Ketum PP Muhammadiyah: Siapapun di Indonesia Termasuk Negara Tidak Boleh Melanggar HAM

0
574
Ketua Umum (Ketum) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Prof Dr Haedar Nashir/IST

JAKARTASATU.COM – Ketua Umum (Ketum) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Prof Dr Haedar Nashir mengungkapkan bahwa siapapun di Republik Indonesia ini termasuk negara sendiri tidak boleh melanggar Hak Asasi Manusia dan merugikan Hak Asasi Manusia orang lain dengan alasan apapun. Pelanggaran HAM harus diusut sesuai dengan koridor konstitusi dan peraturan perundangan yang berlaku.

“Dari sinilah maka sebagai refleksi kita bagaimana HAM bangsa Indonesia dibangun di dalam kerangka kehidupan kolektif berbasis agama, Pancasila dan nilai – nilai luhur bangsa sekaligus juga koherensi dengan hak asasi manusia yang bersifat universal yang dalam pesan Islam melahirkan tata hubungan HAM dan relasi antar bangsa yang rahmatan lil alamin,” kata Ketum PP Muhammadiyah Haedar Nashir Muhammadiyah, Rabu (10/12/2020). Dikutip dari Suara Muhammadiyah.com.

Dan dalam rangka memperingati hari Hak Asasi Manusia Internasional tahun 2020, yang jatuh pada 10 Desember, Haedar Nashir mengatakan bahwa HAM bagi dunia dan khususnya bagi Indonesia merupakan komitmen global dan nasional. Komitmen ini telah berjalan puluhan tahun bahkan ratusan tahun sebagai wujud penghormatan terhadap hak-hak dasar manusia untuk hidup dan melangsungkan kehidupan secara bermartabat dan terjamin.

“Islam merupakan agama yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dengan hak dasar hidupnya, Islam meletakkan manusia fii ahsani taqwim dalam semulia – mulianya penciptaan. Penghormatan terhadap laki-laki dan perempuan, penghormatan terhadap segala kebebasan yang menjadi hak milik manusia sebagai insan yang diciptakan mulia, penghormatan terhadap hidup kebersamaan, saling menyelamatkan sebagai bagian dari hifzun nafs (menjaga jiwa manusia),” tutur Ketum PP Muhammadiyah.

Lanjut Haedar, dalam konteks kehidupan saat ini, masih ada berbagai kelemahan dalam praktik menegakkan Hak Asasi Manusia di Republik tercinta Indonesia. Dan hal ini harus menjadi perhatian semua pihak.

“Menjadi kewajiban bersama kita bagaimana Hak Asasi Manusia baik yang bersifat universal maupun yang telah menjadi komitmen konstitusional dalam Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 diwujudkan di dalam kehidupan kita sebagai bangsa,” ujar Ketum PP Muhammadiyah.

Bersamaan dengan itu, kata Haedar Nashir, kesadaran akan hak asasi manusia pada setiap warga bangsa juga harus disertai semangat untuk mewujudkan kemanusiaan yang adil dan beradab dimana pelaksanaan hak asasi manusia setiap warga tidak boleh menciderai dan menganggu serta merugikan hak asasi yang lain. Haedar juga menegaskan, semangat persatuan indonesia juga perlu menjadi bingkai di dalam kehidupan kita menegakkan HAM.

“Keadaban, keadilan, etika, kemuliaan hidup dan nilai – nilai luhur yang ada dalam agama yang hidup di negeri ini dalam Pancasila dan kehidupan luhur bangsa harus menjadi pembingkai kita menegakkan hak asasi manusia. Negara juga harus tetap menghormati dan terus meningkatkan berbagai jaminan konstitusional agar setiap warga negara sebagaimana dijamin oleh konstitusi dapat hidup sesuai dengan prinsip HAM,” pungkas Ketua umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir. (RED/JAKSAT)