KAMI: NEGARA SEDANG MENUJU KEHANCURANNYA

0
824

JAKARTASATU.COM – Dalam pertemuan pada tanggal 20 Nopember 2021 di Solo, yang dihadiri oleh Presidium KAMI se Jawa dan beberapa Presidium dari luar Jawa, serta dihadiri pula oleh Presidium KAMI Prof. Dr. Rochmat Wahab dan juga disampaikan sambutan tertulis dari Prof. Dr. Din Syamsuddin setelah melalui kajian, Presidium KAMI se Jawa plus mendukung sepenuhnya Deklarasi kedua KAMI yang dikeluarkan pada tanggal 14 Nopember 2021, serta melalui kajian mendalam dalam pertemuan Solo kami bersepakat untuk mengeluarkan pandangan tentang kondisi bangsa saat ini dengan maksud perlu secepatnya menjadi perhatian demi menyelamatkan Indonesia, pandangan yang diberi judul: NEGARA SEDANG MENUJU KEHANCURANNYA.

Bahwa, Tak ada lagi yang diharapkan dari sebuah negara ketika kebohongan sudah menjadi watak kekuasaan. Tak ada lagi harapan sebuah negara akan maju apabila para cukong, politisi dan aparatnya sudah bersekongkol dalam tindak kejahatan secara terbuka tanpa rasa malu, tanpa rasa berdosa, dan tanpa rasa apa-apa lagi atas nama sebuah azas dan norma demi kepentingan kelompoknya.

Bahwa, Kebohongan yang dituangkan ratusan, ribuan, bahkan sengaja dicampur dengan menajemen berita hoax? Maka yang akan tercipta kebingungan, kejenuhan, yang akhirnya lahirlah masyarakat yang apatis tak tahu lagi mana yang benar dan salah. Itulah yang disebut “post truth”. Hasil rekayasa “logical fallacie” yang sistematis dan agitatif. Kebenaran dan kemungkaran akan bertukar tempat. Yang benar akan jadi salah. Yang salah jadi benar. Orang baik akan dibuat jadi penjahat. Si penjahat dicitrakan seperti malaikat.

Bahwa, sebelumnya masyarakat dihebohkan dengan makar secara terang-terangan terhadap Pancasila. Pancasila diubah menjadi Eka Sila. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa diganti dengan Ketuhanan yang Berkebudayaan. Pancasila yang sudah final dirumuskan dan disepakati sebagai konsensus falsafah negara Indonesia yang diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945, di mana sila Pancasila disahkan sejalan dengan pembukaan UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945, mau dirombak kembali menjadi Pancasila versi 1 Juni 1945.

Bahwa, secara konstitusional “makar” terhadap Pancasila melalui RUU HIP yang tidak mencamtumkan TAP MPRS No. 25/1966 tentang pemberantasan Komunisme dan memunculkan Pancasila 1 Juni 1945 yang bukan kesepakatan yang syah, secara delik hukum, sudah cukup memenuhi unsur pidana perbuatan melawan hukum luar biasa “extraordinary crime” . Rezim hari ini seakan tidak peduli dan tutup mata. Bahkan tidak cukup di situ. RUU HIP malah berubah “ujug-ujug” menjadi RUU BPIP. Ini justru lebih parah dan berbahaya. Karena RUU BPIP ini di arahkan, agar BPIP mempunyai kewenangan penuh merekonendasikan kesemua lembaga tinggi negara dalam menafsirkan Pancasila sesuai kepentingan dan penguasa. Mirip seperti komite central di Negara komunis China.

Bahwa, beberapa indikator seperti Ketua BPIP mengatakan agama adalah musuh utama Pancasila. Sejalan dengan komentar ketua BPIP, Menteri agama secara terang-terangan, telah menghapus 155 buku dan mata pelajaran Islam di sekolah Islam seperti MAN dan MTsN. Termasuk memunculkan konsep moderasi agama seakan di Indonesia agama tidak moderat, pada hal sejak jaman dulu sampai sekarang didunia Indonesia dikenal sebagai Negara religius yang sangat moderat dan toleran.

