CABUT SKB TIGA MENTERI SOAL JILBAB KARENA BERTENTANGAN DENGAN PANCASILA DAN UUD 1945

0
3698
Tarmidzi Yusuf Pengamat Politik dan Sosial/dok pribadi olahan JAKSAT

by Tarmidzi Yusuf
Pegiat Dakwah dan Sosial

Tiga menteri yaitu Menteri Pendidikan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama, baru-baru ini mengeluarkan SKB larangan sekolah negeri mewajibkan jilbab. Urusan jilbab menjadi urusan pribadi siswa dan orangtuanya. Sekolah (baca: negara) tidak boleh ikut campur. Masa sih?

Kebijakan SKB tiga menteri ini ditengarai dipenuhi rasa ‘kebencian’ dan Islamphobia. Mengingatkan kita era 1980-an. Larangan berjilbab di sekolah dan instansi pemerintah. Setelah 30 tahun terulang kembali. Setback.

Negara enam tahun terakhir ini sering mengintervensi kehidupan ummat beragama, khususnya ummat Islam. Padahal, Indonesia negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan negara menjamin kebebasan ummat beragama melaksanakan ajaran agama sesuai dengan keyakinannya (Pasal 29 UUD 1945). Jilbab termasuk dalam ajaran agama dan keyakinan tersebut.

Belum lagi tujuan pendidikan nasional itu sangat mulia. Berdasarkan UUD 1945 Pasal 31 ayat 3 menyebutkan “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang”.

Sementara menurut Pasal 31 ayat 5 masih dalam UUD 1945 menyebutkan “Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia”.

Sedangkan menurut UU No 20 Tahun 2003, tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Dengan demikian SKB tiga menteri Nomor 02/KB/2021, Nomor 025-199 Tahun 2021, dan Nomor 219 Tahun 2021 dapat dikategorikan bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 Pasal 29 dan Pasal 31 serta UU No 20 tahun 2003. Oleh karenanya, SKB tiga menteri ini harus dicabut dan batal demi hukum dan keadilan.

Negara tidak boleh kalah oleh oknum tertentu sehingga negara menjadi paradoks bila berurusan dengan ummat Islam. Setidaknya dapat kita baca dalam enam tahun terakhir, makin brutal dan menjadi-jadi.

Paradoks karena Islam dilarang masuk urusan negara tapi negara sering mengobok-obok urusan ummat Islam. Jilbab dan kurikulum madrasah diantaranya.

Ummat Islam dilarang mengamalkan atribut keagamaan di sekolah. Sementara dana haji, zakat dan infaq, terakhir wakaf ummat Islam ‘diambil’ oleh negara.

Selain itu, ummat Islam yang konsisten melaksanakan ajaran Islam diberikan predikat intoleran. Berjilbab dianggap intoleran. Padahal, setiap agama punya ciri khas masing-masing sesuai ajaran agamanya. Sedangkan kelompok Islam garis bengkok dan menyimpang dipelihara dan difasilitasi oleh negara.

Bhinneka tunggal ika, berbeda-beda tetap satu. Artinya, negara menjamin perbedaan masing-masing agama dalam bingkai negara kesatuan yang bernama Republik Indonesia. Bukan berarti penyeragaman tradisi keagamaan dalam satu tradisi ke-Indonesia-an.

Negara sering bertindak tidak adil terhadap ummat Islam. Wajar muncul anggapan kalau rezim sekarang seolah-olah mengadopsi politik belah bambu ala imperialis Belanda. Islam yang bertentangan dengan al-Qur’an dan sunnah diangkat dan disanjung-sanjung. Sementara, Islam yang melaksanakan al-Qur’an dan sunnah diinjak, diintimidasi dan dikriminalisasi.

Negara oleh oknum yang berkuasa seperti tidak punya iktikad baik terhadap ummat Islam. Seringkali ‘memerangi’ Islam garis lurus. Ummat Islam menduga ada konspirasi yang melibatkan partai merah, partai hijau dan PKI dalam wadah bernama, Nasakom gaya baru yang sangat mewarnai perpolitikan hari ini.

Bandung, 24 Jumadil Tsani 1442/6 Februari 2021