Inilah Sikap Aliansi Kekuatan Rakyat Berdaulat, Menolak Presidential Thresshold

0
312

JAKARTASATU.COM – Aliansi Kekuatan Rakyat Berdaulat (AKRAB) menggelar silaturahmi, Ramah Tamah dan menyatakan Pernyataan Sikap Aliansi Kekuatan Rakyat Berdaulat . Acara dalam Diskusi ini, dihadiri antara lain oleh : Drs. Tamsil Linrung, Abah Roudh Bahar, Habib Umar al-Hamid, Prof. Dr. Hj. Sylviana, SH. MSi, Dr. Egy Sujana, SH, MSi, H. Saud Poliraja, Dr. Hendrajit, Dr. Ir. Rizal Ramli, Aminuddin, SE, MM, MSi, dan Dr. Fuad Bawazier.

Bertempat di Restoran Raden Bahari, Jl Buncit Raya, Jakarta, AKRAB menyampaikan Pernyataan sikap “Menolak Presidential Threshold. Berikut isinya:

PERNYATAAN SIKAP ALIANSI KEKUATAN RAKYAT BERDAULAT

Bahwa Sesungguhnya : “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang Undang Dasar“

Bahwa sesungguhnya “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemllihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum”

Bahwa Sesungguhnya, ”Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah“

Bahwa Sesungguhnya ketentuan dalam UUD 1945 yang hanya memberikan kewenangan kepada partai politik atau gabungan partai politik untuk mengusulkan pasangan Presiden adalah sebuah ketetapan yang ambigu dan atau inkonsisten karena mengabaikan Aspirasi Politik Rakyat Indonesia yang juga telah memberikan amanah kedaulatan kepada seluruh Anggota dan institusi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.

Bahwa Sesungguhnya rakyat berdaulat memiliki hak dan kewenangan konstitusional untuk memilih calon pasangan presiden baik yang diusulkan oleh partai politik maupun dari unsur Independen / Non Partai

Bahwa sesungguhya Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang juga didalamnya mengatur ambang batas atau Presidential Threshold merupakan wujud kongkrit atas pembatasan kebebasan Rakyat Indonesia untuk memperoleh Pasangan Calon Presiden terbaik.

Bahwa sesungguhnya ketentuan Presidential Treshold telah terbukti sangat membatasi kesempatan tampilnya pasangan calon Presiden yang memiliki kemampuan untuk menyelesaikan permasalahan bangsa dan negara yang semakin kompleks serta mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bahwa sesungguh ketentuan Presidential Treshold telah terbukti menjadi sarana demokrasi transaksional yang dikendalikan oleh oligarki Taipan dan Partai Politik sehingga terpilih pasangan Presiden yang hanya menjadi boneka kekuatan politik global dan wajib loyal sebagai petugas partai.

sesuai dengan amanat Konstitusi bahwa : “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang Undang Dasar“.

Maka bersama ini Kami segenap elemen patriotisme Bangsa yang tergabung dalam Aliansi Kekuatan Rakyat Berdaulat menyatakan sikap : MENOLAK DENGAN TEGAS KETETAPAN PRESIDENTIAL THRESHOLD.

JAKARTA 1 DESEMBER 2021

(RED/JAKS)