Pipa PT Sorik Marapi Geothermal Power Kebakaran, MenESDM Harusnya Tutup Operasional Segera!!!

0
347

JAKARTASATU.COM – Kementrian ESDM harusnya segera menutup operasional PT Sorik Marapi Geothermal Power (SMGP), selain ada pipa di Walpad A…pada hari raya Iedul Fitri 2021 sehingga membuat warga resah dan berhamburan mengungsi keluar rumah.

Alasan segera menutup PT SMGP ini memang dinilai sudah terlau banyak pelangaran, misalnya telah melanggar Hukum Lingkungan UU 32/2009, tapi anehnya Kementrian ESDM masih berikan izin kembali PT Sorik Merapi Geothermal Power? Kini kenyataannya  kebakaran lagi. Belum habis air mata dimana sudah tewasnya 5 warga di area pengoperasian perusahaan PT Sorik Merapi Geothermal Power (SMGP) yang dinilai telah melukai hati masyarakat.

Kenapa Kementerian ESDM berikan izin kembali PT SMGP lagi?

“Harusnya pemerintah tegas mencabut ijin bukan malah kembali memberikan ijin kembali, Hukum Lingkungan UU 32/2009” jelas Puput dari Koalisi Kawali Indonesia Lestari (KAWALI) waktu itu kepada Energy World Indonesia, Senin 8 Maret 2021.

Pipa SMGP kebakaran terjadi di Walpad A. Kejadian disaat masyarakat merayakan suasana lebaran, (13 Mei 2012). Akibatnya perusahaan SMGP ini makan menimbulkan suasana mencekam dan meresahkan bagi warga.

“Lagi-lagi perusahaan tidak mampu untuk menerapkan Safety Prosedur yg sesuai dengan SoP pelaksanaan seluruh kegiatan perusahaan,” kata Faizal dari dari Koalisi Kawali Indonesia Lestari (KAWALI) Sumut dalam rilisnya yang diterima Energy World Indonesia Jumat 14 Mei 2021. Dikatakan Faizal PT. SMGP Perusahaan kelas Dunia, Tapi pelaksanaan manajemen setara dengan level Kampung. Perusahaan hanya mengandalkan kekuatan uang untuk meredam konflik.

“Rangkaian kejadian dan peristiwa yg terjadi di lokasi kerja perusahaan, sudah seharusnya menjadi perhatian bagi pengambil kebijakan untuk memutuskan kelanjutan operasional perusahaan di Mandailing Natal ini,” tegasnya. Faizal juga menegaskan bahwa Pemerintah jangan hanya memikirkan kepentingan investasi untuk meraup keuntungan tanpa melihat dan memikirkan nasib dan masa depan warga.

“Akumulasi peristiwa yang terjadi, sudah selayaknya bagi pemerintah dan pengambil kebijakan untuk segera #Tutup_Aktivis_Operasional_SMGP, #SMGP_RESAHKAN_WARGA #BAKAR_LOKASI_OPERASIONAL_SMGP,” katanya yang dengan tegas memberikan tagar khusus atas kasus perusahaan Geothemal PT. SMGP ini.

Kasus tewasnya 5 warga di area pengoperasian perusahaan PT SMGP itu harusnya menjadi catatan khusus bagi pemerintah dalam hal ini MenESDM.

Catatan KAWALI misalnya diketahui detail kejadian yang menyebabkan kematian 5 orang masyarakat Sibanggor Julu. Bahwa pada 25 Januari 2021 adanya pro kontra masyarakat terhadap kehadiran perusahaan.

Dalam sejarah dan latar belakang penolakan masyarakat terhadap perusahaan. Diketahui juga respons perusahaan terhadap upaya pelibatan partisipasi masyarakat sebagai pemangku kawasan. Ada bentuk kelalaian perusahaan dalam menjalankan operasional.

Pada 2 Februari bertemu dan berdiskusi dengan Perangkat Desa Sibanggor, bertemu dan berdiskusi dengan kawan – kawan jaringan OKR.

Bertemu dan Berdiskusi dengan kawan – kawan WALHI, bertemu dan Berdiskusi dengan Ketua OKR Rabu – Kamis, 3 – 4 Februari 2021. GAS BERACUN H2S Respons Masyarakat Terhadap Kejadian Lepasnya Gas Beracun H2S dari Walpad Tenggo PT.SMGP yang berakibat pada hilangnya nyawa 5 orang warga Desa Sibanggor Julu dan 41 orang harus dirawat intensif, mendapat tanggapan dari masyarakat.

• Mayoritas Korban terdampak adalah karyawan Perusahaan.

• Berharap perusahaan agar memberi kompensasi yang sesuai kepada seluruh korban Dari informasi yang diperoleh selama dilapangan, kompensasi yang diberikan kepada korban meninggal sebesar Rp. 175 juta, untuk korban yang dirawat dirumah sakit masih terus dilakukan negosiasi. Karena korban yang dirawat meminta kompensasi lebih besar dari korban meninggal.

