ISU “KUDETA” WAPRES

0
791
Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin/IST

by M Rizal Fadillah

Di saat semakin melemah posisi Presiden dan kemungkinan runtuh di tengah jalan, maka posisi Wapres menjadi strategis. Jika terjadi Jokowi mundur atau dimundurkan maka secara konstitusional Wapres akan naik menjadi Presiden. Peristiwa Habibie dan Megawati menjadi pelajaran.

Tokoh yang diisukan mengganti adalah Budi Gunawan dan Prabowo. Budi Gunawan lebih rasional karena dukungan PDIP sedangkan Prabowo lebih pada manuver politik untuk “menenangkan” atau “menghibur”.
Arena penghiburan saja nampaknya.

Analisis bahwa penggantian dengan alasan Wapres “uzur” yang diduga dapat menyakiti NU dijawab dengan “barter” posisi Menag. Tentu bisa diterima karena jabatan ini lebih strategis bagi NU. Meskipun menggeser Wapres saat normal bukanlah hal yang mudah.
Ini adalah skenario konstitusional dekat.

Skenario tengah yaitu keduanya berhalangan. Presiden mundur atau dimundurkan dan Wapres pun uzur.
Secara Konstitusional naik “trium virat” yaitu Menlu, Mendagri, dan Menhan. Sampai MPR dapat memilih dan menetapkan Presiden dan Wapres baru. Konfigurasi kekuatan Parpol ditambah DPD di MPR menentukan siapa yang terpilih.

Skenario ekstrim adalah aksi massa yang menekan kuat parlemen maupun istana. Peluang politik, figur gerakan perubahan yang akan “didaulat” menjadi Presiden hingga Pemilu Pilpres nantinya terselenggara. Tunggal atau Presidium. Aksi tekanan untuk perubahan menjadi bagian dari proses demokrasi.

Cukup banyak pengamat membuat analisa. Kadang ada hal yang sama atau berbeda. Titik temu dari semua adalah Jokowi itu turun baik mundur ataupun dimundurkan. Artinya dalam kacamata para analis posisinya terus “meluncur” ke bawah.

Menggeser atau merebut jabatan Wapres menjadi “pertanda gerakan” karena hal ini berarti persiapan untuk menurunkan Jokowi dan menggantikannya. Isu kudeta Wapres secara tak langsung adalah teror mental bagi Presiden. Sinyal bahwa sedang berlangsung gesekan atau perebutan kekuasaan di lingkaran istana.

*) Pemerhati Politik dan Kebangsaan

Bandung, 13 Agustus 2020