Pandemi, Kebijakan Pemerintah dan Politik Perbanditan

0
458

JAKARTASATU.COM – Diskusi Twitter Space Forum Ekonomi Politik Didik J Rachbini
“Pandemi dan Kebijakan Pemerintah: Evaluasi 2021” yang digelar
Rabu 24 November 2021 menghadirkan pembicara Ahmad Khoirul Umam, Ph.D – Dosen Paramadina Graduate School of Diplomacy, Managing Director Paramadina Public Policy Institute dan Dr Bayu Krisnamurti Ekonom Senior

Prof Didik J Rachbini memberikan pengantar yang tajam bahwa semua terkejut dengan pandemi covid 19 yang merebak pada 2020. Disayangkan, ketika itu terjadi “denial” dari respon pemerintah. Akibatnya suasana diskursus publik kacau dan tidak menemukan ke mana arah penanggulanan pandemi oleh pemerintah. Terjadi keributan dengan banyak sekali kritik terhadap Menteri Kesehatan waktu itu sehingga terjadi pergantian menteri. Puncaknya, pada Juli – Agustus 2021 kemarin banyak sekali korban pandemi yang wafat. INDEF sendiri kehilangan dengan wafatnya Dr Eny Srihartati akibat covid 19. Belum lagi jurnalis, dan beberapa mantan pejabat tinggi di pusat dan daerah. Survei Jayadi Hanan di Paramadina, menemukan ada 10% dari total penduduk (20-25 juta penduduk) yang terkena dampak pandemi. Itu angka real tetapi yang tercatat tidak sebanyak itu yakni hanya 4 juta jiwa.

Dan setelah pergantian menteri saat ini pandemi memang terkendali. Tentu kita harus beri apresiasi kepada pejabat dan kebijakan yang sukses. Meskipun di dunia pandemi tidaklah sepenuhnya tuntas kecuali di Singapura dan China. Sementara di Eropa pandemi kembali melonjak yang diikuti kerusuhan. Di dalam negeri yang paling kentara terdampak serta agak kacau kiranya adalah sektor fiskal. Terjadi proses pengambilan keputusan yang tidak menentu.

“Ada semacam “Politik Perbanditan” karena semula pada 2020 direncanakan obligasi sejumlah Rp650 triliun untuk membayar pokok dan bunga utang serta operasi pembangunan. Lalu ketika terjadi pandemi tiba-tiba anggaran diubah menjadi Rp1220 triliun. Namun realisasinya sekarang menjadi Rp1500 triliun. Kiranya hal itu menjadi cukup berat bagi presiden mendatang,” jelas Didik.

Tetapi kita harus bersyukur karena covid 19 cukup terkendali di tengah babak belurnya sektor yang lain seperti sektor retail, sektor riil, UMKM dan lain-lain. Sementara retail perlahan sudah bertransfomasi ke e-commerce, jelasnya.

Dr Bayu Krisnamurti mengatakan bahwa ketika covid 19 datang sebenarnya tidak ada negara yang siap menghadapinya, bagaimana mengatasinya, dan tidak tahu juga ke arah mana evolusi atau perkembangan dari wabah mematikan tersebut. Tetapi setelah berjalan hampir dua tahun, telah bisa dibuat potret atau gambaran tentang apa yang terjadi jika dilihat dari berbagai perspektif. Namun betul, semua itu erat kaitannya dengan kebijakan atau respon pemerintah.

Pada awal covid 19, dirasakan wabah itu menyebar sangat cepat, dalam hitungan dua tiga bulan praktis semua negara terkena. Ketika itu (2020) di Indonesia semua pihak sibuk mencari cara bagaimana menghadapi wabah covid 19. Terjadi berbagai masalah di pengobatan, Alkes, tenaga medis dan lain-lain sementara vaksin belum ada. Itu yang terjadi pada tahap 1 dari perkembangan covid 19 di Indonesia.

