Krisis Indonesia Paska Gejolak Reformasi Diatasi Habibie Cepat Hanya 517 hari

Webinar LP3ES Memperingati 85 Tahun BJ Habibie bertema “Masa Depan Demokrasi dan Tekno-Ekonomi di Tengah Pandemi”. Inilah hasilnya.

0
81
BJ Habibie/ist

JAKARTASATU.COM – Pernyataan Dr. Dipo Alam yang mencatat, krisis di Indonesia paska gejolak reformasi dapat diatasi oleh BJ Habibie (BJH) secara cepat dalam 517 hari.

“Dalam beberapa hal, BJH dinilai memang cepat dan konsisten. Terdapat 5 legacy dari era kepemimpinan BJH yang perlu menjadi tauladan yakni Pertama, membuka ruang kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dalam pembangunan Indonesia, Kedua, memperbaiki perekonomian secara cepat, Ketiga, membangun SDM Indonesia, Keempat, membangun demokrasi dan Kelima, mengembangkan situasi keagamaan yang berimbang dan mempersatukan, bukan yang membelah persatuan,” ungkap Dipo Alam yang bicara dalam Kebijakan Riset dan Teknologi di Webinar LP3ES: Memperingati 85 Tahun BJ Habibie
“Masa Depan Demokrasi dan Tekno-Ekonomi di Tengah Pandemi” Jumát, 25 Juni 2021.

Selain itu, keberhasilan BJH membangun Indonesia tidak akan terjadi jika BJH tidak memiliki kepemimpinan yang kuat, efektif, modern dan demokratis sehingga krisis dapat diatasi dengan cepat. BJH juga amat memperhatikan perkembangan teknologi dan inovasi serta SDM, lanjutnya.

“Pandangan BJH tentang SDM sejalan dengan rekam jejak masa orde baru ketika orba dengan memanfaatkan oil boom ketika itu berhasil membangun SD Inpres, Puskesmas secara masif di Indonesia. Pembangunan SD Inpres di Indonesia mendapat pujian dunia karena merupakan program pembangunan Sekolah Dasar yang terbesar di dunia di kalangan penduduk pedesaan dan perkotaan,” jelasnya.

Sementara itu Prof. Dr. Ir. Ginandjar Kartasasmita sebagai Keynote Speaker dalam acara itu mengatakan bahwa jasa terbesar Pak Habibie yang dilupakan orang adalah menyelesaikan krisis ekonomi tahun 1998, bukan hanya keberhasilan sebagai ekonom dan teknolog.

Ginanjar  bahkan mengaku sudah membuat 2 buku yang ada kaitan dengan Pak Habibie.
“Krisis akibat pandemi Covid-19 sekarang ini merupakan yang pertama kali dihadapi Indonesia sejak merdeka, tetapi dari sisi ekonomi tidak separah krisis ekonomi 1998 waktu itu. Nilai tukar rupiah Rp 2400/USD (Juni 1997) → Rp 16.000/USD (Juli 1998). Sektor perdesaan justru yang menjadi pendukung perekonomian selama krisis ekonomi 1998,” jelasnya.

Dulu katanya Ginanjar  ia diminta oleh Pak Habibie menjadi Menko Perekonomian sekaligus Kepala Bappenas. Ada 5 strategi pemulihan ekonomi yang diambil pada waktu itu (1998 – 1999). Kebijakan pemberian bansos adalah pertama kali diberikan pada masa kepemimpinan Pak Habibie, yang harus memanfaatkan hasil daerah setempat.

“Hasil kebijkan Pak Habibie nampak terlihat dari perubahan positif yang signifikan dari tingkat inflasi bulanan, yang maksimal 12,7% pada bulan Feb 1998, dan setelah itu turun terus sampai di bawah 1%. Tingkat kemiskinan juga memiliki kecenderungan turun. Bank Indonesia tidak dibolehkan membantu bank-bank korporasi, seperti kasus BLBI. Krisis ekonomi 1998 ini juga mengubah sistem otoriter menjadi demokrasi, dan sistem sentralisis menjadi desentralisasi, dijaminkannya kebebasan pers,” ungkap Ginanjar.

Masih kata Ginajar bahwa semua terjadi dalam waktu 1,5 tahun kepemimipinan Pak Habibie, dimana semuanya dilakukan melalui pengeluaran UU. Telah dihasilkan 64 UU di bidang ekonomi, politik, hukum dan HAM.

“UU Pemilu pada masa Pak Habibie dianggap sangat sukses, dan menghasilkan sistem pemilihan pemimpin yang ada saat ini,”jelasnya.

Mantan menteri di era BJ Habibie ini menyebutkan bahwa BJH amat berjasa dalam Independensi Bank Indonesia (BI) yang termuat dalam UUBI No. 23/1999 tgl 17 Mei 1999 yang diundangkan di era BJ Habibie (BJH).

“Independensi BI pada dasarnya adalah sebuah instrumen untuk menjaga demokrasi yang berlandaskan pada pelaksanaan hukum yang adil dan konsisten. Selain itu independensi BI adalah cara jitu untuk bisa berdisiplin dalam kebijakan fiskal dan moneter. Pengalaman dua masa pemerintahan sebelumnya di mana BI merupakan bagian dari pemerintah, terbukti tidak bisa disiplin dalam pelaksanaan anggaran sehingga menyebabkan inflasi dan ketidakstabilan yang sangat mengganggu,”paparnya.

