Kemeriahan Gelaran Euro 2020 Versus PPKM Darurat Negeri +62

0
132

Oleh: Abu Muas T. (Pemerhati Bola & Masalah Sosial)

Bagi penggemar sepak bola, tentu tak mau terlewatkan untuk menonton baik lewat live streaming maupun siaran ulang gelaran UEFA Euro 2020 yang dimulai dari penyisihan grup, sistim gugur di 16 besar, dan hingga kini telah memasuki babak perempat final, tentu pemirsa akan bisa melihat bahwa negara tempat berlangsungnya pertandingan sepak bola tersebut telah membebaskan penontonnya dari aturan minimal protokol kesehatan dalam arti tanpa masker dan jaga jarak.

Dari hasil menonton gelaran Euro 2020 tersebut, layaklah dalam hati pemirsa timbul pertanyaan, kenapa negara tempat pertandingannya sudah membebaskan penontonnya untuk tidak diwajibkan memakai masker dan jaga jarak? Padahal, secara global penyebaran virus Covid-19 nyaris bersamaan waktunya sejak 16 bulan lalu merambah hampir di semua negara tak terkecuali negara tempat pertandingan sepak bola Euro 2020.

Kini, tiba waktunya bagi pemangku kebijakan negeri ini mengevalusi lebih dalam lagi soal cara meredam penyebaran virus Covid-19. Langkah awal penanggulangan virus Covid-19 sekitar 16 bulan lalu dengan program Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang dibarengi dengan penguatan ekonomi (medis dan ekonomi) dapat dikatakan “gagal” karena hingga kini penyebaran virus yang satu ini bukannya mereda malah yang ada tambah masif penyebarannya.

Gagal langkah awal menghadapi pandemi ini dengan program keseimbangan antara medis dengan ekonomi, kini tetap digulirkan kembali seiring dengan program Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. PPKM Darurat yang siap digulirkan ini pun sama fokusnya antara penanganan medis dan ekonomi harus seimbang.

Dari gagal fokus menghadapi pandemi yang pada gilirannya gagal menahan laju pandemi, tidakkah pemangku kebijakan negeri ini mau belajar atas kegagalannya sekaligus mau belajar pula dari negera tempat gelaran Euro 2020?

PSBB atau PPKM atau apa pun namanya, jika masih tetap double fokus (medis-ekonomi) dalam menghadapi pandemi ini dikhawatirkan kondisinya akan semakin parah. Jika masih bersikeras double fokus, apakah tidak sama dengan membiarkan kematian terus bertambah yang penting ekonomi tidak jeblok?

Paling tidak, ada sejumlah keputusan yang tidak populer yang harus berani diambil oleh pemangku kebijakan negeri ini untuk menghadapi pandemi agar tidak terulang kembali kegagalan sekaligus dapat mengerem jumlah terkonfirmasi positif dan kematian.

Di antara keputusan yang tidak populer yang harus diambil pemangku kebijakan yakni pertama, satu fokus saja menghadapi pandemi (medis) singkirkan dulu soal ekonomi. Risiko PPKM yang harus menanggung biaya hidup warga untuk jangka waktu tidak kurang dari dua pekan harus ditanggung negara. Jika kebutuhan pokok hidup warga tidak ditanggung negara, dikhawatirkan PPKM akan sama nasibnya dengan PSBB. Kedua, harus berani mengeluarkan kebijakan “setop” penerbangan domistik dan internasional selama tidak kurang dari dua pekan.***