Bakamla Sebut Ribuan Kapal China Masuki Laut Natuna, Pengamat: Jokowi Harus Evaluasi Prabowo

0
590
Dokumen Pertemuan Panglima TNI dan Menteri Pertahanan beberapa waktu lampau/IST
JAKARTASATU.COM — Berdasarkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Badan Keamanan Laut (Bakamla) bersama Komisi I DPR-RI menyebutkan bahwa adanya ribuan kapal milik Vietnam dan China memasuki perairan Natuna Utara dekat Laut China Selatan. Hal ini pun menuai respons dari Pengamat Sosial-Politik Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA).
“Sepertinya Pemerintah Indonesia kurang serius mengamankan perairan strategis seperti
Laut Natuna,” ucap Herry Mendrofa yang juga Direktur Eksekutif CISA melalui
keterangannya yang diterima Redaksi Selasa (14/9/2021).
Menurutnya, selama ini Kementerian Pertahanan selaku pelaksana teknis di bawah
Presiden belum menunjukkan kinerja yang optimal dalam konteks pengamanan laut.
“Dari sea glidder, masuk-keluarnya kapal asing di selat sunda beberapa waktu lalu hingga
saat ini ribuan kapal asing dari China dan Vietnam memasuki perairan milik Indonesia
menunjukkan ketidakoptimalan kebijakan Prabowo yang memimpin Kementerian
Pertahanan dalam konteks pengamanan laut,” ungkapnya.
Dia pun meminta Presiden Jokowi mengevaluasi kualitas kebijakan Kementerian
Pertahanan yang cenderung tidak berbanding lurus dengan anggaran Kementeriannya.
“Jokowi harus evaluasi Prabowo karena sektor pertahanan itu urgensi, proxy war hingga
transnational crime itu nyata adanya dan semakin masif. Hal ini menuntut Kementerian
Pertahanan lebih bekerja keras secara luar biasa, apalagi didukung dengan anggarannya
cukup fantastis hingga ratusan Triliun Rupiah dari antara Kementerian dan Lembaga Negara lainnya,” tuturnya.
Belakangan ini juga peristiwa kebocoran data penting mulai dari sertifikat vaksinasi Presiden Jokowi serta tindakan hacker yang menyerang 10 Kementerian dan Lembaga Negara harus segera dievaluasi.
“Ihwal keamanan secara fisik itu yang meliputi darat, laut dan udara harus koheren dengan
keamanan lainnya seperti keamanan siber. Kapasitas dan infrastruktur penunjang perlu
segera diwujudnyatakan, tidak hanya wacana saja,” ujar Herry.
Bahkan Dia menyarankan agar calon Panglima TNI kedepannya merupakan sosok yang
mampu mengelaborasi keseluruhan elemen keamanan secara efisien dan efektif.
“Panglima TNI Hadi Tjahjanto akan segera pensiun tahun ini itu artinya suksesornya akan
segera muncul. Tantangannya cukup berat yakni harus mampu mengelaborasi seluruh
aspek penting dari sektor keamanan baik di tingkat daerah, nasional hingga urusan
internasional,” pungkas Herry Mendrofa. (TA/JAKSAT)