Oleh : Ahmad Khozinudin
Sastrawan Politik
“Terus terang berat pak, berat sekali. Saya sampaikan ke teman-temen. Saya kalau saya nggak kuat, saya akan matur ke pak presiden, dan saya sampaikan saya mungkin akan meletakan jabatan,”
[Risma Triharini, 7/2/2021]
Bu Risma, saya sudah bilang. Menjadi Mensos dan berkantor di Jakarta, itu berat banget. Beda jauh, dibandingkan ngurusi Kota Surabaya. Urusan sosial se Indonesia, itu tak bisa diatasi dengan Parodi mengatur lalu lintas di jalanan, membawa sapu dan pengki, atau sekedar mendata gelandangan di Thamrin.
Kemensos itu tugasnya, menyelenggarakan urusan di bidang rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, dan penanganan fakir miskin untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
Dalam melaksanakan tugas, Kementerian Sosial diantaranya menyelenggarakan fungsi Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, dan penanganan fakir miskin.
Penetapan kriteria dan data fakir miskin dan orang tidak mampu, Penetapan standar rehabilitasi sosial, Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Sosial.
Pengelolaan barang milik/kekayaan Negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Sosial. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Sosial.
Termasuk Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Sosial di daerah. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan kesejahteraan sosial, serta penyuluhan sosial dan Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Sosial.
Itu semua pekerjaan berat Bu, berat banget. Apalagi, pasca ditangkapnya Juliari Peter Batubara, internal Kemensos mengalami guncangan psikologis. Semua pejabat Kemensos karena ulah menteri sebelumnya, seolah menjadi tertuduh korupsi. Mau bekerja profesional pun, publik punya anggapan tidak baik, ada semacam stigma Kemensos gudangnya korupsi.
Pada pejabat di Kemensos juga ragu melaksanakan tugas berdasarkan kewenangan-kewenangannya. Khawatir kena kasus korupsi, khawatir digaruk KPK. Itu menyebabkan mereka terlalu hati-hati dan tentu saja berakibat pada serapan anggaran yang buruk.
Padahal, dalam situasi pandemi ini Kemensos berada di garda terdepan untuk membantu masyarakat agar memiliki daya tahan menghadapi pandemi. Sejumlah peningkatan anggaran Kemensos, juga dalam rangka menghadapi pandemi.
Belum lagi, kasus korupsi dilingkungan Kemensos juga berdampak pada mitra. Boleh jadi, ada sebagian yang memilih mundur dan tidak dapat proyek di Kemensos, daripada kena masalah.
Belum lagi, data alokasi bantuan sosial bermasalah. Mau ikut data KPU saat pilpres atau Pemilu ? Banyak data ganda. Mau ikut data BPS ? masih juga perlu pemutakhiran. Mau bikin data sendiri ? Apalagi, tak akan pernah kelar. Padahal program mendesak segera dilaksanakan.
Ditengah tekanan dan beban kerja itu, bencana bertubi-tubi menghampiri. Ada banjir, longsor, gempa bumi, dll. Itu semua, tak bisa diselesaikan dengan pose foto memanggul batang kayu.
Ah berat sekali Ibu Syantiq. Saran saya, sebelum tambah beban, ada baiknya segera matur kepada pak Presiden. Katakan pada Pak Presiden : “Pak Presiden, Saya mundur dari jabatan Menteri”.
Insyaallah, setelah itu Bu Risma bisa tidur lelap dan tak dihantui sejumlah gelandangan yang menagih janji dibikinkan rumah. Menjadi Menteri Sosial itu berat Bu, Dilan saja belum tentu mampu. [].
