Buntut Panjang Kasus Masjid Cihampelas yang Jadi Indomaret

463

JAKARTASATU.COM –  Mengulas setelah membaca tulisan M.Rizal Fadillah Pemerhati Politik dan Kebangasaan dalam artikel Jakartasatu.com tanggal 29 Januari 2022 berjudul: “KEJAM, PT. KAI HANCURKAN MASJID UNTUK INDOMARET” jakartasatu.com/2022/01/29/kejam-pt-kai-hancurkan-masjid-untuk-indomaret/ tentang keberdaan Alm H.Moelja A.A.Wiranatakusumah yang perlu diketahui publik adalah mengenai sosok yang muncul dalam berbagai kasus dugaan mafia pertanahan dan yang telah di laporkan ke Polda Jabar atas pengunaan silsilah penetapan ahli waris yang mecatut merugikan keturunan nama besar R.A.A.Muharam Wiranatakusumah.

“Kasus perbuatan melawan hukum yang di lakukan oleh ahli waris Moelya Wiranatakusumah dapat dibuktikan dengan saksi-saksi dan korban penipuan untuk dihadirkan dimeja pengadilan,” ujar Roedy Wiranatakusumah kepada Redaksi Jakartasatu.com, 30 Januari 2022 malam.

Dikatakan Roedy bahwa mencermati perihal tulisan disampaikan oleh M Rizal Fadillah maka sangatlah perlu dipahami oleh publik bahwa sejarah tentang Kota Bandung merupakan referensi kuat dalam mengetahui keturunan R.A.A.Muharam Wiranatakusumah.

“Keberdaan Alm H.Moelja A.A.Wiranatakusumah adalah orang yang pengunaan silsilah penetapan ahli warisnya mecatut dan telah merugikan keturunan nama besar R.A.A.Muharam Wiranatakusumah,” kata Roedy.

Disisi lain kasus tanah masjid yang sudah jadi Indomaret ini pihak PT KAI dalam rilisnya 30 Januari 2022 mengatakan bahwa Pembangunan Masjid di Cihampelas 149, Dalam Proses Penyelesaian. Pembangunan Masjid di jalan Cihampelas 149 Bandung, kembali di ganggu dengan penyebaran isu negatif untuk kembali menguasai aset KAI untuk kepentingan pribadi atau sekelompok orang yang tidak berhak atas aset tersebut.

Aset di jalan Cihampelas No.149 adalah aset perusahaan milik PT KAI yg diperoleh dari pembelian tahun 1954 dg akta jual beli No.232 tgl.30 juni tahun 1954. Dan kemudian digunakan sebagai rumah perusahaan dan dihuni oleh 7 orang pegawai dan keluarga nya.

“Tahun 2007 para penghuni menyerahkan kembali rumah perusahaan tersebut karena sudah pensiun dan sebagian sudah meninggal dunia, kecuali ahli waris dari satu orang pegawai a.n Hadi Winarso yang tidak menyerahkan bahkan menunjuk pengacara untuk melakukan perlawanan,” ungkap PT KAI dalam rilis yang disampaikan Kuswardoyo Manager Humas  Daop 2 Bandung

Tahun 2014 diketahui rumah perusahaan (eks.Hadi Winarso) tersebut digunakan sebagai “rumah tempat ibadah (Mushola) oleh Hari Nugraha yang mengaku mendapatkan wakaf dari Hadi Winarso.

Atas hal tersebut KAI melakukan penertiban terhadap aset yang dikuasai oleh pihak yang tidak berhak. Selanjutnya Hari Nugraha melaporkan KAI dengan tuduhan perusakan rumah ibadah.

Dari hasil penyelidikan dan gelar perkara pihak kepolisian tidak ditemukan adanya tindak pidana oleh KAI, dan Bangunan yang di klaim sebagai masjid tersebut tidak terdaftar baik di MUI maupun KUA, serta sdr Hari Nugraha TIDAK DAPAT MENUNJUKKAN bukti wakaf atas tanah dan bangunan tersebut, selanjutnya kasus dihentikan oleh Polda Jabar.

Tahun 2017 Hari Nugraha kembali melakukan penguasaan fisik atas aset tersebut dengan membongkar pagar KAI dan kembali membuka tempat tersebut sebagai tempat ibadah.

Tahun 2019 aset tersebut kembali di tertibkan oleh KAI dengan didampingi Aparat kewilayahan.

Pasca penertiban tersebut, Hari Nugraha mengadu ke DPRD kota Bandung dan pada pertemuan di dapatkan hasil agar diselesaikan lewat jalur Hukum.

Selanjutnya KAI melaporkan Hari Nugraha yang telah melakukan penyerobotan terhadap aset KAI.

“Saat ini aset tersebut dalam penguasaan KAI. KAI tidak pernah membongkar rumah ibadah, KAI menertibkan rumah perusahaan dari fihak yang ingin menguasai aset negara tersebut secara tidak sah,” ujar Kuswardoyo

Saat ini di lokasi tersebut sedang dibangun masjid oleh KAI, pembangunan tsb sudah mendapatkan rekomendasi dari Kemenag Kota Bandung tgl 2 september 2020.
Dan mendapat ijin dari Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Penataan Ruang.

“Proses Pembangunan masjid saat ini, sudah mencapai 90% dari target yang direncanakan,” ungkap Manager Humas Daop 2 Bandung ini.

Tidak ada keberatan dari warga dan rt / rw setempat terhadap pembangunan lokasi tersebut.

“Saat ini lokasi sudah dalam keadaan clean and clear, dan jika ada pihak yang merasa memiliki hak atas aset tersebut silahkan mengajukan gugatan ke ranah hukum. Bukan menyebar berita dan isue yang tidak benar dan bernuansa kebencian,” ungkas Kuswardoyo.