Ketidakdisplinan dalam kebijakan fiskal dan moneter akan membuat kebijakan ekonomi secara keseluruhan bias ke kota, ke “the haves”, dan membuat jurang kesenjangan pendapatan semakin lebar, seperti yang kita rasakan sekarang. Kesenjangan inilah yang kemudian berdampak panjang. Terjadi kerusakan lingkungan yang sangat merugikan. Demokrasi tak menghasilkan meritokrasi. Demokrasi tersandera oleh oligarki.

“Dengan pilar demokrasi lainnya yang dicoba ditegakkan di era kepemimpinan BJH, seperti kebebasan pers, menunjukkan bahwa BJH konsisten menjaga independensi BI supaya kebijakan tidak bias ke orang kaya, dan kebijakan Fiskal serta moneter dilakukan secara berdisiplin. (Indikator utama rupiah menguat dan inflasi cepat reda),”bebernya.

Prof. Dr. M. Amien Rais dalam acara ini juga mengungkapkan bahwa dalam 20 tahun terakhir terjadi fenomena global di negara-negara yang sedang menumbuhkan demokrasi yakni terjadi gejala yang disebut Democratic Backsliding atau Kemunduran demokrasi yang meluncur ke arah otoritarianisme dan despotisme. Hal tersebut harus diwaspadai oleh Indonesia, Asia dan dunia pada umumnya. Ada kemerosotan nilai-nilai demoriasi dalam praktek atau sebagai aspirasi yang semakin pudar.

“Bersamaan dengan terjadinya second cold war dan economic decoupling terhadap China oleh Amerika Serikat (trade war) dan negara-negara barat yang ternyata tidak membuat ekonomi China runtuh, Indonesia perlu lebih waspada dalam menyikapi potensi konflik dari dua negara adidaya saat ini USA dan China yang amat kuat dalam perekonomian, teknologi dan intelijen terutama sikap politik bebas aktif yang nampaknya sudah hilang,” jelas politikus yang kini mendirikan Partai UMAT.

Amin mencatat bahwa kini dunia yang sedang berubah, bahwa di masa menurunnya demokrasi dan aspirasi yang dibungkam, ternyata terjadi pula pelanggaran HAM berat dimana-mana seperti yang terjadi pada Perang Bosnia, Juga, Tragedi Myanmar dengan 800 an korban jiwa, tapi ternyata Myanmar tetap dibantu oleh China.

“Hal itu juga patut diwaspadai. Sebagaimana perlunya Indonesia mewaspadai arah perkembangan Indonesia yang mengarah ke negara korporasi, adanya korporasi media, corporate law dan politik yang diselingkuhi oleh korporasi. Terkesan semua sudah dikendalikan oleh korporasi yang semakin berjalan liar. Korporasi liar berujung muncul berbagai macam mafia di berbagai sektor strategis dan publik. Sehingga berpotensi Indonesia sebagai negara akan kehilangan kedaulatan,”tegasnya.

Ada pisau bedah lain dari pembicara dalam acara ini yaitu Fachry Ali yang menyebutkan
ada 2 kekuatan pada Pak Habibie, Pertama, sebagai ilmuwan (pengetahuan sebagai kekuatan yang benar-benar terjadi di era BJ Habibie). Kemampuan BJ Habibie sebagai saintis dipakai untuk mendapatkan sumber politik. Kedua, Terjadi konsolidasi kekuatan yakni munculnya ICMI. Konsolidasi high educated muslim yang terjadi pada waktu itu adalah yang pertama kalinya terjadi di Indonesia.

“Hampir semua pendukung ICMI adalah mereka yang terdidik dan hasil didikan barat. ICMI menjadi political base bagi BJ Habibie sehingga menjadi independen terhadap pengaruh politik dari Soeharto. BJ Habibie menjadi Presiden yang mengawali bagaimana mendemokratisasikan Indonesia untuk mengetahui suara masyarakat yang sebenarnya. BJ Habibie memilih jalan memberikan kebebasan pers. Itulah jasa BJ Habibie bagi perkembangan pers bebas Indonesia di era demokrasi,” jelasnya.

Bahkan lanjut Fachry Pemimpin negara dan menteri-menteri negara Asia dan lainnya berkeyakinan akan adanya pembangunan politik yang demokratis pada masa kepemimpinan BJ Habibie. Demokratisasi ini menjadi dasar kebijakan ekonomi politik Indonesia pada masa itu.

“BJ Habibie mengambil risiko kehilangan posisi beliau sebagai Presiden,” kisahnya.

Baginya, kata Fachry yang penting pemilu bebas dan bersih dapat diselenggarakan. Dengan dibukanya kebebasan pers dan demokratisasi, sistem politik berubah menjadi berbasis dukungan masyarakat.

“Ini semua menjadi salah satu legacy dari BJ Habibie. Sukses membangun demokrasi dan berhasil melaksanakan pemilu paling bersih ke dua selama Indonesia merdeka,” tutupmya. (AME/JAKSAT)