Mendorong Tax Amnesty Jilid 2?

0
120
ilustrasi

Jadi siapa ‘orang kuat’ yang mau ampuni pengemplang pajak dengan mendorong Tax Amnesty Jilid 2?

Ekonom Faisal Basri menyebut Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan KADIN. Mereka disebut mendorong revisi UU Perpajakan dengan memasukkan pasal Tax Amnesty Jilid 2 sekaligus menggoreng isu Jokowi 3 periode.

Ada konglomerat yang dulu cuek Tax Amnesty Jilid I dan sekarang dikejar pajaknya. Bisa kena denda hingga 300%. Terancam miskinlah dia. Ketakutan, berlindung di balik tembok Istana, dorong-dorong Tax Amnesty Jilid II.

Sementara itu, Golkar mulai memerintahkan mesinnya untuk menaikkan elektabilitas Airlangga untuk diusung sebagai capres. Serangan udara akan dilakukan. Foto-foto dia akan dipasang masif di seluruh Indonesia.

KADIN masih bungkam atas tudingan Faisal Basri.

Lord Jokowi pusing karena apa yang dikatakan BEM UI sebagai King of Lip Service bakal tergenapi kalau dia setuju Tax Amnesty Jilid II. Soalnya Lord pernah bilang: “Tax Amnesty adalah kesempatan yang tidak akan terulang lagi.”

Lalu ngapain itu Ditjen Pajak Kemenkeu pimpinan Sri Mulyani siapkan skema Tax Amnesty Jilid 2? Jangan curi-curi kesempatan!

Semua itu mengonfirmasi apa yang sering saya tulis dalam status. Ada generasi baru oligarki yang sedang dominan ingin mengganti generasi old soldiers.

Mereka memiliki uang, lobi, media, dan jalur birokrasi untuk melancarkan aksi. Mereka membonceng proses legislasi, hiruk-pikuk pencitraan medsos yang kadang meniupkan gambaran betapa salehnya mereka, narasi ‘manis’ proyek-proyek pemerintah, serta menjadi market maker (bandar) di bursa.

Capaian Tax Amnesty Jilid I (2016-2017) bisa diakses lewat data resmi Kemenkeu. Total partisipasi 973.426 wajib pajak. Uang tebusan Rp114,54 triliun. Total harta yang diungkapkan Rp4.884,26 triliun.

Nama-nama taipan yang ikutan sudah diberitakan: Anthony Salim, Aburizal Bakrie, Abdul Latief, Arifin Panigoro, Ciputra, Erick Thohir, Boy Thohir, Fransiscus Welirang, Franky Wijaya, James Riady, Prajogo Pangestu, Rosan Roeslani Perkasa, Sandiaga Uno, Putri K. Wardhani, Sofjan Wanandi, Shinta Kamjaya Khamdani, Tommy Soeharto, Chandra Lie, Alim Markus, Djoko Susanto…

Saya belum tahu persis bagaimana posisi Sjamsul Nursalim, setelah KPK memutuskan tidak melanjutkan kasusnya dan bagaimana urusan pajak grup usahanya. Begitu juga Grup Sukanto Tanoto, saya belum dapat info baru. Posisi Hashim Djojohadikusumo yang berhubungan dengan Merrill Lynch International Inc (Amerika Serikat) soal pajak ini juga belum saya tahu persis.

Posisi Rosan dalam pemerintahan Jokowi ‘unik’. Pendiri Recapital Group itu adalah Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Maruf (ketuanya Erick Thohir), sementara karib bisnisnya jadi cawapres kubu sebelah berpasangan dengan Prabowo Subianto. Bendahara TKN adalah Sakti Wahyu Trenggono, sosok di balik Tower Bersama, yang adalah juga rekan bisnis Sandiaga Uno.

Itu dasar keheranan saya mengapa selama kampanye pilpres lalu polarisasi kampret-cebong terjadi padahal di tingkat elite mereka salaman. Terbukti Erick Thohir jadi menteri, Sandiaga Uno idem. Trenggono juga, pun begitu dengan Prabowo.

Pandir sekali kita dibuat berkelahi satu sama lain gara-gara pilpres. Sampai sekarang!

Rosan juga Ketua Tim Satgas Omnibus Law, yang di dalamnya ada Klaster Perpajakan. Sewaktu menjabat Ketua Umum KADIN, dia gencar meminta Tax Amnesty Jilid II.

Omnibus Law Ciptaker juga strategis karena di dalamnya tergantung nasib perpanjangan kontrak perusahaan batubara (Adaro, Arutmin, dll). Betapa strategisnya UU Ciptaker dan posisi Rosan di situ juga sempat menuai reaksi negatif dari investor asing seperti Aviva Investors, Karner Blue Capital, Sumitomo Mitsui Trust Asset Management dll (ada 35 investor asing).

