UCHOK: TNI/POLRI Dibutuhkan di BUMN untuk Jadi “centeng” Lahan…Wah Bikin Citra BUMN Jelek

0
1769
Uchok Sky Khadafi, Direktur Centre of Budget Analysis (CBA) FOTO KND/JAKSAT

JAKARTASATU.COM – Kebijakan pergantian Direksi dan Komisaris sejumlah perusahaan BUMN oleh Menteri BUMN Erick Thohir dinilai mengusur orang-orang sipil.

Direktur Centre of Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Kadhafi menganggap bahwa banyak purnawirawan TNI/POLRI masuk dalam BUMN  memperlihatkam bahwa orang-orang sipil tergusur lagi dalam peta perebutan kekuasaan.

“Ini artinya, pihak TNI/POLRI lebih dibutuhkan daripada orang-orang sipil di BUMN. Apalagi orang TNI/POLRI dibutuhkan di BUMN untuk menjadi “centeng” dalam menguasai lahan,” jelas Uchok kepada Redaksi JAKARTASATU.COM Senin, 15 Juni 2020.

“Ini sangat berbahaya, dan hanya bikin BUMN bercitra jelek. Dan persoalan bumn saat ini bukan, masalah konflik lahan, tapi banyak yang merugi dan banyak utang, apakah pensiunan TNI/POLRI bisa mengatasi hal ini ? Mengatasi utang dan rugi tidak bisa diatasi dengan senjata TNI/POLRI,”jelas Uchok yang juga pengamat politik anggaran.

Sementara itu Peneliti HAM dan Sektor Keamanan SETARA Institute Ikhsan Yosarie mengatakan, kebijakan pergantian Direksi dan Komisaris sejumlah perusahaan BUMN oleh Menteri BUMN Erick Thohir ini secara eksplisit tidak sesuai dengan aturan dalam UU No. 34 tahun 2004 tentang TNI dan UU No. 2 tahun 2002 tentang Polri.

Pergantian Direksi dan Komisaris sejumlah perusahaan BUMN dilakukan beberapa hari lalu oleh Menteri BUMN Erick Thohir. Namun, dalam pergantian komisaris tersebut, Erick Thohir tidak hanya menarik para profesional untuk bergabung ke Kementerian BUMN dan perusahaan BUMN, tetapi juga merangkul para perwira tinggi dan jenderal, baik dari TNI maupun Polri, di jajaran perusahaan BUMN sebagai komisaris.

“Pasal 47 ayat (1) UU TNI mengamanatkan Prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan. Begitu pun Pasal 28 ayat (3) UU Polri yang juga mengamanatkan bahwa Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian,” ujarnya di Jakarta, Sabtu (13/6/2020).

BUMN pun juga tidak termasuk dalam pengecualian jabatan sipil yang boleh diduduki prajurit TNI aktif pada pasal 47 ayat (2). Adapun jabatan yang dikecualikan tersebut adalah jabatan pada kantor yang membidangi koordinator bidang Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue (SAR) Nasional, Narkotik nasional, dan Mahkamah Agung.

Karena itu, menurut Ikhsan, penempatan sejumlah perwira TNI/Polri aktif dalam jajaran Direksi dan Komisaris perusahaan BUMN menggambarkan keengganan (unwilling) pemerintah dalam pelaksanaan reformasi TNI/Polri, serta secara khusus pelaksanaan amanat peraturan perundang-undangan.

Ditambahkan Uchok kalau ini terjadi, ini sudah keterlaluan BUMN. Masa TNI/POLRI dipakai hanya untuk konflik lahan.

“Padahal, disitu itu (lahan) bagian hukumnya, seharus melakui jalur hukum kalau memang terjadi konflik lahan, bukan menghadapi masyarakat dengan pensiunan TNI/POLRI,”pungkasnya. (aen/jaksat)