Pertanyakan Dana Covid-19, Aktivis Akan Surati Menkeu

0
105

JAKARTASATU.COM– Aktivis Petisi 28, Haris Rusly mempertanyakan aliran dana darurat penanganan Covid-19 yang ditetapkan oleh pemerintah sebesar Rp405 triliun: sudahkah tepat mengalirnya?

“Katanya di-top up hingga Rp. 600 triliun. Minggu depan saya & Salamuddin Daeng akan gunakan hak konstitusional sesuai UU 14/2008/Keterbukaan Informasi Publik, untuk surati Menkeu meminta rincin penggunaan tiap sen duit Corona,” katanya, kemarin.

Dikutip kompas.com, pada bulan Maret 2020, Presiden Joko Widodo menggelontorkan anggaran untuk mengatasi Covid-19 melalui APBN 2020 sebesar Rp 405,1 triliun.

Besaran anggaran tersebut ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) tentang Stabilitas Perekonomian di masa pandemi corona.

Total anggaran tersebut salah satunya akan dialokasikan untuk belanja di sektor kesehatan sebesar Rp 75 triliun.

“Anggaran bidang kesehatan akan diprioritaskan untuk perlindungan tenaga kesehatan terutama pembelian APD, pembelian alat-alat kesehatan seperti test kit, reagen, ventilator dan lain-lain,” ujar Jokowi melalui sambungan konferensi video, Selasa (31/3/2020).

“Dan upgrade rumah sakit rujukan termasuk wisma atlet, insentif dokter, perawat dan tenaga rumah sakit serta santunan kematian tenaga medis serta penanganan permasalah kesehatan lainnya,” lanjut Presiden.

Selain itu, dari total anggaran Rp 405,1 triliun tadi, sebesar Rp 70,1 triliun untuk insentif perpajakan dan stimulus kredit usaha rakyat.

Program perlindungan sosial mencakup anggaran Kartu Prakerja, cadangan logistik sembako, dan subsidi listrik bagi pelanggan dengan 450 VA dan 900 VA.

“Dan Rp 70,1 triliun untuk insentif perpajakan dan stimulus kredit usaha rakyat serta Rp 150 triliun untuk pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional termasuk restrukturisasi kredit dan penjaminan dan pembiayaan dunia usaha khususnya terutama UMKM,” lanjut Jokowi.

Cadangkan 25 Triliun

Presiden Jokowi juga menyampaikan, pemerintah menganggarkan Rp 25 triliun untuk persediaan logistik dan sembako di tengah wabah Covid-19.

“Antisipasi kebutuhan pokok, pemerintah mencadangankan Rp 25 triliun untuk pemenuhan kebutuhan pokok serta operasi pasar dan logistik,” ujar Jokowi.

Jokowi berharap penambahan anggaran ini dapat efektif menangani masalah Covid-19, baik dari sisi kesehatan masyarakat maupun terkait sosial ekonomi.

Sampai Senin (30/3/2020), ada 1.414 kasus positif Covid-19 yang tersebar di 31 provinsi di Indonesia. Dari angka tersebut, 75 orang dinyatakan sembuh dan 122 lainnya meninggal dunia.

RI-JAKSAT

Facebook Comments