SURAT TERBUKA :
Jakarta, 13 Maret 2021.
KEPADA YTH.
MENTERI BUMN RI
Terkait Sektor Ketenagalistrikan bersama ini kami sampaikan beberapa hal sbb :
I. LATAR BELAKANG.
1). Kelistrikan Jawa-Bali saat ini 90% pembangkit sudah dikuasai Asing/Aseng. Sedang 17.000 MW pembangkit PLN “mangkrak”/tdk beroperasi lagi akibat instruksi Menteri BUMN ( Tempo 14 Desember 2019, YouTube kuliah umum di Richcarlton akhir Januari 2020, Jawa Pos 16 Mei 2020).
2). Jaringan Ritail sdh dijual Dirut PLN Dahlan Iskan pada 2010-2011 dalam bentuk Token dan “Whole sale market”/bulk spt SCBD, Central Park, Meikarta,PIK dll. Tindakan ybs ini sesuai dng kesaksiannya pada Sidang MK ttg Judicial Review UU No 30/2009 ttg Ketenagalistrikan pada 2010 yg menyatakan, “untuk mengelola PLN seorang DIRUT PLN tdk memerlukan Undang2” ( Liberal, pen).
3). Di Jawa – Bali sudah terbentuk Kartel Listrik Swasta (Konsursium pengusaha2 pembangkit IPP dan pengusaha ritail).
4). Sesuai rapat Ditjen LPE tgl 14 Pebruari dan 5 Mei 2020 jaringan Transmisi dan Distribusi PLN sudah disewa Kartel Liswas.
5). Prof. David Hall (Green Which University) dlm Sidang MK menyampaikan bahwa dengan kondisi spt diatas maka kelistrikan Jawa-Bali sdh terjadi MBMS (Multy Buyer and Multy Seller) System yang berakibat “operating cost” tdk bisa dikontrol Negara. Dan di Negara2 yg sdh mengalami penjualan perusahaan listrik negara dan terjadi MBMS (terakhir di Philipina 2007) maka akan terjadi lonjakan tarip listrik antara 5 – 6x lipat dari sebelumnya.
6). Indikasinya di Indonesia juga terjadi peningkatan biaya kelistrikan pada 2020 kemarin. Hal ini ditengarai dng melonjaknya subsidi listrik yang meningkat 400% lebih. Atau dari rata2 Rp 50 triliun pertahun saat ditangani PLN menjadi Rp 200,8 triliun pada 2020 (Repelita Online 8 Nopember 2020).
7). Terjadinya pembengkakan biaya operasi diantaranya akibat di “mangkrak” kannya 17.000 MW pembangkit PLN yang murah (krn milik sendiri).
II. TERKAIT LAPORAN KEUANGAN PLN.
1). Saat ini terjadi pemberitaan yang simpang siur terkait Laporan Keuangan PLN , antara lain :
– Direksi PLN menyatakan bahwa 2020 PLN untung Rp 10 triliun (CNBC Indonesia 15 Oktober 2020)
– Pengamat Ekonomi & Kelistrikan Melissa Brown dari IE2FA menyatakan untuk 2020 dan 2021 masing2 PLN butuh subsidi sekitar Rp 170,2 triliun(CNN Indonesia 23 Oktober 2020).
– Kepala Satuan Kebijakan APBN Kemenkeu menyatakan 2020 PLN disubsidi Rp 200,8 triliun (Repelita Online 8 Nopember 2020). Ini artinya ada pembengkakan 400% dari biasanya saat masih dikelola PLN.
– Fraksi PKS DPR RI menyatakan bahwa subsidi listrik PLN tahun 2020 hanya Rp 52,8 triliun ( tgl 9 Februari 2020 saat “hearing” dng Masyarakat Konsumen Listrik Indonesia/MKLI).
2). Sampai saat ini Laporan Keuangan PLN belum ada di website PLN.
III. KESIMPULAN.
1). Terjadi suatu korelasi positif antara penjualan asset/privatisasi PLN ke Aseng/Asing, Taipan 9 Naga dengan kenaikan biaya operasi kelistrikan yang sampai 400%.
2). Saat ini tarip listrik memang masih stabil. Bahkan golongan tarip dibawah 900 VA justru digratiskan .Tapi itu semua ditengarai sebagai “pencitraan” sekaligus untuk menutupi telah terjadinya penjualan PLN ke Aseng/Asing yang justru disponsori oleh Oligarkhi Kelistrikan “oknum” Pejabat Pemerintah !
3). Kami tahu bahwa subsidi listrik yang ratusan triliun atau bahkan mungkin ribuan triliun diatas akan diambilkan dari Hutang Luar Negeri yang tdk memerlukan pertanggung jawaban kpd rakyat saat sekarang. Pertanggung jawaban hutang LN itu ternyata bisa di “pending” sampai setelah pergantian Rezim nanti. Sebagaimana kami ketahui dari pengalaman Rezim masa lalu.
4). Sehingga bisa saja lambatnya Laporan Statistik PLN 2020 yang memuat “kontroversi” diatas, saat ini sedang dilakukan “adjustment” agar tidak terjadi “gonjang ganjing” politik saat ini. Tetapi kami yakin semuanya akan bergeser ke masa yad dalam bentuk “bom waktu” !
Untuk itu kami berharap agar Menteri BUMN mengawasi secara “intens” penyelesaian Laporan Statistik PLN ! Lakukan saja apa adanya karena dari Kemenkeu pun telah mengeluarkan angka2 subsidi 2020 yang ratusan triliun !
Atas perhatian Menteri BUMN kami ucapkan terimakasih !
Hormat kami,
Ahmad Daryoko
Koordinator INVEST.
