Oleh : Ahmad Daryoko
Koordinator INVEST.
Kalau kita dari Jakarta mau ke Semarang/Surabaya maka saat ini bisa pilih mau lewat jalan raya yang mana ! Mau lewat jalan biasa (Pantura) atau mau lewat jalan tol ( komersial) ?
Mestinya kelistrikan juga bisa dibikin seperti itu. Mestinya Pemerintah mengarahkan agar swasta juga membangun jaringan sendiri, jangan pakai jaringan Transmisi PLN . Swasta bisa bikin transmisi berjejer dng milik PLN. Persis jalan raya biasa (milik Negara) dan jalan tol milik swasta itu !
Sekarang ini yang kita lihat hanya jalan raya saja yang berjajar antara Jakarta-Surabaya itu. Yang satu milik Negara yang satunya milik swasta ! Sedang jaringan Transmisi listrik yang ada hanya yang milik Negara (PLN). Jaringan Transmisi milik swasta sendiri sampai sekarang tidak ada. Sehingga listrik swasta yang lewat “merampok” jaringan Transmisi dan Distribusi nya Negara (PLN).
Artinya listrik yang di bangkit kan atau di produksi dari PLTU Celukan Bawang diujung Timur sana (milik Huadian China) kalau mau dipakai di Jakarta ya melalui kabel Transmisi PLN karena yang ada cuma itu !
Swasta2 itu bisa memaksa pakai jaringan PLN karena di sokong oleh para pejabat yang membawahi PLN spt JK(dulu saat Wapres), Luhut Binsar P (Menko Investasi), Erick Tohir (Menteri BUMN), Dahlan Iskan (dulu Ment BUMN/DIRUT PLN) dll. Bahkan Dahlan Iskan mengijinkan (menjual lesensi) ke swasta untuk memakai jaringan listrik sampai kerumah komsumen (ritail ).
Tentunya swasta2 itu tidak gratisan minta kebijakan para pejabat diatas !
Artinya hak rakyat untuk memakai jaringan transmisi/distribusi listrik PLN saat ini kalah dengan Huadian, Shenhua, Chengda, Bukaka, Toba Sejahtera, Adaro/Bimasena dst. Karena tidak ada pilihan lain seperti jalan raya.
Akhirnya rakyat mau tidak mau harus memakai listrik swasta yang harganya mungkin sudah sekitar Rp 5000,- per kWh ( harga listrik yang tdk transparan ini yang dipermasalahkan pada Sidang MK Ttg UU Ketenagalistrikan no 20/2002 tahun 2003). Padahal mestinya tarip listrik cuma rata2 Rp 1400,- per kwh. Sehingga tahu2 Kartel Listrik Swasta itu “nodong” subsidi listrik Pemerintah Rp 200,8 triliun pada 2020 ini (Repelita Online) atau melonjak 400% dari biasanya atau yang sebelumnya yang hanya rata2 Rp 50 triliun saat oleh PLN (sumber Laporan Statistik PLN sebelum 2020).
Memang rakyat bayar listrik masih relatif normal. Bahkan ada informasi justru kedepan lebih murah lagi. Artinya kalau Pemerintah mau bayar subsidi listrik lebih banyak lagi maka listrik makin murah !
Pertanyaannya, darimana uang subsidi tersebut ? Apakah uang Pak Jokowi selaku Presiden RI atau dari Ibu Sri Mulyani sang Menkeu ? Tentu tidak ! Dipastikan uang subsidi yang makin tidak normal itu pasti dari hutang Luar Negeri !
Beliau2 bisa melakukan kebijakan spt diatas karena masih memiliki kekuasaan !
Yang akan bayar hutang LN itu anak cucu kita yad. Yang saat ini lagi lucu2 nya itu ! Merekalah yang akan menanggung semuanya ! Mudah2an mereka mampu dan diberikan kekuatan oleh Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa ! Aamiinn !
Tetapi masa depan mereka sangat tergantung usaha kita saat ini. Kalau saat ini kita hanya terpana dng jargon “Megalomania” spt “Indonesia akan tinggal landas” dan “Indonesia Lima Tahun Lagi akan menjadi Negara Super Power” (Metro Tv pagi jam 07.00 Senin 1 Februari 2021). Maka jangan salahkan nasib mereka kalau akhirnya hanya menjadi “budak” China dan AS akibat korban “Balkanisasi” !!
GANYANG KOMUNIS !!
GANYANG KAPITALIS !!
HIDUP PANCA SILA !!
ALLOHUAKBAR !!
MERDEKA !!
