Mengenang Ajip Rosidi (31 Januari 1938-29 Juli 2020), JEJAK ISTIMEWA KWARTET SUNDA DALAM KELAHIRAN DKJ, TIM, DAN IKJ

0
566

OLEH P HASUNDUNGAN SIRAIT

(Penggal ke-3)

Warung makan-minum darurat yang di belakang bioskop Grand, Senen, akhirnya disingkirkan. Sebabnya? Berada di kawasan proyek pelebaran jalan. Rencana pembangunan yang sudah menjadi wacana sejak permulaan 1960-an akhirnya menyata.

Putu tjirebon, kedai kopi Si Tojip, warung Tjau An, ‘restoran’ [padang] Ismail Merapi, lapak buku bekas Utjup, dan yang lain sudah tiada. Acara ‘ngumpul ‘ saban malam di sana yang diisi dengan debat, diskusi, berbual-bual, curhat, dan sebagainya dengan sendirinya berakhir. Seniman Senen yang saat itu sudah harum namanya akhirnya buyar karena rencana untuk mencari tempat pengganti tak kunjung mewujud.

Ajip Rosidi, Ramadhan Kartahadimadja, dan llen Surianegara menceritakan hal itu untuk menjawab pertanyaan Gubernur DKI Mayjen KKO (kelak saat masih memimpin DKI ia berpromosi menjadi Letjen) Ali Sadikin.

Bang Ali menyimak dengan saksama. Dia lantas berkata bahwa keberadaan kelompok macam Seniman Senen itu perlu bagi Jakarta yang sedang membangun. Kalau hanya perdagangan, industri, jasa, dan yang lain yang serba berdimensi bisnis yang menggeliat, itu tidak sehat. Dunia kesenian mesti dihidupkan kembali sebab warga kota butuh karya-karya kreatif penyejuk jiwa-pengaya rohani.

Perbincangan kwartet Sunda ini berlanjut. Muncul kemudian gagasan untuk menghimpun kembali para seniman Jakarta. Gubernur berusul agar dibentuk saja wadah kalau memang itu disetujui. Dirinya akan memfasilitasi dengan menyiapkan dana. Begitupun, ia menggarisbawahi lagi, dirinya tak bakal mencampuri urusan internal mereka nanti (Ramadhan KH dalam ‘Bang Ali—Demi Jakarta 1966-1977’, Pustaka Sinar Harapan—1992, ‘Gita Jaya’—1977, dan ‘25 Tahun Pusat Kesenian Jakarta—Taman Ismail Marzuki’, Yayasan Kesenian Jakarta, 1994).

Pastilah ketiga teman bicaranya menyahuti dengan sangat antusias. Mereka berjanji akan lekas menghubungi kawan-kawannya sesama seniman

DEWAN KESENIAN DJAKARTA

Sesuai waktu yang disepakati, pada 9 Mei 1968 para seniman berdatangan ke kediaman resmi Gubernur DKI di Jl. Taman Suropati, Jakarta. Jumlah mereka rupanya jauh lebih banyak dari perkiraan tuan rumah. Dalam pertemuan itu insan-insan kreatif tersebut memilih sendiri sebuah formatur.

Para senior unsurnya yakni Rudy Pirngadi (Brigjen), D. Djajakusuma, Usmar Ismail, Asrul Sani, Mochtar Lubis, Gajus Siagian, dan Zulharmans Said. Tugas mereka adalah memilih calon anggota Badan Pembina Kebudayaan (BPK), lembaga yang akan menjadi mitra Pemda DKI dalam mengurusi kesenian di Ibukota.

Tepat seperti yang telah dijadwalkan, pada 24 Mei 1968, kaum seniman itu berhimpun lagi di rumah dinas gubernur. Hari itu Formatur melaporkan ke Bang Ali calon anggota BPK yang sudah dipilih. Jumlahnya 19 orang.

Sang tuan rumah setuju saja. Ia konsisten dengan ucapannya terdahulu: tak akan mengintervensi urusan para seniman. Jadi, otomatis Trisno Sumardjo, Binsar Sitompul, HB Jassin, Darsjaf Rachman, Ajip Rosidi, Misbach Yusa Biran, Wahyu Sihombing, Teguh Karya, Pramana Padmodarmojo, Goenawan Mohammad, Arief Budiman, Taufik Ismail, Sardono, Zaini, S. Brata (Bernard Izjerddraat, seorang Belanda pro-Indonesia yang merupakan ahli musik rakyat), Rudy Laban, Irawati [kemudian menjadi Iravati] Sudyarso, Adidharmo, dan Setyati Sulaeman resmi menjadi anggota BPK.

Formatur mengakhiri tugasnya setelah menyatakan terserah BPK saja apakah akan menambah atau mengurangi anggotanya, mengubah atau memertahankan nama lembaga, serta menentukan siapa yang akan memanejerinya.

