JOKOWI TIGA PERIODE

0
738
Tarmidzi Yusuf Pengamat Politik dan Sosial/dok pribadi olahan JAKSAT

by Tarmidzi Yusuf
Pegiat Dakwah dan Sosial

Baru-baru ini seperti dilansir detik.com (14/4), Bapak Reformasi Muhammad Amien Rais melontarkan dugaan bahwa Jokowi akan mengusulkan pasal presiden 3 periode.

Penulis pernah menulis dengan judul; Waspada Agenda Besar Parlemen Indonesia Periode 2019 – 2024. Tulisan tersebut viral. Dimuat dibeberapa situs berita online. Penulis rilis 15 Juli 2019 atau 12 Dzulqa’dah 1440 di FB. Sekarang akun FB dibanned oleh FB.

Dalam tulisan tersebut, penulis menjelaskan tentang adanya skenario dan target yang hendak dicapai dibalik isu amandemen UUD 1945.

UUD 1945 Pasal 7 hasil amandemen tahun 1999 berbunyi; “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan”.

Isu amandemen UUD 1945 Pasal 7 tentang masa jabatan Presiden yang semula dua periode menjadi tiga periode, seperti analisis penulis dua tahun lalu bukan hanya isu belaka.

Sekadar mewanti-wanti untuk mewaspadai permainan PKI dan China komunis melalui antek-anteknya dalam negeri. Bila lengah, amandemen UUD 1945 Pasal 7 berhasil.

Isu amandemen UUD 1945 khususnya Pasal 7, tampaknya akan menjadi perbincangan hangat dan panas. Diprediksi akan timbul gejolak sosial. Bagaimana mungkin saat ekonomi anjlok, angka kemiskinan bertambah, pengangguran bertambah, rakyat hidup susah, eh malah minta tiga periode. Yang benar aja.

Isu Jokowi tiga periode menguat lagi pasca kisruh Partai Demokrat oleh lingkaran istana. Banyak pihak menuding kisruh Partai Demokrat diduga ‘diotaki’ jenderal merah. Disanyalir Moeldoko dan faksi yang tersingkir di Partai Demokrat beberapa tahun silam, hanyalah ‘pemain figuran’. Pengendalinya gank politik jenderal merah yang sangat berpengaruh.

Selain kisruh Partai Demokrat. Publik juga mensinyalir ‘safari politik’ Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartarto ke beberapa ketua umum partai membawa misi khusus.

Tahun kemarin, Airlangga Hartarto juga melakukan hal yang sama. Misinya, RUU Omnibus law “Cilaka”. Adakah safari Airlangga Hartarto tahun ini punya misi? Khususnya dengan isu Jokowi tiga periode? Rumornya Airlangga Hartarto dikenal dekat dengan link jenderal merah.

Rakyat dalam posisi sulit. DPR dan institusi negara lainnya nyaris ‘lumpuh’. Dikendalikan oleh segelintir orang dalam genk politik jenderal merah.

Wajar bila ada kekhawatiran skenario tiga periode dan pelan-pelan mengarah partai tunggal. Mirip-mirip sistem politik China komunis.

Bandung, 1 Sya’ban 1442/15 Maret 2021