DIN SYAMSUDDIN: UU OMNIBUS LAW CIPTAKER TIDAK USAH DIBAWA KE MK

0
664
Din Syamsuddin /Foto AME-JAKSAT

JAKARTASATU.COM – Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) M. Din Syamsuddin mengatakan UU OMNIBUS LAW CIPTAKER TIDAK USAH DIBAWA KE MK. Alasan Din ini disampaikan dalam pernyataan resmi KAMI pada 14 Oktober 2020.

Ada tiga butir penyataan sikap ini. Berikut isinya:

1. Adalah jelas bahwa UU Omnibus Law Ciptaker membawa cacat substansi maupun prosedur. Sikap keras kepala Pemerintah untuk tidak mau mendengar aspirasi rakyat adalah bentuk cacat amanah.

2. Tantangan Pemerintah agar rakyat melakukan Gugat Materiil (Judicial Review) ke Mahkamah Konstitusi banyak diyakini sebagai jebakan politik. Judicial Review ke MK akan menjadi sia-sia. Luas beredar bahwa UU No.7 Tahun 2020 tentang MK yang baru disahkan oleh DPR (secara diam-diam) telah menghilangkan pasal penting tentang kewajiban Pemerintah menindaklanjuti Keputusan MK (yang ada pada UU MK sebelumnya). Selain itu UU tentang MK yang baru memperpanjang usia Hakim MK menjadi 70 tahun, yang menurut banyak pengamat akan membawa dampak psikologis tertentu bagi Hakim MK dalam memutuskan perkara yang terkait dengan kepentingan Pemerintah. Independensi dan imparsialitas MK kini diragukan.

3. Maka Judicial Review UU Omnibus Law Ciptaker ke Mahkamah Konstitusi bukan pilihan yang tepat. Pilihannya hanya mendesakkan pembatalannya. (TA/JAKSAT)