Pengamat: IPO Pertamina Bisa Terkendala Karena Soal Peralihan Aset dan Bagi Hasil Kontrak

0
1746
Gedung Pertamina/istimewa

JAKARTASATU.COM – Pengamat Energi yang juga Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) Yusri Usman mengatakan sangat berlebihan dan berbanding terbalik dengan kenyataan saat ini saat Pertamina digadang akan Initial Public Offering (IPO).

“Padahal implementasi holding dan sub holding saja saat ini terjadi kekacauan, bagaimana peralihan aset-aset  yang dulunya milik holding harus dilimpahkan ke sub holding,” jelas Yusri saat dimintai keterangannya oleh Redaksi soal rencana IPO Pertamina Kamis, 29 Oktober 2020.

Dikatakan Yusri belum lagi ada disektor hulu yang masih banyak menimbulkan masalah soal kontrak bagi hasil antara Pertamina dengan pemerintah yang sifatnya istimewa dengan konsep bagi hasil 60 % Pemerintah dan Pertamina 40 % dalam PSC, beda dengan umumnya KKKS konsep bagi hasilnya Pemerintah 85% dan KKKS 15 %.

Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) Yusri Usman

“Belum lagi tentang valuasi PI Blok Migas diluar negeri harus di valuasi ulang, karena dugaan mark up nya sangat tinggi, sekarang tentu kalau di valuasi ulang nilainya pasti jauh lebih rendah,” paparnya.

Yusri juga menjalaskan salah satu contoh yang paling tragis, Pertamina beli saham Maurel et Prom dengan harga per saham Euro 4,2, hari ini harga sahamnya USD 1,2 saja.

“Padahal ada berapa juta lembar saham Pertamina sekarang berharga kertas sampah, Pertamina menguasai sekitar 72 % dari total saham di Maurel et Prom,” bebernya.

masih kata Yusri selain itu Pertamina harus minta izin terlebih dulu pada pemegang global bond USD 16 kalau mau anak usahanya mau IPO, karena yang dianggungkan untuk global bond itu adalah aset holding Pertamina.

“Jadi sebenarnya ini kondisinya sangat ruwet.. ruwet dan yang parahnya lagi siapa sih konsultan Pertamina yang membuat perencanaan untuk konsep struktur holding dan sub holding ini ? Ini sangat tidak profesional dan menghamburkan uang Pertamina, idealnya konsultan harusnya konsultasi dengan SKK Migas bukan dengan Kementerian ESDM saja. Juga karena soal aspek legal sebelum dijalankan konsep holding dan sub holding, lebih baik minta pendapat hukum dulu dari pengacara negara yaitu Jaksa Agung Bid Perdata (Jamdatun) dan begitu juga dengan kementerian keuangan soal mekanisme pelimpahan aset yg harus dikenai pajak,” ungkapnya.

Yusri juga menyampaikan keanehan yang dilakukan setelah konsep holding dan sub holding di implementasikan, makanya terjadilah sekarang banyak proses yang terhambat dan vakum,” tegasnya.

Dijelaskan Yusri lagi bahwa Pertamina sejak 2014 sampai dengan sekarang sudah berapa kali Pertamina gonta ganti struktur organisasi, siapa yang tanggung jawab itu semua?

Saya percaya apa yang dibuat oleh majalah luar negeri global fortune itu soal Nicke adalah termasuk rangking 16 dari 50 wanita didunia paling berpengaruh sebetulnya itu ingin melecehkan saja. Karena selama ini Nicke Dirut, 1.Pertamina terlempar dari rangking global fortune, 2. dia dianggap berpengaruh, karena hanya Pertamina didunia yang tak menurunkan harga BBM nya disaat harga minyak dunia berada paling terendah sejak 40 tahun terakhir, makanya perusahaan minyak seluruh dunia heran bagaimana bisa terjadi pemerintah dan rakyatnya diam saja, 3. selama dia Pertamina mencatat rugi semester satu Rp 11.3 triliun terparah sepanjang sejarah karena dia tidak dicopot. “Mungkin kerena alasan alasan tersebut dikatakan mungkin Global Fortune menganggap dia wanita yg berpengaruh..apa tidak gombal itu ?”tanyanya menutup wawancara. |AM/EWINDO