Alokasi Anggaran Kartu Prakerja Sudah Rp2,41 Triliun

0
278
JAKARTASATU.COM – Data Kementerian Keuangan 10 Juni 2020 menunjukkan 12% (Rp2,41 triliun) dari total alokasi anggaran Kartu Prakerja (Rp20 triliun) sudah direalisasikan untuk 680.922 peserta gelombang 1-3. Dengan demikian, khusus untuk komponen biaya pelatihan (beli video online di 8 platform digital), anggaran yang sudah dicairkan sebesar Rp680,92 miliar (dari total alokasi Rp5,6 triliun/Rp1 juta per peserta).
Berapa yang sudah dialirkan ke 8 platform digital? Belum dketahui persisnya. Tapi bila mengacu rata-rata Rp500 ribu yang dipakai untuk membeli video pelatihan per peserta, setidaknya Rp340,4 miliar sudah dipindahbukukan ke rekening 8 platform digital. Jumlah itu setara angka dugaan korupsi PT Dirgantara Indonesia selama 2007-2017 (10 tahun) yang sedang ditangani oleh KPK. Untuk Kartu Prakerja, angka itu hanya butuh waktu 2 bulan (12 April-10 Juni 2020) untuk dicairkan!
Setelah masuk rekening 8 platform digital ke mana lagi Rp340,4 miliar itu dialirkan, siapa yang tahu? Tentu 8 platform digital itu tidak menikmati sendiri karena harus dibagi ke lembaga-lembaga pelatihan/individu trainer. Besarnya berapa, masyarakat tidak akan tahu karena itu tercantum dalam perjanjian antara mereka-mereka saja. Berapa ‘uang panas’ kickback yang dinikmati oleh penyelenggara negara sebagai ‘balas budi’, di situ bakal jadi biang masalah nantinya sebagai perkara korupsi.
Bisa kita lihat sendiri, evaluasi yang digembar-gemborkan oleh pemerintah dan manajemen pelaksana tidak berarti menunda pencairan keuangan negara untuk biaya membeli video pelatihan online. Ia tetap berlangsung lancar-lancar saja. Kenapa begitu? Karena faktanya jelas proyek ini cepat cair dalam waktu singkat dan menguntungkan.
Apakah seluruh peserta gelombang 1-3 sudah mendapatkan insentif Rp600 ribu/bulan? Saya tidak tahu. Saya sendiri belum sepeser pun. Bisa jadi itulah yang sedang dievaluasi karena pencairan ke peserta harus diidentifikasi melalui pembelian video, sertifikat, dan pengisian survei yang kabarnya dilakukan secara manual. Entahlah, itu urusan teknis mereka, yang jelas anggaran sudah cair. Titik.
Saya cenderung menyoroti beban dugaan skandal yang saat ini berada di pundak penanggung jawab 8 platform digital. Sebagai person/pihak yang menampung duit negara Rp340,4 miliar, para penanggung jawab yang sebagian besar milenial itu bisa dibilang sebagai ‘tokoh kunci’ jika terjadi korupsi bin penyimpangan keuangan. Di tangan mereka peristiwa bagi-bagi kue akan dimulai. Atas tanda tangan mereka sebagai pengurus perseroan, dana di bank hanya bisa dipindahbukukan/ditransfer sana-sini.
Untuk tipikor, kita membutuhkan peran penyelenggara negara sebagai pelaku. Mungkin saja direktur eksekutif manajemen pelaksana merasa bukan termasuk kategori penyelenggara negara (meskipun bisa diperdebatkan). Berarti, pejabat-pejabat sekelas menteri, kepala staf, dirjen, direktur, anggota DPR dan sejenisnya bisa kita soroti sebagai pihak-pihak yang diduga menikmati keuntungan dari keuangan negara itu, dengan cara ‘mengemis’ kickback. Berupa apa? Berupa penerimaan dana dari rekening perseroan yang hanya bisa dicairkan oleh penanggung jawab (pengurus) platform digital. Apa mungkin itu terjadi? Sangat mungkin.
Kepada teman-teman yang hari ini mulai melaksanakan aktivitas new normal perlu diingat bahwa kita mulai bekerja karena kita membutuhkan pemasukan bukan karena situasi sudah aman COVID-19. Tetap berhati-hati dan waspada. Ingatlah, ketika kita bekerja mempertaruhkan risiko nyawa, ada orang-orang di seberang sana yang dengan mudahnya menyedot uang miliaran rupiah atas nama program ‘membantu rakyat’ yang namanya Kartu Prakerja.
Masih perlukah kita menggantungkan harap dan keluhan kepada Presiden? Tidak perlu.
Ia sudah terlalu disibukkan oleh banyak hal. Mulai dari penanganan COVID-19 hingga urusan pencalonan setidaknya 4 anggota keluarga besarnya sebagai kepala/wakil kepala daerah. Itu sesuai dengan jargon waktu kampanye: “Kalau Jokowi jadi presiden, anaknya pun bisa jadi presiden.”
Bukan anak-anak kita.
Salam 5,6 Triliun.
Agustinus Edy Kristianto
Facebook Comments