Seminggu berselang, BPK melangsungkan rapat untuk kali pertama. Tempatnya di Balai Budaya (milik Badan Musyawarah Kebudayaan Nasional—BMKN), Jl. Gereja Theresia, Jakarta. Keputusannya? Mereka menambah 6 anggota yakni D. Djajakusuma, Oesman Effendi, Asrul Sani, Mohammad Amir Sutarga, Sjuman Djaja, dan DA Paransi. Dengan demikian seluruhnya menjadi 25 orang. Masa kerjanya 3 tahun dan maksimal 2 periode saja boleh dipilih.

Mereka memercayai Trisno Sumardjo, pengarang senior yang juga pelukis dan penerjemah, sebagai Ketua. Keputusan lainnya adalah mengganti nama Badan Pembina Kebudayaan menjadi Dewan Kesenian Djakarta (DKD, kelak menjadi Dewan Kesenian Jakarta [DKJ] seiring pergantian ejaan di negeri kita.

Ajip Rosidi masuk DKD sementara Ilen Surianegara dan Ramadhan KH tidak. Tapi kedua yang terakhir ini berposisi penting di ‘Budaja Djaja’ yang diterbitkan lembaga tersebut. Ilen menjadi penanggung jawab, sedangkan Ramadhan KH redaktur bersama Ajip Rosidi dan Harijadi S Hartowardojo.

Hingga edisi 7 Tahun I-nya (itu saja yang kukoleksi) yang termaktub di daftar anggota redaksi Budaja Djaja sebagai pembantu adalah Ramadhan KH, Mohammad Amir Sutarga, Arief Budiman, Asrul Sani, Gajus Siagian, Goenawan Mohammad, Mochtar Kusumaatmadja, Nono Anwar Makarim, Oesman Effendi, Taufiq Ismail, Toto Sudarto Bachtiar, Trisno Sumardjo, Zulharmans, Wing Kardjo, dan Ajatrohaedi.

Laporan tentang proses pembentukan Dewan Kesenian Djakarta muncul di rubrik Kronik ‘Budaja Djaja’ edisi perdana. Seperti yang sudah kukisahkan di penggal pertama, Ali Sadikin yang membantu pembiayaannya sehingga majalah kebudayaan ini bisa terbit hingga tahun 1979.

TAMAN ISMAIL MARZUKI

Gubernur Ali Sadikin melantik 25 anggota DKD pada 19 Juni 1968. Beritanya muncul di ‘Budaja Djaja’, Nomor 5 Tahun I (terbit Agustus 1968) . Persisnya di ‘Surat Sebaran Dewan Kesenian Djakarta’ yang dikeluarkan pada 24 Agustus 1968. Berpanjang 3 halaman, di sana antara lain disebut bahwa lembaga itu yang nanti mengurus kompleks kesenian yang sedang dibangun. Diharapkan proyek itu klar pada 28 Oktober 1968 dan peresmiannya bakal diramaikan dengan pesta seni sebulan penuh.

Ide membangun sebuah pusat kesenian di Jakarta mengemuka tatkala Bang Ali menanyakan ke Ilen, Ramadhan, dan Ajip bagaimana nasib Seniman Senen. Entah sesudahnya atau sebelumnya, orang nomor satu di DKI tersebut pernah juga menyinggungnya saat bertandang ke Balai Budaya.

Setelah DKD terbentuk, Bang Ali pun mempercakapkan kembali gagasan tersebut dengan mereka. Ia menyatakan Pemda DKI akan membantu secara finansial pembangunan Pusat Kesenian Djakarta (PKD).

Para seniman menyambut dengan girang termasuk waktu sang tuan rumah menawarkan sebuah lokasi. Letaknya di Cikini Raya 73 di sebelah Proyek Planetarium. Semula di sanalah pelukis tersohor Raden Saleh (1811-1880) berumah. Tempat itu kemudian berubah menjadi kebun binatang. Setelah satwa penghuninya dialihkan ke Ragunan, persil yang cukup lapang itu menjadi lowong.

Bang Ali mengusulkan agar lokasi Pusat Kesenian Djakarta disatukan saja dengan Planetarium. Dengan begitu akan lebih luas nanti. Wahana tempat orang belajar benda-benda langit itu dibangun tahun 1966 tapi kemudian mangkrak lama akibat pergantian rezim. Tawaran ini ibarat pucuk dicita ulam pun tiba bagi DKD.

Pemda DKI menyiapkan Rp 90 juta untuk biaya pembangunan tahap pertama Pusat Kesenian Djakarta. Prinsipnya saat itu, mengutamakan gedung-gedung pertunjukan saja dulu dan bangunan masih serba semi permanen.