• Mendorong penegakan hukum terhadap perusahaan karena telah menimbulkan korban jiwa, dalam hal ini menjemput tindak pidana yang dilakukan perusahaan. Alasan tersebut adalah karena: Perusahaan tidak menjalankan SoP terkait standar keamanan untuk warga.

• Perusahaan tidak memberikan informasi secara tepat terkait uji coba penyaluran Gas dari Walpad TANGGO ke Walpad A, seperti Pada Tanggal 22 Januari, perusahaan menyebar selebaran terkait ujicoba penyaluran GAS, tetapi yang diberitahukan lebih kepada polusi suara yang diakibatkan dari uji coba yang akan dilakukan pada 25 Januari.

• Tersebar WA di karyawan perusahaan yang berisi: Dear All, Hari ini 25 Jan 2021, Tim Well-test dan tim Operation akan melakukan discharge SM-T 02 yang akan dilaksanakan pada jam 11.30 WIB sampai dengan selesai. Aktifitas ini mempunyai bahaya yang tinggi terhadap keluarnya Gas H2S, oleh karena itu mohon bantuannya Security Team Pak @+62 812-6501-7292 dan Pak @+62 821-8123-4565 untuk meng-evakuasi seluruh karyawan/pekerja di seluruh Pad T ke assembly point.

Terima kasih HSE Dept

Pada waktu kejadian, hanya ada 1 orang pihak keamanan perusahaan yang berada dilokasi, sehingga proses evakuasi berjalan sangat lambat. Penolakan Terhadap Perusahaan Tahun 2014 ada Penolakan yang dimotori oleh salah satu warga yang membentuk sebuah kelompok penolakan yang didukung oleh masyarakat

• Aksi penolakan yang tergabung dalam kelompok penolakan terpecah karena ada ketidak sesuaian dengan nilai nilai perjuangan. Tahun 2018, Aksi masyarakat terhadap perusahaan karena jatuh 2 korban nyawa di kolam pembuangan perusahaan.

Aktivitas Negatif Perusahaan yang Abai terhadap Penerapan SoP dan Safety Prosedure

1. Perusahaan tidak pernah melibatkan warga dalam proses kajian dan sosialisasi AMDAL

2. Perusahaan tidak pernah menyebarkan Peta wilayah kerja kepada masyarakat

3. Perusahaan tidak ada memasang plang / himbauan / rambu yang menginformasikan terkait aktivitas perusahaan memiliki resiko tinggi.

4. Semenjak perusahaan diambil alih oleh SMGP, aktifitas yang dilakukan sama sekali tidak menerapkan SOP yang benar dan terkesan abai terhadap SOP.

5. Arogansi perusahaan terhadap pemerintah daerah, karena izin perusahaan dikeluarkan dari pusat. Hal ini diketahui ketika tim PEMDA Madina (Mandailing Natal) membentuk tim untuk melihat aktivitas perusahaan dan tanggal 18 Januari melakukan kunjungan ke perusahaan. Tim tersebut ditolak oleh pihak perusahaan.

6. Pemasangan Pipa penyaluran panas Bumi yang tak sesuai dengan Safety Procedure.

7. Perusahaan tidak memiliki Early Warning System.

Rekomendasi dan RTL 3.1.

Rekomendasi 1. Advokasi Litigasi dan non Litigasi terhadap korban dan masyarakat terkait Restorasi Has Masyarakat.

2. Mendesak Pihak Berwajib untuk menjemput Pidana yang telah dilakukan Perusahaan

3. Membangun Aliansi Strategis untuk Kerja – kerja Advokasi Litigasi dan nonLitigasi

4. Mendesak Pemerintah dalam hal ini pemberi izin agar menghentikan aktifitas perusahaan.

5. Melibatkan Masyarakat dalam setiap proses aktifitas perusahaan yang diperkuat dengan adanya MoU antara Masyarakat dengan Perusahaan.

6. Melakukan Pendampingan terhadap masyarakat yang berada dalam ring 1 perusahaan

3.2. Rencana Tindak Lanjut

1. Melaporkan Tindak Pidana Yang dilakukan Perusahaan Ke pihak berwajib

2. Konsolidasi Aliansi yang sudah terbangun di Tabagsel untuk menyikapi insiden yang ditimbulkan perusahaan. Hasil investigasi akan mampu menemukan penyebab utama, apakah perusahaan sudah menerapkan standar dan prosedur yang berlaku atau peristiwa ini terjadi karena kelalaian perusahaan.

Mari kita dukung bersama sebagai langkah awal dalam menuntun penyelesaiannya.