Waktu itu respon di seluruh negara hampir seragam yakni lakukan lockdown dengan berbagai bentuk yang intinya mengisolasi atau menghentikan pergerakan manusia. Dampak dari terhentinya pergerakan manusia, terjadi krisis supply chain, krisis logistik, krisis pergerakan/pasokan barang. Tentu saja barang tidak akan bisa bergerak jika tidak ada manusia yang menggerakkan. Hal ini adalah fase ke 2 dari pandemi. Yang terjadi kemudian, muncul krisis ekonomi atau resesi karena tidak ada transaksi ekonomi. Pergerakan ekonomi hanya lokal, di toko-toko setempat, online dan lain-lain. Ekonomi dalam jarak pendek.
“Untungnya, berkat kemajuan teknologi di dunia, vaksin covid 19 segera tercipta. Kecepatan memproduce vaksin sekarang ternyata dua kali lebih cepat ketimbang masa flu burung pada 2006-2007. Produksi dan logistik vaksin juga sangat cepat terjadi. Hal yang sangat luarbiasa, hanya dalam hitungan bulan di dunia ratusan juta orang telah divaksin,” katanya.

Di Indonesia saja saat ini ditengarai sudah 150 juta orang telah divaksin. Namun pasti kinerja masing-masing negara dalam memvaksin dan kemampuan menghadapi covid 19 berbeda-beda. Di USA dan Eropa telah beberapa bulan lalu menyatakan sudah bebas covid dan kegiatan ekonomi telah dibuka, jelasnya.

Ketika lockdown dicabut, dan kegiatan ekonomi dibuka, terjadi respon cepat dari demand side yang langsung naik. Orang mulai belanja dan mencari produk setelah tertahan selama dua tahun di berbagai sektor konsumsi. Namun hal itu tidak cepat direspon oleh supply side karena proses produksi/supply setelah terhenti pada masa lockdown dan resesi tidaklah secepat sisi permintaan. Terjadi semacam kemacetan supply chain, dan itu pasti tidak akan bisa kembali pada titik sebelum covid 19. Karena ketika lockdown terjadi penghentian supply yang amat drastis. Otomatis untuk naik kembali ke titik semula akan memakan waktu lama.
“Pertumbuhan e-commerce UMKM di Indonesia setelah kejatuhan akibat covid 19, hanya tumbuh 15-18 persen saja. Selain itu khusus masalah pendidikan nasional yang terdampak covid, setuju diadakan diskusi khusus masalah tersebut, apalagi terkait bonus demografi yang terancam mubazir,”ungkap ekonomo senior ini.

A.Khoirul Umam, Ph.D Dosen Paramadina Graduate School of Diplomacy, Managing Director Paramadina Public Policy Institute mengatakan bahwa dalam struktur belanja pemerintah, pada 2021 ketika dampak covid 19 begitu merusak ke segala sektor, uniknya belanja pemerintah tidak merepresentasikan apa yang disampaikan presiden kepada jurnalis di foum G20 bahwa akan dilakukan reformasi sektor kesehatan.

Pada komposisi anggaran kesehatan tetap terpaut jauh dengan anggaran untuk infrastruktur. Anggaran Infrastruktur 2021 sejumlah Rp441 triliun dan sektor kesehatan hanya Rp169 triliun. Jelas terjadi inkonsistensi komitmen dengan implementasi kebijakan anggaran antar sektor, katanya.

Ketika terjadi lonjakan luarbiasa dari covid 19 varian delta pada Juli-Agustus 2021 dari hasil riset di 12 kota di seluruh provinsi Pulau Jawa ditemukan proses kapasitas mendeteksi, persepsi masyarakat terhadap covid 19 yang berbeda dengan visi yang disampaikan pemerintah.