Pada 10 November 1968 Gubernur Ali Sadikin meresmikan Pusat Kesenian Djakarta—Ismail Marzuki (PKD-TIM). Penambahan nama komponis utama kelahiran tanah Betawi ini adalah usul kaum seniman.

Pesta Kesenian digelar 10 hari (bukan sebulan penuh) untuk merayakan kelahiran TIM. Teater Populer-nya Teguh Karya, Orkes Simfoni Djakarta (dipimpin Adidharma), dan tarian Batak antara lain yang menjadi suguhan dalam perhelatan yang saban hari sangat meriah.

Seniman pastilah bakal kelabakan kalau ditugasi memanejeri TIM. Sebab itu Ketua Dewan Kesenian Djakarta, Trisno Sumardjo meminta ke Bang Ali agar diberi orang yang tepat.

Gubernur lantas menugasi Suri Handono. Eksekutif PT Pembangunan Djaja inilah yang menjadi ‘General Manager’ TIM hingga beberapa tahun kemudian. Dengan demikian para seniman yang berkegiatan di sana tinggal berkreasi saja tanpa harus dipusingkan oleh urusan perawatan gedung, pengaturan jadwal acara, uang masuk dan keluar, adminstrasi, dan yang lain.

AJIP ROSIDI /FOTO ANDI SOPIANDI/JAKSAT

AKADEMI JAKARTA DAN IKJ

Dewan Kesenian Djakarta yang telah berubah nama menjadi Dewan Kesenian Jakarta (DKJ) membutuhkan arahan dan nasihat dari para seniman-budayawan senior. Aspirasi ini mereka sampaikan ke Bang Ali. Seperti biasa, lekas bertindak sang kepala daerah.

Pada 24 Agustus 1970 Gubernur Ali Sadikin meresmikan Akademi Jakarta yang unsurnya pilihan para seniman-budayawan. Diketuai sastrawan-filsuf terkemuka Sutan Takdir Alisjahbana, anggotanya Mochtar Lubis (wartawan-sastrawan), Mohammad Said (pendidik-tokoh Taman Siswa), Rusli (pelukis), Asrul Sani (penyair-eseis-sutradara), Popo Iskandar (pelukis), Affandi (pelukis), Soedjatmoko (pemikir), HB Jassin (kritikus sastra), dan D. Djajakusuma (sutradara). Keanggotaan mereka seumur hidup. Tugasnya termasuk memilih anggota DKJ berikutnya.

Dalam sebuah kesempatan, pengurus DKJ kembali menyampaikan keinginannya kepada Bang Ali. Kesenimanan itu perlu dipupuk sejak dini. Agar profesional nanti orangnya perlu dididik khusus. Jadi, perguruan tinggi seni seperti yang di Bandung (ITB) dan Yogyakarta (ASRI) perlu juga ada di Ibukota. Demikian kata mereka.

Masih di tahun 1970, Bang Ali meresmikan Lembaga Pendidikan Kesenian Jakarta (LPKJ). Akademi ini memiliki jurusan tari, teater, musik, sinematografi, dan seni rupa. Kampusnya di satu lokasi di belakangan Graha Bhakti Budaya, TIM.

Pada 1981 LPKJ naik status dari akademi menjadi institut. Namanya pun berubah menjadi Institut Kesenian Jakarta (IKJ). Logonya yang berupa pohon hayat diciptakan oleh perupa Gregorius Sidharta. Orang DKJ banyak yang mengajar di IKJ.

Sejumlah murid mereka kemudian menjadi pemuka dalam dunia kesenian kita. Slamet Rahardjo, Deddy Mizwar, Ray Sahetapi, Slamet Abdul Sjukur, Franki Raden, Merusya Nainggolan, Tony Prabowo, Garin Nugroho, Riri Reza, Mira Lesmana, dan Hanung Bramantyo, termasuk. Iwan Fals pun pernah menjadi mahasiswa di sana tapi tak tamat.

WS RENDRA DITANGKAP

Ketua Dewan Kesenian Djakarta yang pertama, Trisno Sumardjo, ternyata berpulang pada hari Kartini (21 April) 1969. Oesman Effendi penggantinya. Orang Minang, dia pelukis yang membuat CITRA: logo yang dipakai TIM sampai hari ini.

Sejak 1973 hingga 1981 Ajip Rosidi yang memimpin Dewan Kesenian Jakarta (DKJ). Ramadhan KH menjadi Sekretaris di lembaga itu. Saat itu senior mereka yang sama-sama merintis ‘Budaja Djaja’, Ilen Surianegara, sudah kembali menjadi diplomat. Sempat di Deplu Jakarta, berturut-turut ia kemudian menjadi Dubes di Tunisia, Wakil Gubernur Lemhanas, dan Dubes di Aljazair (merangkap beberapa negara Afrika). Kemitraan Bang Ali dengan DKJ semasa kepemimpinan Ajip Rosidi itu tentulah intens.

