Ubedillah: Awalnya Tanda tanya Besar putra presiden beli saham 188 juta lembar saham

301
Ubedilah Badrun/ist

JAKARTASATU- Aktivis 98’ yang juga seorang dosen di Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedillah Badrun mengatakan bahwa sebagai seorang akademisi, apa yang ia lakukan saat ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyangkut dua anak Presiden Jokowi, Gibran dan Kaesang, memiliki langkah dasar atau argumen yang sangat clear.

Selain itu, ia ke sana mengaku didukung pula oleh dengan data-data valid yang kemudian dibawa ke KPK.

“Sebab ini mulanya dari tanda tanya besar publik sebenarnya, bahwa seorang putra presiden membeli saham 188 juta lembar di bursa efek, dan itu diketahui oleh banyak orang. Dan dipertanyakan.
Salah satu yang mempertanyakan itu kalau tidak salah Ray Rangkuti. Meminta bersangkutan menjelaskan, termasuk presiden (ikut) menjelaskan,” ucapnya, Rabu (19/1/2021), dalam diskusi “98 Bersatu: Lawan Korupsi, Kawal Reformasi”, secara virtual.

Mengapa dipertanyakan publik, lanjut dia, karena dia adalah anak pejabat publik. Bukan anak orang biasa.

Jadi kata dia, kalau kita lihat dalam banyak perspektif teoritik bahwa sebagai pejabat publik mesti mengerti tentang public ethic. Ada etika publik yang mesti dipegang. Dipahami oleh para pejabat publik.

“Tanda tanya besar di situ? Di bulan November 2021, anak pejabat publik dan itu R1 dengan sangat vulgar mempertunjukan semacam list-nya kepada publik. Ini tentu mengundang tanya,” ungkapnya.

Ia mengaku juga ikut mengecek “pakai perusahaan apa yang bersangkutan beli saham itu”. Ternyata pakai perusahaan LDK. Dan perusahaan itu ternyata perusahaan yang sahamnya telah dibeli oleh PT WMD.

“PT WMD ini dibuat oleh dua putra anak presiden dan satu anak tertinggi PT SN. Jadi anak tertinggi PT SN ini aktif mengajak anak presiden ini untuk buat perusahaan,” ia membeberkan.

Sampai di situ, ia kemudian mencari data-data penting: apa betul itu perusahaan dari tiga orang? Dan ternyata secara legal ada aksesnya.

“Nanti kuasa hukum yang bisa menjelaskan, bagaimana memperoleh data valid soal perusahaan mereka. Di sana ada nama G, ada K, ada AP,” kata dia.

“AP ini anak petinggi PT SN. Saat mereka kerja sama ternyata di tengah-tengah, anak-anak perusahaan PT SN ini sedang menghadapi berbagai masalah soal pembakaran hutan.
20.000 hektare lebih rusak. Dan tidak hanya ekosistem lingkungan rusak tetapi kesehatan masyarakat rusak. Dan itu kerugian negara dalam makna uang,” terangnya.

Jadi kalau ada yang bertanya mana kerugian negara, kata dia, ekosistem yang rusak itu kemudian kesehatan masyarakat yang ikut rusak. Sebab menurut dia korupsi tidak hanya memakan uang negara, tapi dia ada UU Tipikor dimana dijelaskan di situ. Ada pula dalam bentuk suap, bentuk gratifikasi, dll.

Ia juga mengaku melihat itu juga menimbulkan keganjilan. Di situ bisa diduga ada pola baru suap, pola baru gratifikasi dalam bentuk saham, karena ini kerja sama antara anak petinggi PT SN dengan anak petinggi republik.

“Di situ di antara pertanyaan-pertanyaannya yang kami ajukan, bahwa patut diduga atau ada dugaan korupsi dan atau pencucian uang. Itu substansi di antaranya yang kami ajukan ke KPK,” jelasnya.

Motif ke KPK
Ubedillan mengatakan bahwa motifnya ke KPK adalah karena kita ingin menghadirkan good governance. Kita ingin negara ini maju dengan semangat reformasi 98.

Dimana ada TAP MPR Nomor 11 Tahun 1998 agar pengelola negara itu itu bersih dan terbebas dari KKN. Dari situ kemudian ia perhatikan dengan teliti. Yakni salah satu problem besar mengapa korupsi merajalela itu karena praktik hazard capitalism dimana salah satu cirinya adalah muncul pengusaha-pengusaha baru bukan karena otentisitas bisnisnya, melainkan lebih relasi dengan kekuasaan/penguasa atau mereka yang memiliki akses ke penguasa.

“Dan kebetulan perusahaan yang dibuat ini adalah anak petinggi perusahaan dan anak petinggi republik. Ini terminologi,” katanya.

“Di situ kita bisa uraikan ternyata ada suntikan dana ke bisnis anak petinggi republik ini dengan angka 5 juta dolar, kemudian disusun 2 juta dolar. Lalu kita cek juga perusahaannya, maju gak nih, bisnisnya seperti apa,” pungkasnya.

Mengenai apakah ada bukti-bukti, data-data, ia meyakinkan nemiliki data valid yang dibawa ke KPK. Adapun soal urusan proses, menurut dia adalah ranah KPK untukk mengklarifikasinya.

Sebelumnya, dua anak Presiden (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin (10/1/2022) olehnya.

Ubedilah menyebut Kaesang dan Raka diduga terlibat dalam Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme atau (KKN) dalam sebuah relasi bisnis. (RI)