Effendi Saman: Katanya Komunisme Sudah Runtuh, Nyatanya Tetap Berkuasa Kuasai Sumber-sumber Ekonomi global di Banyak Negara

0
1040
Effendi Saman Advokat senior dan Direktur Lembaga Bantuan Hukum Nusantara (LBHN)/ata
JAKARTASATU.COM – Katanya komunisme sudah runtuh, nyatanya tetap berkuasa dan eksis menguasai sumber-sumber ekonomi global di banyak Negara. Masalah kemiskinan, distribusi keadilan dan kesenjangan ekonomi masih terjadi cukup tajam dan timpang.
Hal diungkapkan Effendi Saman dalam Diskusi Publik bertema “Isu Kebangkitan PKI Masa Depan Umat Islam dan Kedaulatan Bangsa Indonesia,” yang berlangsung Jumat siang, (17/7/2020) di kawasan Percetakan Negara Jakarta Pusat.
Atas dasar itu KomnasRIM dan ProDem mempersoalkan UU Corona NO 2/2020 yang berpotensi melanggar Konstitusi UUD 1945 dan hak imunitas Pemerintah yg berpotensi melabrak berbagai peraturan / PerUUan dan Pranata-pranata sosial yang hidup dimasyatakat dan Negara, termasuk potensi kejahatan korupsi dan perbuatan melawan hukum yang tidak bisa dipidana dan di Gugat ke pengadilan, sebagai bukti kekebalan hukum penguasa.
“Berkenaan dengan itu ProDEM mengajukan Hak Uji Materi ke MK dan mendesak agar UU NO 2/2020 di batalkan karena bertentangan dengan UUD 1945,” kata Effendi Saman Advokat senior dan Direktur Lembaga Bantuan Hukum Nusantara (LBHN) ini.
Ditambahkan Effendi bahwa saat ini rakyat tetap menjadi objek kemiskinan dengan mengatasnamakan Konspirasi pandemi Covid 19. Padahal alokasi anggatan Negara yang akan dan sedang di distribusikan mencapai sebesar 905 Triliun. “Kenyataanya belum tentu diserap masyarakat secara adil sesuai tujuan dan peruntukanya, kerna pendistribusianya masih dianggap bermasalah, termasik tidak jelas dalam sistim pengawasanya,” paparnya.
Sementara lanjut Effendi ngototnya DPR untuk mengesahkan RUU HIP dengan ganti casing menjadi BPIP dan RUU Omnisbus Law, juga sebagai bentuk ketidak pekaan DPR dan Pemerintah terhadaf masalah kemiskinan dan nasif rakyat yang saat ini tersandera dgn masalah penyebaran pandemi Covid 19.
Sedangkan RUU Sapu Jagat ini merupakan hal yang patut di tentang oleh takyat, sama seperti rakyat yg juga menentan pemberlakuan RUU HIP Tentang Haluan Idiologi Pancasila dan UU NO 2/2020 /UU Corono,” tandas Effendi Saman yang saat ini bersama Prodem sedang  menguggat UU NO 2/2020 /UU Corono di MK. |AME/JAKSAT