JAKARTASATU.COM– Pembagian sembako oleh Jokowi di ruang publik seperti mengatasnamakan pribadi banyak dikritisi politisi. Selain dinilai sebagai pencitraan, juga terindikasi melanggar pembatasan skala besar.

“Ini bansos (bantuan sosial) atau banpres (bantuan presiden)? Zaman sdh berubah harusnya nggak perlu pakai logo utk pencitraan,” kata politisi Gerindra, Fadli Zon, baru-baru ini di akun Twitter-nya.

Menurut Fadli tak penting kemasan yang dibagikan oleh Jokowi.

“Toh uang rakyat kembali ke rakyat. Bukan uang pribadi Presiden. Sy yakin rakyat tak butuh tas berlogo ‘banpres’ tapi isinya, kata dia lagi, ketika mengomentari berita di salah satu media dengan judul: “Mensos Akui Bansos Sempat Tersendat Perkara Tas Bantuan Presiden”.

Apalagi ada kejadian bahwa bantuan itu sempat tertunda sebab menunggu logo dari tas sembako tersebut.

“Hal Teknis jgn sampai menunda hal2 urgent bantuan ke masyarakat. Utk tas, usul saya nama “Bantuan Negara” saja, krn ada kontribusi rakyat bayar pajak,” kata politisi PKS, Mardani Ali Sera, ketika mengomentari berita di salah satu media dengan judul: “Mensos Akui Bansos Sempat Tersendat karena Tunggu Tas Bertuliskan Bantuan Presiden”, baru-baru ini.

Apa yang dilakukan Jokowi di tengah pandemi dan pembatasan sosial skala besar malah dinilai nyata pencitraan oleh politisi Demokrat, Jansen Sitindaon.

“Hehe.. Apa namanya ini kalau bukan pencitraan? Jadi jangan salahkan kalau kepala² daerah meniru hal serupa. Termasuk sampai kepala desa. Orang Presiden saja yg sebenarnya tidak lagi butuh “pamor” melakukan hal itu. Mesan bungkusnya sampai ke luar kota lagi,” katanya, baru-baru ini, ketika mengomentari berita di salah satu media dengan judul: “Tersendat Bantuan karena Kemasan”.

Diketahui Jokowi membagikan sembako di beberapa daerah. Setidaknya di daerah Bogor dan Jakarta.

RI-JAKSAT