“Terdapat problem serius akibat ketidaksamaan visi (idak nyambung) dalam memandang penanganan wabah antara pemerintah dan masyakat. Hal itu bisa terjadi karena dua hal, yakni lemahnya literasi masyarakat, atau lemahnya komunikasi kebijakan publik pemerintah. Sejumlah kebijakan terkesan membuat masyarakat bingung, tidak terjelaskan dengan baik, misalnya hal sederhana : masuk mall boleh, tapi masuk ke masjid tidak boleh. Hal yang dipandang remeh, tapi sebenarnya mengandung substansi yang signifikan,” ungkap Umam.

Sikap denial pemerintah sejak merebaknya covid 19 berimplikasi cukup serius terhadap strategi penanganan wabah. Baik dalam bentuk kebijakan dan pergantian rantai komando penanganan covid yang membuat masyarakat kebingungan karena beberapa kebijakan yang bertentangan satu dan lain hal.

Di tengah keberhasilan meredam gejolak dampak covid 19 ketimbang kerusuhan yang kini terjadi di Eropa, sejumlah masalah tetap belum terselesaikan. Contohnya adalah masih tidak nyambungnya leadership dengan followership, banyaknya kepala daerah yang cenderung memanipulasi data korban wabah demi prestise agar terbebas dari tekanan politik, masih terjadi di level daerah. Hal itu adalah konteks kebijakan yang tidak didasarkan pada orientasi kebijakan itu sendiri. Tetapi menggunakan paradigma “politics base policy” atau kebijakan yang lebih menitik beratkan pada kalkulasi kepentingan politik. Sehingga konteks problem solving dan public delivery service kurang nyambung. Hal itu perlu menjadi catatan agar ancaman gelombang ke 3 dapat diminimalisir.

Terjadi hal cukup serius dari kejatuhan sektor UMKM setelah terkena dampak covid 19. Sektor UMKM yang kebal dari dua kali krisis pada 1998 dan 2008 dan menyumbang 90% tenaga kerja serta 67 % an persen PDB, terjadi penurunan sisi permintaan secara drastis akibat melemahnya daya beli masyarakat. Implikasinya juga terjadi pada supply chain pasokan barang dan juga sumber modal usaha. Yang bisa disampaikan adalah perlunya transparansi, akuntabilitas dan ketepatan kebijakan terutama terkait konteks dana PEN (Penyelamatan ekonomi nasional) dan bansos yang seharusnya tepat sasaran untuk menyelamatkan denyut ekonomi rakyat. Perlu juga dilakukan pendampingan masif terkait teknologi digital/marketing, dan hal-hal teknis lain seperti packaging, kualitas produk dan yang lain-lain.
Umam juga menyoroti dengan tajam bahwa kasus PCR, dibandingkan dulu kasus Lutfi Hasan Ishak /LHI (kasus daging sapi impor) yang unik karena sekilas memang dalam item tuntutan quote by quote tidak merugikan keuangan negara, tetapi waktu itu KPK melihat dengan lebih detail terkait trading of influence, terkait kapasitas LHI sebagai pejabat tinggi yang dapat berimplikasi pada kepentingan umum sektor strategis yakni ketersediaan pangan nasional. Untuk itu, dalam kasus PCR yang semula ditarif Rp700-800 ribu dan sekarang tiba-tiba bisa turun sampai Rp200 ribu saja, terdapat gap harga yang begitu besar jika dikalikan sekian banyak konsumen.

“Amat sangat kasat mata adanya masalah. Hal itu juga harus disikapi oleh KPK – sama ketika menyidik kasus LHI – di mana KPK harus menuntut pihak-pihak yang seolah-olah ignorance (tidak mau tahu) padahal telah sangat merugikan kepentingan publik dalam konteks kesehatan nasional,”tegasnya. Jika kita menarik semua kesimpulan diatas inilah sebuah Pandemi dan Kebijakan Pemerintah dimana Politik Perbanditan dan maling dimainkan dengan semena-mena. Tapi silakan saja lihat kondisi Indonesia saat ini?

AEND/JAKSAT