PROMOTER DAN PRESISI: PERSIMPANGAN JALAN ANTARA POLISI NEGARA DAN POLISI KEKUASAAN

0
558
Tarmidzi Yusuf Pengamat Politik dan Sosial/dok pribadi olahan JAKSAT

by Tarmidzi Yusuf
Pegiat Dakwah dan Sosial

Tito Karnavian dan Listyo Sigit Prabowo, Jenderal bintang tiga dengan segudang prestasi. Begitulah salahsatu puja puji media saat keduanya akan dilantik sebagai Kapolri.

Tito dan Listyo sama-sama berumur 51 tahun saat dilantik sebagai Kapolri. Jenderal termuda dan bintang paling bersinar. ‘Melangkahi’ beberapa seniornya berada di puncak karir kepolisian.

Tito dan Listyo pun, meminjam istilah Bapak Reformasi Prof. Dr. Muhammad Amien Rais sama-sama bernyanyi merdu saat uji kepatutan dan kelayakan di DPR.

Komjen Tito memperkenalkan harapan besar dengan Promoter (Profesional, modern dan terpercaya). Sedangkan Komjen Listyo tak kalah populer dengan melambungkan impian besar, Presisi (Prediktif, responsibilitas, transparansi, berkeadilan).

Hanya saja Listyo Sigit menyisakan kontroversi baru soal rencana pembentukan Pam Swakarsa. Pam Swakarsa punya sejarah kelam pada 1998. Publik khawatir Pam Swakarsa akan digunakan untuk ‘menggebuk’ lawan politik dan politik belah bambu.

Kita masih ingat ketika penanganan demonstrasi era Kapolri Tito berdarah-darah. Banyak korban jiwa. Terutama pada peristiwa 21 -23 Mei 2019 di depan gedung Bawaslu. Polisi terkesan sebagai alat kekuasaan. Seharusnya polisi negara yang mengayomi dan melindungi semua warga negara tanpa pandang bulu dan tidak partisan sesuai slogan Tito, Promoter.

Kita pun tidak melupakan saat Tito menjadi Kapolri. Banyak pihak meragukan netralitas Polri pada Pilpres 2019. Polri terkesan seperti partai politik. Berada satu gerbong dengan salahsatu kontestan Pilpres 2019. Titopun ‘dihadiahi’ Menteri Dalam Negeri di periode kedua Jokowi atas ‘prestasinya’ sebagai Kapolri ‘mengamankan’ periode kedua Jokowi.

Tidak sedikit pula publik skeptis dengan Presisinya Kapolri baru, Listyo Sigit Prabowo. Indikator yang masih hangat adalah bagaimana penyelesaian kasus dugaan extra judicial killing enam laskar FPI saat Listyo Sigit Prabowo menjabat Kabareskrim. Ujian pertama dan utama bagi Kapolri baru Listyo Sigit Prabowo, membuktikan Presisi khususnya transparansi dan berkeadilan.

Kita pun meragukan kasus diskriminasi dan kriminalisasi aktivis pro demokrasi dan ulama akan sesuai harapan. Dugaan tidak tebang pilih seperti kasus IB HRS dan beberapa petinggi KAMI seperti Jumhur Hidayat, Syahganda Nainggolan dan Anton Permana termasuk kasus Gur Nur di masa mendatang tidak terulang kembali.

Kasus ditetapkannya Ketua Relawan Pro Jokowi Amin (Projamin), Ambroncius Nababan dalam dugaan rasisme. Sehari sebelum dilantiknya Listyo Sigit sebagai Kapolri baru terhadap aktivis HAM Natalius Pigai, belum bisa dijadikan argumen bahwa Polri di era Listyo Sigit Prabowo tidak tebang pilih. Masih perlu pembuktian lebih lanjut khususnya dugaan extra judicial killing terhadap enam laskar FPI.

Terakhir, yang paling banyak dikhawatirkan ummat Islam adalah terulangnya kembali perlakuan terhadap ummat Islam seperti pada era Panglima ABRI dijabat LB Moerdani. Apalagi ada wacana Listyo Sigit Prabowo akan menghidupkan kembali Pam Swakarsa.

Semoga Listyo Sigit Prabowo bisa menjawab keraguan dan kekhawatiran publik khususnya ummat Islam sebagai penganut agama mayoritas di negeri ini, bahwa Polri adalah alat negara bukan alat kekuasaan.

Bandung, 14 Jumadil Tsani 1442/27 Januari 2021