Belakangan akhir 2020 dia menjadi Presiden Komisaris Bumi Resources (BUMI), emiten Bakrie Group.

Jauh sebelum itu pada 2015 ia kalah dari Nathanael Rotschild yang menudingnya mengemplang duit PT Berau Coal Energy Tbk (BRAU) saat ia menjadi dirut. Asia Resources Minerals Plc (Bumi Plc) menyita aset-asetnya setelah ia kalah di pengadilan arbitrase Singapura. Rosan diminta bayar US$30 juta tunai dan US$143 juta berupa aset/tunai/kombinasi keduanya.

Ada gelagat segelintir orang ingin mengulang ‘sukses’ mengemplang BLBI (suatu hal yang dulu sering dikritik pendiri ICW Teten Masduki, yang sekarang nyaman jadi menteri). Caranya dimodifikasi sesuai zaman. Jika dulu adalah dengan masuk kembali melalui tangan orang lain untuk mengambil aset-aset yang disita BPPN (tentu melalui jalur lobi kekuasaan), kini juga begitu, tapi dilakukan lebih ‘canggih’ melalui okupasi politik, pasar teknologi digital, opini media massa, dan pembentukan harga di bursa.

Mengapa saya menulis Prakerja, akuisisi Gojek-Telkomsel, perseteruan Rekind vs Panca Amara Utama dll karena di situlah gelagat-gelagat terjadi.

Salah satu yang tengah hits adalah Northstar Group besutan Sugito ‘Patrick’ Walujo (menantu pemilik Astra) yang akhir-akhir ini mulai disematkan gelar konglomerat di berita-berita.

Dalam daftar pemegang saham emiten di atas 5% KSEI terbaru, ia tercatat memegang saham Surya Esa Perkasa (ESSA), emiten yang juga salah satu pemiliknya adalah Boy Thohir.

Berada di balik Bank Jago juga melalui Wealth Track Technology bersama Jerry Ng di PT Metamorfosis Ekosistem Indonesia.

Berada di balik Gojek dan Gopay yang di sana ada juga Boy Thohir (Preskom Gojek). Selain di balik Delta Dunia Makmur (DOID), Centratama Telekomunikasi Indonesia (CENT), BFI Finance (BFIN), dan PT Trimegah Sekuritas (TRIM), yang kalau Anda baca berkas kasus Jiwasraya namanya seringkali muncul tektokannya dengan terpidana Heru Hidayat dan Bentjok yang sekarang sudah divonis penjara dan harus bayar ganti kerugian negara Rp16 triliun.

IPO Gojek ramai dan digoreng terus, tentu ada penggeraknya. Bahkan dalam daftar KSEI tercatat ada pemegang saham atas nama IPO Gojek Tokped di KBRI (PT Kertas Basuki Rachmat Indonesia Tbk) dan PRIM (PT Royal Prima Tbk).

Apa yang mau saya sampaikan benang merahnya adalah dalam situasi sekarang banyak orang yang cari duitnya beda dengan masyarakat pada umumnya. Mereka menggunakan uang dan lobi kekuasaan untuk melakukan aksi korporasi, menumbuhkan portofolio, menaikkan net worth supaya masuk Forbes, memperdagangkan pengaruh bisnis dan birokrasi, serta membingkai aksinya dengan berita kesuksesan bisnis di media-media.

Benang merahnya adalah sama dengan kasus BLBI, aksi itu hanya mungkin terjadi karena ada intervensi negara melalui pejabat-pejabat yang bisa diajak selingkuh.

Prakerja memberikan revenue buat segelintir platform digital yang ada mereka-mereka di belakangnya, BUMN Telkom via Telkomsel membeli obligasi tanpa bunga yang diterbitkan Gojek Rp6,4 triliun… Itu contoh saja betapa oligarki baru sudah menggurita di dalam struktur kekuasaan Indonesia bahkan menjadi faktor penting yang mengendalikan.

Jika tidak ada kekuatan politik baru di masyarakat yang bisa menghentikan, okupasi kekuasaan melalui bisnis negara akan terus terjadi. Salah satu lembaga strategis yang berpotensi digerus adalah Lembaga Pengelola Investasi (LPI) yang modalnya dari negara Rp75 triliun.

Gurih pula mengolah dana pensiun BUMN, premi nasabah asuransi, setoran Jamsostek, investasi proyek infrastruktur, dsb.

Terus Lord Jokowi mau apa? Ampuni pajak mereka? Obral terus jabatan publik ke mereka? Promosikan terus mereka layaknya endorser? Alihkan perhatian masyarakat lewat isu recehan? Redam pemberitaan?

Apakah NKRI mau dijadikan benteng bagi bisnis segelintir taipan?

Jangan pernah kita terpecah belah lagi karena permainan politik elite.

Bersatulah kita, kaum jelata dan rebahan.

Tuhan beserta kita.

Salam Oligarki.

Agustinus Edy Kristanto