberikan nilai tambah, sebab internet dan youtube menyediakan ribuan ragam pengetahuan semacam itu secara gratis. Selain itu materinya tidak substantif untuk mengisi pekerjaan tertentu dalam industri atau perusahaan. Sertifikat kursus kilat seperti ini jarang dilirik oleh para penyedia kerja.

Namun pengguna kartu prakerja TIDAK BISA MENOLAK. Ia harus mengambil kursus yang tersedia karena kalau tidak uang itu akan HANGUS. Lebih dari itu, ia TIDAK BISA MEMPEROLEH insentif senilai Rp.2.550.000.

PELUANG KORUPSI

Tidak pelak lagi, program pelatihan prakerja tersebut adalah jalan menuju korupsi. Maksud saya ada setting tidak wajar pada program itu yang memudahkan terjadinya korupsi.

Pertama, ada settingan yang menciptakan keuntungan luar biasa besar. Pembuatan video instruksi sangat murah demikian juga biaya platform. Seorang pelaku usaha digital memperkirakan bahwa alokasi 10% saja dari Rp.5,6T atau Rp.560M cukup untuk membiayai kegiatan yang hanya berlangsung 4 bulan itu. Alhasil ada kurang lebih Rp.5T yang bisa jadi bancakan.

Kedua, ada setting yang disebut open access. Dalam hal ini Pelaksana kartu pekerja mewajibkan peserta mendaftar langsung secara online. Cara itu menyebabkan pihak pelaksana menjadi satu-satunya pemilik daftar populasi (peserta terseleksi) dan daftar sumber populasi (peserta pendaftar). Ini berarti satu-satunya pihak yang bisa memverifikasi apakah peserta memang orang yang berhak memperoleh bantuan kartu prakerja adalah Pelaksana.

Akan sangat berbeda misalnya bila daftar peserta berasal dari Kemenaker untuk (a) orang yang belum bekerja dan dari perusahaan atau asosiasi untuk (b) orang yang kehilangan pekerjaan. Data pada Pelaksana Kartu Prakerja dapat dibandingkan dengan data pada Kemenaker dan Asosiasi/Industri, sehingga validitas peserta lebih baik.

Pun, dapat dicegah adanya ghost participants, yaitu orang-orang dengan identitas tidak jelas tetapi mengambil manfaat program. Fenomena ghost voters dalam pemilu kiranya bisa menjadi pelajaran di sini.

Perlu dicatat, adanya 100.000 ghost partisipants dari peserta sebanyak 5,6 juta tidak akan terlalu terasa. Namun kerugian negara sangat besar, mencapai Rp.355 milyar.

KPK jangan diam saja. Kalau KPK mau pro-aktif mencegah korupsi (seperti digembor-gemborkan), mereka mestinya sudah turun sekarang ini, meluruskan setting pro-korupsi.***