BEDA PRIVATISASI LISTRIK DI INDONESIA DAN PHILIPINA.

0
783
Ilustrasi Jaringan Listrik/IST

BEDA PRIVATISASI LISTRIK DI INDONESIA DAN PHILIPINA.

Oleh : Ahmad Daryoko
Koordinator INVEST

Sebagaimana kita ketahui program privatisasi perusahaan listrik milik negara selalu terjadi pada Negara2 yg “doyan” ngutang spt Indonesia, Philipina, Kamerun dll. Program tsb dituangkan dalam Letter Of Intent sebagai “jaminan hutang “. Dan saat ini untuk Indonesia malah ditambah dng program OBOR (One Belt One Road ) dari China ( yg ditandai dng pengerahan TKA ).

Namun dalam pelaksanaan nya, sebagaimana yg terjadi di Indonesia, berbeda dng yg terjadi di Philipina.

DI PHILIPINA.

Privatisasi perusahaan listrik di Philipina yg terjadi di 2006 – 2007 dng cara menjual secara sepotong2 atau “Unbundling ” NAPOCOR (PLN nya Philipina ). Misal pembangkitnya ke GE,Siemens, Mitsubishi, Hyundai dst. Transmisinya ke ABB, Arreva dst. Distribusinya ke EDF, Kanshai, Tepco dst. Ritailnya ke perusahaan lokal milik grupnya Presiden Arroyo ( saat itu ).

Begitu dijual habis asset NAPOCOR tsb, maka selanjutnya tarip listrik di Philipina naik rata2 4x lipat !

BAGAIMANA DI INDONESIA ?

UU Privatisasi di Indonesia juga sama persis dng Philipina, yaitu dng cara penjualan asset PLN secara sepotong2 ( Unbundling ). Tetapi pada 2003-2004 saat penjualan pembangkit PLTU Suralaya dan Paiton akan dimulai bersamaan dng penjualan INDOSAT, SP PLN melakukan ancaman pemogokan dan selanjutnya UU No 20/2002 ttg Ketenagalistrikan sebagai dasar privatisasi PLN tersebut diajukan secara Judicial Review ke MK pada akhir 2003, dan akhirnya dibatalkan secara total oleh MK pada 15 Desember 2004.

Karena pengalaman diatas maka privatisasi PLN dilakukan secara merayap ( “creep privatization”) tidak dengan menjual asset spt NAPOCOR. Tetapi dengan “menyingkirkan” pembangkit PLN secara pelan2. Dan baru tuntas pada 2020 ini ( pembangkit PLN kurang dari 10% itupun yg fungsional spt PLTGU dan PLTA sbg penjaga frekuensi dan peaking ).

Sedang kan Ritail PLN dilakukan privatisasi secara terang2an oleh “oknum” DIRUT PLN ( krn kebetulan ybs pengusaha ) ke TW dan taipan 9 Naga yg lain dalam bentuk “Whole sale Market” spt di SCBD, Central Park, Meikarta, dll. Dan ke pabrik Token.

Karena arah privatisasi PLN sudah ketahuan oleh rakyat, maka meskipun saat ini Jawa-Bali kelistrikannya sudah dikuasai Kartel swasta ( persatuan pengusaha pembangkit dan ritail ) dan tarip listrik tentunya tarip komersial (yg sangat mahal ), karena Kartel tidak mau rugi, tetapi semua produk listriknya di “borong” oleh Pemerintah.

Dan Pemerintah dng “menggunakan” PLN ber”pura – pura” memberlakukan kelistrikan se olah2 bukan “komersial” tetapi masih “infrastruktur”. Dan tarip listrik masih berkisar di harga rata2 Rp 1.200,- per kWh.

Konsekuensinya Pemerintah tahun ini akan mengeluarkan subsidi listrik sebesar Rp 150 triliun ( apalagi justru tarip akanditurun kan 25% ). Padahal sebelum MBMS (akibat 90% dikuasai swasta ) terjadi di Jawa – Bali, dan masih dikelola PLN secara langsung, subsidi hanya Rp 50 triliun per tahun.

KESIMPULAN :

Privatisasi di Philipina , semuanya dilakukan secara terang2an. Dan listrik langsung naik 4x lipat !

Di Indonesia di lakukan secara “halus” kecuali bagian Ritailnya !

Semua dng memperbesar subsidi .

Rakyat sih happy2 saja apalagi tarip justru diturunkan ! Rakyat terkecoh ! Mereka tidak tahu kalau dng cara2 spt itu para “oknum” yg selama ini “bermain” di kelistrikan spt JK,LBP,D.I kel ET dll dapat melahap untung dari subsidi hutang tsb !

Dipastikan kalau strategi spt ini dipertahankan agar rakyat “bungkam” sampai akhir 2024, dipastikan hutang untuk subsidi listrik akan “menggunung” sekitar Rp 750 triliun di akhir 2024 nanti !

Tanggung jawab siapa semua itu ?

JAKARTA, 13 SEPTEMBER 2020.