Sepanjang masa kegubernurannya, Ali Sadikin sangat giat memajukan Jakarta. Banyak betul hajat orang banyak yang diurusinya. Dia membangun jalan raya, jembatan, gelanggang remaja, fasilitas ibadah, Puskesmas, sekolah, jalan-jalan kampung, selain menghadirkan Pusat Perfilman Usmar Ismail berikut Sinematek Indonesia, dan menyantuni Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), umpamanya.

Menghidupkan dunia kesenian di Ibukota pun konsisten dilakukannya. Dana ia usahakan untuk itu. Lihatlah: dalam kurun 1968-1976 Pemda DKI mengucurkan tak kurang dari Rp 2,5 miliar untuk menghadirkan dan menghidupi TIM dan IKJ. Angka yang sangat besar untuk ukuran masa itu.

Di samping itu, Bang Ali-lah yang memfasilitasi serta mendanai sehingga Pusat Dokumentasi Sastra HB Jassin bisa mengada di TIM. Tak hanya paus sastra HB Jassin yang dia bantu. Affandi dan istri, Ny. Maryati, juga dibelikannya tiket pesawat saat hendak naik haji.

Basuki Abdullah ditampungnya berbulan-bulan di rumahnya sewaktu baru pindah dari Bangkok. Kelak, pada 5 November 1993, pelukis istana-Thailand ini tewas dibantai kawanan perampok yang melibatkan tukang kebunnya sendiri di kediamannya di Pondok Labu, Jakarta.

Tanpa sepengetahuannya, Slamet Rahardjo pun pernah dibayari Bang Ali saat berobat berbulan-bulan di rumah sakit. (Ramdahan KH—1992).

Lantas dari mana sumber dana Bang Ali untuk membiayai kegiatannya yang seabreg itu? Seperti kata dia: dari orang-orang kaya yang ‘diperas’.

Anggaran dari pemerintah pusat kecil saja waktu itu untuk DKI (apalagi untuk provinsi lain). Sementara yang harus diurusi mantan Menteri Perhubungan Laut itu seluruh warga Jakarta, mulai dari yang baru lahir sampai yang sudah meninggal. Agar Pemda punya sumber pendapatan, ia lantas melegalkan pusat-pusat perjudian dan lokalisasi. Sebuah langkah yang sangat kontroversial, tentunya. Laksana kafilah saja dia: terus berlalu meski anjing tak henti-hentinya menggonggong.

Seperti yang dikisahkan Ajip Rosidi dalam sebuah tulisan, sejak awal Bang Ali dan DKD/DKJ memiliki sebuah perjanjian tak tertulis. Isinya? Bila ada masalah maka lembaga para seniman itu akan memberi tahu Gubernur. Dengan demikian maka ia akan bisa memikirkan jalan keluarnya.

Suatu waktu, WS Rendra dan kelompoknya, Bengkel Tetaer, dicekal Kodam Diponegoro saat hendak tampil di Jakarta. Ketua DKJ Ajip Rosidi didampingi 2 pengurus (Ramadhan KH dan Iravati M. Sudiarso) pun melapor ke Bang Ali.

Langsung betindak Gubernur. Kepala Staf Kodam Diponegoro diteleponnya saat itu juga. Alhasil, penyair-dramawan Si Burung Merak dan rombongannya dibolehkan meninggalkan basisnya: Yogyakarta. Seperti biasa, publik Jakarta menyambut hangat penampilan mereka.

Pada 1 Mei 1978, saat aksi mahasiswa marak di Tanah Air menolak konsep NKK/BKK Menteri Pendidikan Daoed Joesoef, WS Rendra tampil baca puisi di TIM. Ternyata ia ditangkap dan ditahan aparat keamanan.

Ajip Rosidi dan pengurus DKJ lainnya melaporkan masalah itu ke Gubernur. Ternyata jawaban orang nomor satu di DKI sangat lain: “Apa jasa Rendra dalam revolusi?”

WS Rendra tetap meringkuk di sel tahanan di Jakarta. Megapa bisa demikian? Ya, karena kepala daerah bukan Ali Sadikin lagi melainkan Tjokropranolo, Letjen bersebutan ‘Bang Nolly’.

Begitulah sekelumit kisah ihwal jejak kwartet Sunda—Ali Sadikin, Ilen Surianegara, Ramadhan Kartahadimadja, dan Ajip Rosidi—dalam pemajuan kesenian-kebudayaan di kampung raksasa yang juga metropolitan bernama Jakarta. Sungguh kompak-rampak dan istimewa, mereka. Beda dari orang-orang zaman sekarang. (Bersambung)