Kebijakan Politik Ekonomi di Papua, Kenapa Harus Ada Pos Militer?

0
501

JAKARTASATU.COM – Webinar LP3ES dengan topik: “Riset Ekonomi-Politik Penempatan Militer di Papua dan Tekanan Kebebasan Sipil” pada 18 Okt 2021 yang menampilkan 4 Pembicara antara lain, Didik J Rachbini, Ketua Dewan Pengurus LP3ES, Rektor Universitas Paramadina, Asfinawati, Ketua YLBHI, Herlambang P Wiratraman, Peneliti LP3ES, Dosen FH UGM, dan Cahyo Pamungkas, Pusat Riset Kewilayahan BRIN
yang dimoderatori Lya Anggraini, Peneliti LP3ES menarik dan menjadikan bahasan tajam tentang kasus hukum menerpa Haris Azhar dan Fatia.

Herlambang P. Wiratraman yang merupakan Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadja Mada melihat bahwa kasus hukum yang menerpa Haris Azhar dan Fatia, dua pegiat hak azasi manusia Indonesia terkait laporan Menteri Luhut B Panjaitan ke pihak Kepolisian, bukanlah semata soal imbas atau kritik yang disampaikan, tetapi juga menyangkut substansi yang demikian penting terutama pada penempatan pos militer terkait kebijakan politik ekonomi di Papua.
“Beberapa hal kunci untuk membantu mempertimbangkan, yakni sejauh mana kriminalisasi yang terjadi pada keduanya. Kedua, Soal riset berbasis diskusi yang telah terpublikasi dan seharusnya hal tersebut mendapatkan respon yang tepat bukan dengan pelaporan pencemaran nama baik, yang bertentangan dengan prinsip kebebasan berekspresi dan kebebasan akademik. Ketiga, Lesson learn yang tetap harus mendapatkan pehatian utama perihal perkembangan hukum di tanah air khususnya pada jaminan kebebasan berpendapat dan kebebasan akademik,” jelasnya.

Ditambahkan jika menyimak secara basis kompetensi, hasil riset yang dirilis oleh Fatia dan Haris Azhar adalah riset yang dilakukan oleh gabungan dari berbagai lembaga yang kredibilitasnya tak diragukan lagi dalam kajian dan riset, seperti Koalisi Bersihkan Indonesia, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Walhi Papua, Pusaka, LBH Papua, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), Greenpeace, dan Trend Asia.

“Riset itu dilakukan dengan proses yang cukup panjang, disertai data yang dicantumkan dengan ilustrasi gambar dan fakta riset. Disajikan juga visual foto, kutipan yang rigid, rapih, dengan sebutan catatan kaki. Basis informasi data terbuka, ada peta serta argumen yang dibangun sangat kuat dan koheren. Hal tersebut tentu menjadi catatan menarik yang harus disimak oleh publik. Selain itu fakta-fakta yang disajikan cukup reliabel disertai wawancara. Laporan riset dibuat dengan standar mengikuti kaidah akademik, bukan poster atau propaganda. Pendek kata, laporan riset tersebut sangat baik untuk menjadi dokumen riset. Lagipula sudah terpublikasi,” bebernya.

Masih kata Peneliti LP3ES  ini bahwa pihak-pihak yang tidak setuju dengan hasil riset tersebut, tentu saja dipersilakan membuat buku hasil riset tandingan dan mendebatnya di ruang publik dengan debat yang diberi catatan dan justru bisa memperkaya perspektif dalam sebuah kajian.
Proses pemidanaan dengan menggunakan UU ITE dan dikaitkan dengan soal apa yang disampaikan dalam diskusi merupakan hal yang tidak tepat, karena Pertama, Cara menyimpulkan pendapat yang dikemukakan oleh Fatia dan Haris Azhar harus dipahami secara utuh. Kedua, Apa yang disampaikan tentu merupakan bagian dari kebebasan akademik dan kebebasan berekspresi yang diatur dalam kosntitusi sejak republik ini lahir. “Kritik yang disampaikan keduanya pasti bukan urusan privat tapi terkait urusan publik. Jika kasus itu berlanjut, maka akan mengancam kebebasan sipil, menggerogoti pilar demokrasi dan negara hukum. Ketiga, Secara instrument hukum dan HAM, jika kasus berlanjut maka merupakan kemunduran bagi upaya penegakan hukum dan HAM serta kebebasan berekspresi,” jelasnya.

