PECAT ARTERIA DAHLAN

0
629
M Rizal Fadillah, Pemerhati Politik dan Kebangsaan.(foto ajiesukma/JakSat)

By M Rizal Fadillah

Kader PDIP Arteria Dahlan bertindak berlebihan dengan meminta Jaksa Agung memecat Kepala Kejaksaan Tinggi hanya karena saat Rapat Kerja ia menggunakan bahasa Sunda. Sebagai variasi menyampaikan pandangan penggunaan bahasa daerah adalah hal yang wajar. Tidak perlu dipersoalkan apalagi sampai usul pemecatan segala.

Arteria Dahlan bukan politisi bijak tetapi rasis dan itu telah mencoreng diri dan partainya juga. Harus ada tindakan atas sikap arogannya. Jika tidak cukup dengan teguran dan minta maaf, maka yang pantas bagi Arteria adalah pemecatan. Dalam kaitan status sebagai anggota DPR, maka Badan Kehormatan DPR harus segera memeriksa dan mengadilinya.

Komunitas masyarakat Sunda layak marah karena ucapan angkuh Arteria yang telah menyinggung etnis Sunda. Masyarakat Jawa Barat tentu mengutuk anggota Komisi III DPR RI Dapil Jawa Timur VI tersebut. Arteria patut diberi pelajaran atas watak buruknya yang berkelanjutan. Ia pernah memaki tidak sopan Emil Salim dan menyebut bangsat kepada Menteri Agama pada tahun 2018.

Arteria harus diberi sanksi atas omongan dan sikap ugal-ugalannya. Yang paling ringan adalah meminta maaf kepada masyarakat Sunda. Menengah, Badan Kehormatan DPR mengadili dan menetapkan sanksi. Terberat adalah pecat dari keanggotan DPR dan juga keanggotaan PDIP. Partai harus bertindak tegas agar ada efek jera.

Bila semua diam saja dan membiarkan sikap rasis Arteria Dahlan, maka masyarakat Sunda dan Jawa Barat umumnya tentu bersiap untuk melakukan konsolidasi atau reaksi bergelombang melakukan pembelaan dan perlawanan atas pelecehan ini.

Seperti sederhana masalah yang dilontarkan Arteria tetapi sebenarnya sensitif dan bisa meluas menggerakkan semangat kebangkitan jati diri urang Sunda. Jika tidak ditindak dan diredam bukan mustahil keretakan dalam berbangsa bisa terjadi.

Kini semua berpulang pada keputusan DPR dan PDIP sendiri. Atau terpaksa harus dilakukan langkah hukum ?

*) Pemerhati Politik dan Kebangsaan

Bandung, 19 Januari 2022