Ketua Koalisi Kawali Indonesia Lestari (KAWALI) Provinsi Sumatera Utara, Faisal mengatakan, “Pemerintah harus menghukum seberat-beratnya PT SMGP atas kelalaian ini. Jangan sia-siakan nyawa masyarakat Sorik Marapi, terutama korban anak, demi investasi. Hukum seberat-beratnya (pidana) menghilangkan nyawa orang, dicabut izinnya dan perusahaan pemilik dilarang beroperasi di Indonesia selamanya,” jelasnya.

Kini Walpad A PT Sorik Merapi kebakaran lagi lantas bagaimana Surat dari Kementerian ESDM yang meberikan operasional jalan lagi yang dinilai menuai kontroversi dan sepihak dengan perusahaan PT SMGP sehingga masyarakat Madina kecewa berat terhadap kementerian tersebut.

Permasalahan kasus di PT Sorik Marapi telah terjadi berulang dan sering bermasalah dengan warga, terakhir memakan korban jiwa, ini kejadian mal-operasional yang sangat fatal sekaligus preseden buruk bagi bangsa ini yang tengah mendorong penggunaan EBT dan harusnya tidak bisa ditolerir, harus ditindak tegas.

“Berdasarkan Pasal 112 UU no 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, setiap pejabat berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan izin lingkungan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72, yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun,” lanjut Puput ketua Kawali pusat Puput.

Puput juga menilai dampak kebocoran Gas dan berbagai macam masalah di Sorik Merapi perlu di pertanyakan kinerja para pejabatnya terkait dan khususnya jajaran pemerintahan pusat terkait, jelas ini sudah gagal melaksanakan amanat UULH Th 23/97 dan lalainya pengawasan ini berdampak kelingkungan dan hilangnya nyawa warga negara,tambahnya.

“Gagal dalam menjalankan mandat negara yang lalai dalam pekerjaannya, berdasarkan Pasal 112 UU no 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, setiap pejabat berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan izin lingkungan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72, yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, dapat dipidana dengan pidana penjara,”bebernya.

Pipa Walpad A yang kebakaran PT SMGP/Doc EWINDO

 

Pipa Walpad A yang kebakaran PT SMGP/Doc EWINDO

 

Pipa Walpad A yang kebakaran PT SMGP/Doc EWINDO

Pemerintah dalam hal ini Kementerian ESDM termasuk semua pejabat di bidangnya harus bertanggung jawab, baik itu Dinas Lingkungan hidup setempat, ESDM, KLHK yang sekiranya menjadi bagian kerjanya harus bertanggung jawab atas kejadian ini.

Sebenarnya Puput juga bersama Kawali saat ini sedang membuat tim untuk membuat laporan bahwa ada pidana di kasus ini, “Kami akan pakai juga dasar Hukum Lingkungan UU 32/2009, dan Kawali SUMUT sudah akan melaporkan kasus ini.” jelasnya bahwa dalam hal ini Kawali Sumut bergerak untuk tuntaskan advokasinya naik ke hukum pidana.

Saat ini memang kekecewaan masyarakat Mandailing Natal (Madina) terhadap Kementerian energi dan sumber daya mineral (ESDM) yang sudah memberikan izin sepihak terhadap perusahaan Geothermal yang telah menewaskan masyarakat desa Sibanggor Julu, Kabupaten Madina, Provinsi Sumatera Utara.

Sebelumnya masyarakat dan ormas begitu juga dengan mahasiswa sudah menyatakan sikap kekecewaan terhadap PT SMGP karena perusahaan itu tidak menunjukkan sikap kemanusiaan, bahkan telah menewaskan 5 orang warga akibat pipa gas H2S milik Perusahaan tersebut. Surat dari Kementerian ESDM dinilai menuai kontroversi dan sepihak dengan perusahaan PT SMGP sehingga masyarakat Madina kecewa berat terhadap kementerian tersebut. Pihak SMGP dengan Dirjen EBTKE seolah jadi hebat dan menjalankan operasi lagi panas bumi itu.

Sehingga begitu mudahnya mengeluarkan izin pengoperasian kembali perusahaan yang kontroversial tersebut. Lalu kini kebakaran lagi.

Bagaimana tanggung jawabnya?

Kita tahu bahwa dalam Laporan Monitoring dan Investigasi yang dilakukan terhadap aktivitas PT. SMGP selama 5 hari ini berlangsung mulai 31 Januari – 5 Februari 2021 di lokasi Kecamatan Lembah Sorik Marapi. Kronologi Kegiatan Berikut struktur dan kronologi kegiatan yang dilakukan selama di lokasi.

Jangan sampai Nyawa-nyawa baru jadi berguguran hanya bisa dibeli, dimana hati nuranimu ESDM dan PT SMGP?

(Warga berhamburan disaat waktu lebaran https://www.instagram.com/p/CO22PEVlPrs/?igshid=j1z637g9vd2g )

Untuk kedaulatan energi dan lingkungan hidup yang baik carilah perusahaan yang betul-betul serius jangan malah makan korban-korban lainnya? (SUMBER -Energyworld INDONESIA)