Di forum yang sama Asfinawati Ketua YLBHI menyoroti bahwa sejauh ini sudah ada 2 somasi kepada Fatia, pokok masalah yang disebutkan adalah pada kata “permainan” yang sempa disebutkan oleh Fatia, dan itu dianggap masuk pada perkara pencemaran nama baik. Jika kata “main” yang dimasalahkan, maka itu sifatnya jamak sekali atau multi tafsir, jadi dari itu yang mau disomasi sebetulnya apa? karena tidak jelas diktum perkaranya.

“Hal itu tidak mendapatkan penjelasan memadai dari kuasa hukum yang bersangkutan. Dari rekaman diskusi, terlintas ada kalimat yang dipenggal, dan itu bermakna indikasi. Padahal, seminggu sebelum Fatia berbicara, sudah ada forum sejenis yang membicarakan hal yang sama, launching dari banyak lembaga tentang riset Papua. Dan saat itu tidak ada masalah apa-apa. Hasil risetnya sendiri tidak pernah ada yang membantah,” jelas Asfinawati.

Kritik kepada pejabat publik bukanlah pencemaran nama baik. Pada revisi UU ITE disebutkan bahwa pasal pencemaran nama baik harus merujuk padak KUHP Pasal 310 ayat 3 yang menyebutkan kritik pada pejabat publik bukanlah pencemaran nama baik. Fatia ketika berbicara pasti atas dasar kepentingan publik dan mendapat mandat dari organisasi.
“Kalimat yang sering dikatakan oleh pejabat publik ketika mendapatkan kritik adalah “Kami ini manusia biasa”. seolah-olah dia tidak punya atribut pejabat. Hal itu jelas tidak benar Karena sebagai pejabat publik, melekat padanya otorisasi, wewenang, support system yang dia dapatkan lebih daripada orang biasa. Dan tentunya pula dia punya tanggungjawab yang lebih. Lagipula, yang berbicara di publik adalah jurubicara Menko bersangkutan sehingga lebih menjelaskan dirinya adalah pejabat publik.

“Sebaliknya ketika rakyat disomasi oleh pajabat publik, maka rakyat diposisikan setara dengan pejabat publik. Lain halnya jika rakyat sedang tidak mendapatkan somasi oleh pejabat publik, maka posisi rakyat menjadi tidak setara dengan pejabat publik tersebut.
Dari kasus Fatia dan Haris Azhar, terlihat kuasa hukum berada posisi aneh, yaitu menjadi penilai riset. Tiba-tiba saja kuasa hukum tersebut mengatakan bahwa itu bukanlah hasil riset karena tidak jelas data primer dan data sekunder. Mengapa demikian, karena sang advokat atau kuasa hukum tersebut sedang menjadi advokat pejabat publik, sehingga dianggap otoritas yang dimiliki si pejabat publik ikut turun kepada kuasa hukumnya.Tentu saja hal itu tidak dapat dibenarkan,”paparnya.

Persoalan kasus hukum Fatia dan Haris sesungguhnya bukanlah perkara sederhana tapi menyangkut hak kebebasan akademis, hak melakukan riset, Hak orang untuk ikut serta mengawasi proses pemerintahan, “Hak untuk berpendapat dan kebebasan berekspresi dan pada akhirnya persoalan perkembangan demokrasi di Indonesia,”tegasnya.

Prof Didik J Rachbini  dalam forum yang sama mengatakan bahwa sejak dulu, Indonesia memang dilanda konflik yang berjumlah belasan seperti konflik Poso, Ambon, Aceh, dan lain-lain konflik. Konflik-konflik tersebut seharusnya dijadikan pelajaran bersama. “Penyelesaian konflik yang bermacam-macam cara seperti model represif, model Aceh, Poso dan lain-lain seharusnya bisa dipelajari. Sayangnya menurut saya dari beragam konflik dan model penyelesaian tersebut, kontribusi dunia kampus malah kurang sekali. Sehingga yang ada kita selalu bergantung pada solusi dari orang luar dan seterusnya. Tentu saja hal itu kurang bijak karena Indonesia harus menemukan solusinya sendiri,”jelasnya.
Menurut Didik untuk Papua sendiri sudah ada upaya-upaya untuk meminimalisir konflik antaranya dengan penggelontoran dana Otsus yang sangat besar. Ironisnya dana tersebut banyak dikorupsi, dan tingkat korupsi di Papua terhitung tinggi. Yang sejahtera adalah kaum “ambtenaar”, hal itu tentu saja harus diselesaikan,tambahnya.