Semua kebijakan tersebut oleh pemerintah beralasan de-radikalisme, intoleransi serta anti kebhinekaan. Mendikbud merubah sejarah dengan menghilangkan tokoh utama sejarah dari kalangan Islam, serta menonjolkan tokoh komunis yang sama sekali tidak berjuang memerdekakan Indonesia malah berkhianat. Semua itu menjelaskan kemana sasaran hendak diarahkan oleh rejim yakni memberangus agama, khususnya Islam. Mengganti arah menjadi liberalisme dan sekularisme serta membuka pintu kepada komunisme gaya baru berbaju kapitalisme.

Bahwa, secara politik Indonesia sudah berubah bukan lagi berkedaulatan rakyat akan tetapi menjadi berkedaulatan oligarki, perselingkuhan para cukong dan penguasa mengatur kekuasaan negara. Secara sistematis dan terbuka melalui UU Omnibuslaw dengan turunannya melalui banyaknya perundangan-undangan, seperti perpres, kepres, permen, bukannya menyederhanakan UU seperti yang dijadikan alasan lahirnya UU Omnibuslaw. Namun justru telah mengkebiri kekuasaan DPR sebagai lembaga legislasi cerminan kedaulatan rakyat. Pemerintah diberi kekuasaan sepenuhnya untuk melahirkan aturan semaunya dengan payung UU Omnibuslaw yang sama sekali tidak partisipatif.

Bahwa, Kehancuran Indonesia sedang terjadi, bukan melalui perang fisik bersenjata. Tetapi pecahnya persatuan bangsa. Melalui proses politik dan prosedur pembuatan hukum yang tidak partisipatif seakan konstitusional. Melalui proses belah bambu, menciptakan stigma radikalisme, intoleran dan anti kebhinekaan terhadap suatu kelompok, ulama dan tokoh yang kritis. Melakukan adu domba dan pecah belah ormas ataupun orpol yang tidak mau bergabung dengan koalisi kekuasaan. Perpecahan dikalangan masyarakat sengaja dibiarkan malah dipelihara melalui buzzer dan influencer sewaan oleh tangan-tangan kekuasaan, menyebar hoax, fitnah, cacian dan makian kepada ulama, bahkan menghina agama serta tokoh bangsa. Kepada mereka yang dibina kekuasaan tersebut, penegakan hukum tidak berlaku.

Bahwa, sekarang baru disadari kenapa dilahirkannya UU no. 2 tahun 2020 tentang Covid-19 kekuasaan budgeting legislatif DPR RI diserahkan sepenuhnya kepada Eksekutip serta diberikan perlindungan penuh terhadap tuntutan hukum kebijakan apa saja yang diambil oleh pemerintah, sehingga korupsi berjamaah dana APBN dengan alasan pandemi bisa bebas. Ternyata terbukti permainan penguasa dan pengusaha pat gulipat dalam pengadaan nakes dan PCR. Kelakuan biadab berbisnis dengan keuntungan yang luar biasa dilindungi oleh peraturan penguasa sunguh sesuatu yang sangat tidak bermoral memeras keringat rakyat dalam kondisi ekonomi yang sangat sulit.

Bahwa secara ekonomi, Negara Indonesia dalan keadaan sudah bangkrut, ketergantungan terhadap hutang luar biasa, karena pendapatan Negara sangat minim, hutang bertambah terus, saat ini menutup hutang dan bunga hutang dibayar dengan berhutang lagi. Kondisisnya bukan gali lobang tutup lobang, tetapi gali lembah hanya bisa tutup lobang. Hampir semua BUMN mempunyai hutang besar yang terancam gagal bayar. BUMN lama dan besar seperti PLN, Garuda, Pertamina bahkan BUMN Karya yang “dipaksa” memenuhi ambisi infrastruktur yang kurang layak menjadi tidak liquid karena terperangkap hutang berbunga tinggi, terpaksa menjual asset infrastruktur mereka dengan harga murah. KCIC Kereta Cepat Jakarta – Bandung, yang akan membebani Negara dengan kerugian yang sudah diperkirakan secara sepihak “dipaksa” Presiden untuk dibantu dengan pembiayaan APBN. Seharusnya menentukan anggaran haruslah bersama DPR-RI. Hal ini membuktikan kekacauan pengelolaan ekonomi sebagai bukti kegagalan Pemerintah Jokowi

