BENARKAH GUBERNUR JABAR KABUR KE BALI, SAAT PRODEM INGIN MINTA KEJELASAN SIPPT KASUS SENTUL CITY?

0
203
Iwan Sumule Ketua Presidium Prodem saat menjelaskan ke orang Gedung Sate/ist

JAKARTASATU.COM – Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (Prodem) saat akan audinsi dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RIKA) gagal bertemu karena dikabarkan RIKA bertugas ke Bali. Prodem juga menyesalkan bahwa audiensi dengan Gubenrur harus ijin Polisi sehngga anehnya kapolsek meminta ijin. Hal ini memang aneh. Dilapangan terlihat bahwa Polisi sempat bersitegang dan akhirnya Prodem menjelaskan bukan akan demo. Kami akan Audiensi dengan Gubernur Jabar. Rida dari pihak Gedung Sate yang akhirnya muncul di depan pintu Gedung Sate akhirnya menjelaskan bahwa,

”Pak Gubernur ada tugas lain dan sudah mendisposisikan ke Dinas Bina Marga dan Tata Ruang di Jalan Asia Afrika Bandung, dan saat akan di hub surat Prodem tak ada nomor kontak yang bisa dihubungi,” aku Rida di depan pintu Gedung Sate, Jumat 17 September 2021.

Namun Iwan Sumule Ketua Presidium Prodem menjelaskan bahwa kedatangannya dengan surat resmi adalah ingin mengetahui ada Surat lzin Peruntukkan Penggunaan Tanah (SIPPT) dari Gubenur Jabar untuk kasus PT Sentul City (Dahulu Permata Sentul) selaku pemegang izin prinsip pembebasan tanah berupa Surat lzin Peruntukkan Penggunaan Tanah (SIPPT) dari Gubernur Jawa Barat. “Ini yang ingin kami tanya Surat lzin Peruntukkan Penggunaan Tanah (SIPPT) ke Gubernur Jawa Barat tidak mau kami disposisi. Jika Gubernur mau terima atau tidak kami nunggu kepastian dan tak perlu dinas itu. Dinas itu bisa dipanggil jika Gubernur akhirnya terima kami,”jelas Iwan Sumule.

Sebelumnya dalam rilis resmi Prodem telah memberikan pernyataan sikap dan temu media di Jakarta.

Berikut Pernyataan Sikap ProDEM atas kasus Sentul City yang kini sedang ramai:

Pertama, Surat lzin Peruntukkan Penggunaan Tanah (SIPPT) hanyalah surat untuk melakukan PEMBEBASAN tanah, bukan bukti atas kepemilikan tanah. Terbitnya Bukti Hak Kepemilikan berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) pengembang hanya sah dan memiliki kekuatan hukum jika proses pembebasan lahan dilakukan secara benar dan tidak bertentangan dengan hukum.

SIPPT bukan alat untuk MERAMPAS tanah rakyat, mengabaikan serangkaian prosedur dan substansi pengalihan hak atas tanah. Dan yang terpenting, SIPPT bukanlah Surat jin untuk bertindak arogan dan zalim terhadap rakyat selaku pemilik tanah.

Kedua, aspek paling penting dalam pembebasan lahan adalah adanya pemindahan hak dari pemilik tanah dan/atau pelepasan hak dari pemilik tanah kepada pengembang. Pemindahan hak ini bisa terjadi karena transaksi jual beli baik dengan pengalihan hak dan/atau atau pelepasan hak dari pemilik tanah kepada pengembang, dilanjutkan dengan penguasaan fisik tanah oleh pengembang.

Ketiga, klaim kepemilikan berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) oleh PT Sentul City bermasalah pada proses pembebasan lahan yakni pemindahan hak dan pemilik tanah (rakyat) dan/atau pelepasan hak dari pemilik tanah (rakyat) kepada PT Sentul City. Permasalahan lainnya adalah PT Sentul City tidak menguasai fisik tanah yang diklaim dimiliki berdasarkan bukti Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB).
Proses pembebasan lahan dengan membeli tanah wajib ditempuh dengan melakukan proses tawar antara penjual dan pembeli yang diikuti dengan keluarnya pajak-pajak seperti BPHTB kepada pembeli dan Pajak penjual kepada penerima uang atau penjual.

Pihak pengembang setelah melakukan jual beli secara bawah tangan kepada pemilik seperti Sertifikat Hak Milik (SHM), Akta Jual Beli (AJB), Girik, Leter C atau Hak Garap dari Penggarap.

Selanjutnya penjual menandatangani surat pengalihan hak kepada pembeli untuk selanjutnya diajukan kepada BPN. Dan oleh BPN dilakukan pemutusan hubungan hukum sehingga surat-surat yang telah ditarik oleh pembeli dari penjual menjadi tidak berlaku. Rangkaian proses wajib dilakukan karena sepanjang surat-surat penting itu tidak ditarik, maka potensi sengketa akan timbul karena alas hak kepemilikan masih dipegang pemilik dari atau ahli warisnya.

Keempat, hak kepemilikan atas tanah sengketa di desa Bojong Koneng, Babakan Madang, Kabupaten Bogor, terbukti secara fisik masih dikuasai oleh rakyat dan rakyat yang menguasai tanah memiliki alas hak, yang membuktikan belum terjadi proses pemindahan hak dari pemilik tanah (rakyat) dan/atau pelepasan hak dari pemilik tanah (rakyat) kepada PT. Sentul City. Atau setidaknya, kepemilikan yang diklaim oleh PT. Sentul City masih dalam status sengketa, sehingga PT. Sentul City tidak dapat melakukan tindakan apapun, sebelum ada keputusan hukum dari pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Kelima, semestinya PT. Sentul City memperbaiki kinerja Tim dalam melakukan pembebasan lahan, bukan malah bersikap sombong, arogan dan mempertontonkan kebodohan dengan memamerkan alat negara untuk merepresi rakyat, padahal rakyat memiliki alas hak atas tanah (lahan) yang mereka tempati.

Keenam, pihak pemerintah Khususnya Kantor Badan Pertanahan Nasional dan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Berat perlu untuk melakukan penyelidikan tentang kebenaran data-data dan bukti-bukti yang dimiliki oleh PT Sentul City sehubungan dengan terbitnya SHGB yang dimiliki oleh PT Sentul City, termasuk adanya dugaan korupsi dan kolusi dalam penerbitannya.

“Perlu kami tegaskan, pemberian Surat Ijin Penunjukkan Penggunaan Tanah (SIPPT) tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk merampas tanah milik rakyat secara sewenang-wenang dan mengabaikan rasa keadilan dan penghormatan atas hak kepemilikan rakyat,” kata Iwan Sumule.

Hadir dalam rencana audisi dnegan Gubernur Jabar itu Aktivis Senior Prodem Paskah Irainto, yang menyesalnya tidak diterimanya Prodem oleh Gubenrur Jabar. “Kami ini para aktivis yang siap membantu keberlangsungan kebenaran bukan LSM yang pemalak yang suka merongrong, harus kami rakyat ini diterima dengan baik. Masa tamu diterima diluar berdiri,”jelasnya.

Nah apakah RIKA akan merima jadwal ulang Prodem atau akan kabur kemana lagi setelah kabur ke Bali dengan alasan tugas dan sebenarnya merima rakyat dalam hal ini aktivis juga adalah tugas pak Gub? (JKST/RE)