RAKYAT BUTUH PRESIDEN BARU TIDAK BUTUH IBOKOTA BARU

0
228
Tarmidzi Yusuf Pengamat Politik dan Sosial/dok pribadi olahan JAKSAT

Oleh Tarmidzi Yusuf l Pegiat Dakwah dan Sosial

UU Ibukota baru dinilai bentuk kesewenang-wenangan DPR dan Presiden. Mengambil keputusan pindah ibukota negara tanpa melihat kondisi negara. Negara tidak dalam keadaan baik-baik saja. Tanpa skala prioritas. Korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) menggurita. Kondisi negara saat ini tidak lebih baik bahkan lebih buruk dari rezim orde baru. Rezim yang dicaci maki habis-habisan oleh antek-antek neo komunisme yang bersembunyi dibalik teriakan; saya Pancasila, NKRI harga mati dan penyelewengan makna Bhinneka Tunggal Ika.

Anak-anak presiden dilaporkan ke KPK atas dugaan korupsi. Politik dinasti. Partai milik keluarga. Anak mantu walikota. Mantu-mantu panglima tentara. Menteri sekaligus pengusaha. Menteri bisnis Covid-19. DPR tukang stempel kemauan presiden. Presiden disetir oligarki.

UU Ormas, UU Corona, UU KPK, UU Minerba, UU MK, UU Omnibus law Cipta kerja dan UU IKN. Inilah sederet UU yang disahkan secara tergesa-gesa. UU untuk kepentingan kekuasaan dan oligarki, bukan untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia. UU tanpa mendengar aspirasi rakyat dan permasalahan bangsa yang sedang terancam disintegrasi bangsa. Dehabibienisasi. Sentralisasi lembaga riset. Mirip-mirip negara berhaluan komunis. Ngeri-ngeri sedap.

Apa urgensi pindah ibukota negara saat rakyat sedang terpuruk dan keuangan negara defisit? Gali lubang tambah utang. Utang menggunung. BUMN terlilit utang. Terancam dijual dan bangkrut. Core bisnis BUMN diambil swasta. Ekonomi tidak bergerak. Selain memenuhi kepentingan oligarki dan agenda politik kelompok neo komunisme.

Negara diurus secara ugal-ugalan tanpa skala prioritas. Tidak pernah disebutkan sama sekali soal pindah ibukota negara saat kampanye Pilpres 2019. Ujug-ujug pindah ibukota negara tanpa persetujuan rakyat melalui MPR. DPR mau apa yang presiden mau. Presiden mau apa yang oligarki mau.

Rakyat butuh presiden baru. Rakyat tidak butuh ibukota baru. Presiden yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Mari kita sambut presiden baru dengan merapatkan barisan, menghilangkan ego pribadi dan kelompok. Bersatu membela segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Merdeka!

Bandung, 20 Jumadil Akhir 1443/23 Januari 2022