Bahwa, secara sisitematis melalui metode dan pola yang sedang terjadi, sekarang secra jelas sedang terjadi sebuah kerusakan tatanan bernegara, yang telah susah payah dibangun dan dipertahankan oleh para pendahulu dan orde pemerintahan sebelumnya. Secara prinsip ilmu ketahanan nasional, bangsa Indonesia hari ini sangat rapuh, rakyat apatis, sesama saling curiga, saling mencaci dan memaki, ketidak percayaan terhadap pemerintahan, daya beli sangat merosot, rakyat dalam posisi tak berdaya. Situasi ini sangat berbahaya, karena posisi Indonesia sangat menarik dan menjadi incaran bagi Negara lain termasuk Negara adidaya seperti RRC dan USA.

Bahwa secara faktual, pemerintahan saat ini sangat dekat dan pro Komunis China, hal tersebut sudah menjadi pembicaraan semua kalangan bahwa pemerintah hari ini boneka RRC, hal ini dibuktikan dengan kebijakan karpet merah bagi investor dan TKA China selama pandemi mereka bebas masuk, dan untuk mereka sepertinya ada perjanjian khusus yang sama sekali UU tentang tenaga asing tidak berlaku, bahkan tenaga kerja rendahan dan tanpa bisa berbahasa Indonesia. Termasuk sangat lemahnya Pemerintah dalam mengatasi pelanggaran laut oleh armada dan nelayan china baik di Laut Natuna Utara, bahkan ada yang menyasar ke selat Sunda.

Bahwa dalam kondisi kajian diatas pertahanan bangsa sangat lemah, rakyat tidak berdaya dan tidak bersatu. Dengan demikian membuka pintu bagi kolonialisme gaya baru. Menjajah dan menguasai Indonesia tidak perlu kirim tentara dan peralatan perang. Cukup mengatur dan mendikte pemerintahan yang sedang berkuasa, jika pemerintahan yang didukung tersebut telah selesai. Melalui olikargi mereka akan memunculkan kembali seorang boneka lain untuk kembali berkuasa, yang terpenting bagi mereka adalah kepentingan mereka dalam memperoleh keuntungan sebesar-besarnya untuk menggeruk Sumber Daya Alam di Indonesia, dan jutaan tenaga kerja mereka bisa dapat pekerjaan.

Dari hasil pandangan dan kajian tersebut, KAMI se Jawa di tambah Presidium KAMI luar Jawa yang hadir dalam pertemuan Solo menghimbau kepada semua lapisan masyarakat untuk bangkit bersama menyelamatkan bangsa Indonesia dari ancaman des- integrasi bangsa dan penjajahan bangsa gaya baru. Sebagaimana para pendahulu kita bangkit melawan untuk merebut kemerdekaan.

Sesungguhnya, saat menghadapi kesulitan bangsa, jangan apatis, jangan berhenti, menghindar alias menyerah. Ataupun mengeluh, berharap orang lain sadar sendiri atau membantu mengatasi kesulitan. Semoga, kesadaran bersama dan kebangkitan masyarakat dari semua lapisan dari kesulitan bangsa yang dihadapi ini akan ada kemudahan.

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum hingga mereka mengubah diri mereka sendiri,” (QS. Ar-Ra’d:11)

Surakarta, 20 November 2021
KOALISI AKSI MENYELAMATKAN INDONESIA (KAMI)
LINTAS PROVINSI