“Prinsip yang harus kita pegang adalah bahwa bagaimanapun perceraian akan memakan ongkos kemanusiaan yang sangat besar. Bisa dilihat bagaimana mirisnya pada korban konflik dan perpecahan di India dan Pakistan, atau perang Korea, misalnya. Banyak sekali tragedy kemanusiaan di situ. Jalan diplomasi yang menyelesaikan kasus Aceh seperti yang dirintis oleh Jusuf Kalla dibantu oleh pihak luar yang ingin membantu menyelesaikan secara kemanusiaan. Tapi sangat disayangkan adanya pihak-pihak luar yang masuk ke dalam negeri dengan tujuan memecah belah,” ungkapnya.

Menurut Didik ada contoh-contoh pilihan untuk penyesaian konflik di daerah banyak sekali misalnya jalan diplomasi yang bisa dipelajari dan dijadikan kajian untuk diterapkan di lapangan. Dengan diplomasi-diplomasi orang-orang cerdas yang mau melakukan upaya-upaya perdamaian. Kalau dulu masih ada yang piawai seperti alm Ali Alatas, maka jika sekarang masih ada Jusuf Kalla, maka itu bisa dijadikan jalan untuk mengajak beliau ikut menyelesaikan konflik di Papua, misalnya.

“Menjadi titik tekan, bahwa peranan universitas amat urgent. Dalam soal pluralisme, anak anak Papua harus juga menjadi bagian dari mahasiswa di kampus-kampus seluruh Indonesia. hal itu menjadi cikal bakal dari bersatunya bangsa Indonesia seperti yang dilakukan pada saat Sumpah Pemuda 1928. Disitulah peran kampus kembali menjadi penting sebagai pemersatu para pemuda, bakat-bakat cerdas dari seluruh tanah air. Termasuk juga para pengajar atau dosen-dosen kampus yang juga harus plural,”tegasnya.

Sementara itu Cahyo Pamungkas menilai dalam implikasi pendekatan keamanan pada konflik Papua, maka dapat di katakan saat ini terjadi secara merata dari wilayah Papua tengah Pegunungan Bintang, Intan Jaya, Puncak Jaya, bahkan juga sampai ke Papua Barat. Laporan-laporan investigative perihal apa yang terjadi di Papua juga sudah banyak dipublikasi oleh berbagai koalisi lembaga kajian dan riset tentang konflik di Papua, yang datanya diambil dari sampel sampel lapangan.

Ada data sebagai contoh pada 2020 dilaporkan telah terjadi 51 kali kontak tembak dengan 32 orang tewas, diantaranya 8 anggota TNI-Polri, 9 orang TPNPB, dan 15 sipil. Juga ada laporran 37 ribu pengungsi Nduga, 1237 pengungsi Intan Jaya, juga lapora Fransiscan Papua yang melaporkan 3,000 pengungsi di Maybrath, Kiwirok 1,000, di Yahukimo ada 4.000 pengungsi, jeasnya.

“Operasi militer di Papua sebenarnya sudah dilakukan sejak 1965-1966 terhadap para pelaku separatisme di berbagai wilayah Papua. Juga kemudian beberapa operasi militer setelahnya seperti Operasi Pamungkas, Operasi Kikis, Operasi Sadar, untuk menumpas OPM. sampai dengan 1998 ketika daerah operasi militer di Papua dicabut. Cukup banyak laporan tentang tindak kekerasan politik di Papua yang disampaikan pihak-pihak independen, dan langkah-langkah pendekatan keamanan di Papua sejak 1965 sampai sekarang terus dicatat oleh LIPI dan disimpulkan bahwa pendekatan keamanan/militer sejak 1965 tidak pernah berhenti,” paparnya.

Apakah langkah pendekatan keamanan/militer yang dilakukan pemerintah RI sejak dulu hingga sekarang efektif dalam mengatasi gerakan pemisahan diri Papua?

Ternyata, organisasi-organisasi yang dibentuk oleh organ-organ gerakan separatis Papua bukannya semakin berkurang malah semakin bertambah. Pendekatan kemanan secara politik telah direspon dengan dibentuk berbagai torganisasi sipil separatis Papua, terakhir pada 2014 semua organ gerakan separatis Papua telah berada di bawah payung koordinasi United Liberation Movement for West Papua (ULMWP).

“Pendekatan militer juga dinilai tidak bisa mengatasi gerakan separatis bersenjata. Langkah pendekatan militer pun direspon dengan semakin banyaknya organisasi sayap bersenjata di bawah koordinasi Dewan Nasional Komando TPNPB,” pungkasnya. (aen/Jaksat)