Lonjakan Kasus Covid 19 Ancam Pemulihan Ekonomi

0
286

JAKARTASATU.COM – Kasus Covid 19 makin melonjak. Indonesia kini kembali mengalami lonjakan kasus harian Covid-19.

Data Per Minggu, 13 Juni 2021, kasus baru bertambah 9.868 kasus sehingga total kasus menjadi 1.911.358. Sedangkan kasus kematian bertambah 149 sehingga total menjadi 52.879 kasus meninggal. DKI Jakarta kembali menyumbang kasus terbanyak dengan 2.769, diikuti Jawa Tengah 2.579, Jawa Barat 1.242, DI Yogyakarta 466 dan Jawa Timur 418 kasus.

Akibat lonjakan kasus Covid-19 ini, pemulihan ekonomi menjadi terancam dikarenakan tingkat keproduktifitasan masyarakat yang bekerja akan kembali terganggu hal ini terungkap dalam Zoominari ini akan dibahasnya tentang terancamnya pemulihan ekonomi pada masa covid-19 (19/6).

Guru Besar Ekonomi Universitas Brawijaya, Prof Mohammad Khusaini menyatakan lonjakan kasus COVID19 harus dievaluasi melalui pemerintah duduk bersama para pakar kesehatan dan ekonomi untuk menyeleraskan pemulihan kesehatan dan ekonomi.

“Pemerintah perlu evaluasi efektivitas kebijakan saat ini terutama ancaman lonjakan kasus yang dapat membuat ekonomi dapat kembali mengalami resesi,” ujar Khusaini.

Hal senada disampaikan Pengkaji Kebijakan & Inovasi, IPMI Business School, Research Affiliate Harvard Kennedy School, Sidrotun Naim, PhD menyatakan bahwa Indonesia gagal memanfaatkan waktu untuk antisipasi masuknya varian delta sehingga perlu test dan treacing yang lebih masif untuk kota-kota zona merah COVID 19.

“Test massal untuk kota seperti Jakarta harus segera dilakukan agar kita mengetahui sebagaimana varian delta sudah menginfeksi. Bila kita mengetahui kita bisa melakukan langkah antisipasi selanjutanya termasuk kebutuhan isolasi dan ketersedian tempat tidur di RS,” ujar Naim.

Naim menduga bahwa varian delta COVID19 mengalami perlambatan sebaran di negara katulistiwa, namun tidak ada bukti bahwa varian delta tersebut tidak akan berkembang luas.

“Ada indikasi bahwa varian delta bisa dihambat perkembangannya di Indonesia karena adanya persaingan mencari host dengan varian Indonesia,”ujar Naim

Naim mengakui bahwa varian COVID19 Indonesia belum banyak diteliti oleh peneliti Indonesia, namun naim menduga varian Indonesia sejenis varian unik yang menyebar luas namun tidak ganas seperti halnya varian delta dari India.

“Hipotesa awal bahwa varian Indonesia mampu menghambat perkembangan varian delta, namun perlu diteliti lebih lanjut,” jelasnya.

Sedangka dr Widyastuti MKM, Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta mengatakan PSBB jakarta tidak mungkin sendirian bila PSBB mau diterapkan kembali.

“Jika PSBB Jakarta dilakukan namun tidak diikuti pengetatan di daerah lain maka lonjakan virus tidak akan efektif,” ujar dr Widyastuti.

Sementara itu Aviliani, ekonom senior mengatakan untuk antisipasi pelemahan ekonomi akibat meluasnya varian delta maka pemerintah perlu melakukan fleksibilitas anggaran PEN.

“Perlu Bantuan sosial yang diperluas kembali, alokasi belanja kesehatan yang lebih besar, intinya perlu fleksibilitas anggaran PEN. Dengan begitu pelemahan ekonomi dapat kita kurangi,” kata Aviliani.

Aviliani mengusulkan sebaiknya pemerintah memprioritaskan vaksinasi untuk kota/wilayah yang memiliki kontribusi terbesar terhadap ekonomi dan memiliki pasar besar.

“Vaksinasi massal terhadap 100 persen masyarakat yang tinggal di kota dengan pasar yang terbesar harus dituntaskan segera daripada vaksinasi seperti sekarang ini yang memulai dari lansia dan akhirnya baru mulai untuk usia diartas 18 tahun,” ungkapnya

Aviliani juga ingatkan bahwa vaksinasi gotong royong tidak perlu menunggu pemerintah, biarkan bekerja secara mekanisme market.

Mohammad Faisal, Direktur Eksekutif CORE Indonesia mengingatkan pemerintah agar memfokuskan bantuan sosial khusus masyarakat bawah.

Hal senada juga disampaikan Pakar Kebijakan Publik Narasi Insitute Achmad Nur Hidayat mengingatkan bahwa lonjakan kasus Covid 19, memberi peringatan bahwa pemerintah harus kembali fokus pada penanganan kesehatan publik termasuk 3 T dan vaksinasi, dan masyarakat untuk menerapkan 5 M, serta para politisi untuk berhenti bermanuver dan membicarakan agenda politik 2024 dan berhenti melakukan berbagai pencitraan dan silaturahmi politik yang menganggu penanganan kasus Covid 19.

“Para Polisi mohon agenda pencitraan 2024 dihentikan dulu, karena bila kita lalai tangani varian delta, Covid akan tetap di 2024,”ungkap Hidayat

Hal ini juga harus diimbangi dengan kegiatan yang konsisten dan keseriusan serta penerapan protokol kesehatan yang sangat ketat agar dapat berjalan dengan baik. Dan kebijakan ini tidak bisa dilihat dalam bentuk makronya saja, tetapi harus dengan sektoral bahkan spasial dan regional tertentu.

Kita tahu pemerintah melarang keras masyarakat untuk mudik, hal ini bertujuan untuk mengurangi penyebaran virus Covid-19 yang melonjak, namun disisi lain seperti yang kita ketahui pula bahwa tempat-tempat wisata sangat luar biasa ramainya. Kegiatan ini pula yang membuat masyarakat dihadapi dengan menentuka pilihan antara mendorong ekonomi atau mengikuti peraturan yang ada. (afifah/jaksat)