Evaluasi Kebijakan Luar Negeri dan Diplomasi RI Saat Ini Lembek

0
58

JAKARTASATU.COM – Forum Ekonomi Politik Didik J Rachbini – Twitter Space
“Evaluasi Kebijakan Luar Negeri dan Diplomasi RI ; Ekonomi, Pembangunan dan Gender”
pada tanggal 21 Desember 2021 dikatakan  Prof Dr Didik J Rachbini saat ini lembek
“Diplomasi RI di masa lalu pada jaman Menteri Luar Negeri Ali Alatas ketika itu, sangatlah kuat dalam prinsip bebas aktif, yang teguh. Politik luar negeri Indonesia ketika itu punya peran yang berwibawa dan sangat dihormati baik di lingkup ASEAN ataupun dunia internasional,” jelasnya.

Menurut Didik anehnya diplomasi RI saat ini terkesan lembek. Bisa jadi hal itu akibat Indonesia seperti telah terafiliasi atau menjadi subordinasi secara ekonomi maupun politik ke negara tertentu, khususnya China. Hal mana sebetulnya afiliasi ekonomi politik seperti ini sangat merugikan Indonesia.

“Dalam hubungan ekonomi dengan China, Indonesia mengalami defisit besar, yang memperlemah ekonomi nasional karena barang impor apa pun masuk, sampah-sampah antara lain mainan anak dan lain-lain produk masuk ke Indonesia dengan tak terkendali tanpa kebijakan proteksi,” jelasnya.

Pada saat ini terlihat Amerika Serikat (AS) berusaha untuk merebut Indonesia dari pengaruh China. Namun karena sepertinya telah terafiliasi maka upaya AS tidak mudah dan menjadi agak sulit karena pengaruh China cukup kuat akibat afiliasi politik domestik berubah arah.

“Saat ini masalah diplomasi luar negeri RI cukup banyak, tetapi muncul satu hal-hal yang lucu, di mana China tiba-tiba saja memberi peringatan keras kepada Indonesia agar tidak lagi mengeksploitasi minyak laut lepas di blok Natuna. Padahal, blok Natuna adalah wilayah kedaulatan Indonesia. Respons Indonesia dalam hal ini lemah dan tidak terlihat tegas.
Berdasarkan hal-hal di atas, menjadi penting untuk dievaluasi politik luarnegeri dan diplomasi Indonesia setahun terakhir, terutama dalam isu pembangunan, ekonomi dan gender,” ungkapnya.

Dr Atnike Sigiro, Dosen Prodi Hubungan Internasional, Universitas Paramadina mengatakan bahwa studi yang membahas perempuan dalam politik luar negeri masih sangat marginal. “Ada beberapa hal perlu diperhatikan Pertama, Dari representasi aktor, perempuan masih sangat sedikit jika dilihat dari perwakilan Indonesia di negara-negara ataupun lembaga-lembaga internasional atau multilateral. Dari sekitar 90 lebih duta besar Indonesia, hanya 15 di antaranya adalah dubes perempuan. Artinya perempuan yang berhasil meniti jenjang karir di dunia diplomasi masih sangat sedikit. Meskipun Menteri Luar Negeri RI sekarang adalah perempuan,” jelasnya.

Kedua, dari segi kerjasama Indonesia pada beberapa lembaga multilateral semisal ASEAN yang hanya 10 negara, Indonesia semestinya bisa lebih bersuara pada persoalan-persoalan gender. Lagipula ASEAN sudah memiliki ASEAN Commission on The Promotion and Protection of the Rights of Women and Children (ACWC) di Sekretariat ASEAN, Jakarta.

“Tetapi peran lembaga tersebut di ASEAN masih marginal. Padahal di masa pendemi sekarang, perempuan sudah diakui oleh dunia internasional sebagai sosok yang memikul beban lebih banyak di rumah tangga, dari soal pendidikan anak sampai pada urusan lainnya di masa pandemi covid 19,” ujarnya.

Ketiga, Indonesia juga sedang di assessment perihal kebijakan anti diskriminasi terhadap perempuan yang dilaksanakan oleh PBB di bawah shadow committee. hal itu merupakan satu agenda politik luar negeri yang perlu mendapat perhatian.

Keempat, saat ini ILO sedang mendorong negara-negara anggota ILO agar meratifikasi ketentuan no : 190 tahun 2019 tentang Pelecehan dan kekerasan di dunia kerja. Hal itu juga perlu mendapat perhatian dalam politik diplomasi luar negeri Indonesia. Terlebih Indonesia negara yang memiliki banyak pekerja migran perempuan yang sering mengalami kekerasan di luar negeri.
“Secara umum isu perempuan dalam politik diplomasi luar negeri masih sangat marginal. Meski di negara-negara lain juga ada yang masih marginal, tetapi ada negara-negara yang sudah lebih maju dalam politik luarnegeri terkait isu perempuan,” paparnya.

Ahmad Qisaí, Ph.D, Dosen Prodi Hubungan Internasional, Universitas Paramadina menyatakan terkait politik dan diplomasi Indonesia dalam hubungan dengan dokumen Sustainable Development Goals (SDGs) dunia, satu hal penting adalah terkait pembiayaan pembangunan, baik berasal dari domestik ataupun dunia internasional.

“Meski kebijakan SDGs domestic selalu disampaikan dengan baik di forum internasional, tetapi fakta domestik ihwal isu pembiayaan pembangunan ada PR besar yang harus diselesaikan. Pada point 16,4 tentang Pemulihan Aset, pada RPJMN jelas disebut soal pemanfaatan pemulihan asset sebagai strategi pencegahan korupsi, tapi faktanya pada uraian tahun 2022 soal RUU pemulihan asset menjadi hilang,” jelasnya.

Ditambahkan bahwa saat ini terkesan tidak ada keseriusan pemerintah dalam memanfaatkan instrument domestik ini dalam mengakses sumber daya yang disembunyikan oleh para koruptor di luar negeri.

“Harus ada instrument hukum domestik yang mutlak diperlukan dalam strategi pemulihan asset. KUHP tidak cukup kuat karena belum sepenuhnya spesifik jika bicara masalah pemulihan asset. Instrumen hukum global telah diratifikasi tentang Asset Recovey, tetapi belum ada instrument hukum domestik yang mendukung ke arah itu,”ungkapnya.

Dr Tatok D. Sudiarto, Ketua Prodi Hubungan Internasional, Universitas Paramadina menilai
ada perbedaan perspektif jika masuk pada pembahasan soal Natuna. China tidak mengakui UNCLOS 82 tetapi hanya mengakui garis “9 dashline” membuat China harus bersengketa dengan negara-negara yang berbatasan dengan laut Natuna Utara.

“Dari sisi itu ada beberapa indikator yang harus dikejar yang membuat diplomasi Indonesia sepertinya harus berubah. Misalnya bagaimana Indonesia bisa merebut pasar non tradisional dari negara-negara yang selama ini kurang dihiraukan karena untuk masuk ke sana membutuhkan cost tidak sedikit. Namun sekarang, Indonesia harus mampu merebut pasar di negara-negara tersebut. Terutama untuk produk yang berbasis ekonomi kreatif dan ekonomi digital,” ujarnya.

Pandemi membuat kita harus meredefinisi ulang tujuan bahwa penguatan-penguatan ke dalam adalah source yang bagus sebagai modal diplomasi Indonesia ke luarnegeri. 17 SDG’s yang diperjuangkan oleh global society merupakan bahan bagus.

“Penyesuaian di dalam negeri juga harus dilakukan. Bukan menjadi masyarakat yang tersertifikasi global, tetapi pebaian-perbaikan yang diharapak diharapkan baik untuk kemanusiaan dan perkembangan untuk bisa bersahabat dengan negara perlu terus dibina,” tegasnya. (aen/jaksat)