Faisal Basri/ist

Oleh: Yusuf Blegur, Pegiat Sosial dan Aktifis Yayasan Human Luhur Berdikari.

Prediksi Faisal Basri mengenai pemerintahan Jokowi akan ambruk sebelum tahun 2024, sesungguhnya bukan hal yang mengada-ada atau sekedar ramalan semata. Bahkan saat ini pun, penyelengaran negara dalam kepemimpinan presiden yang kapasitasnya di bawah standar presiden-presiden Indonesia sebelumnya. Bisa dibilang karut-marut, kalau malu disebut semrawut.

Kegagalan proyek-proyek pemerintah baik yang dijual murah maupun yang mangkrak, jauh lebih banyak menguras uang negara melebihi dari APBN yang tersedia. Begitupun dengan serampangannya utang negara, yang sarat bisnis rente dan berpotensi gagal bayar. Ketidakbecusan pengelolaan pembangunan ekonomi termasuk kerugian dan terancam bangkrutnya BUMN menjadi indikator utama kolapsnya ekonomi nasional.

Tidak cukup hanya kehancuran pada sektor keuangan negara. Selain janji-janji dan segudang kebohongan, yang jika disusun melebihi gunung tertinggi di Indonesia. Kehidupan demokrasi dan penegakkan hukum juga menjadi faktor penting dari contoh sebuah pemerintahan gagal. Rezim pemecah-belah bangsa ini juga agresif memamerkan Islamophobia. Seperti menghianati sejarah serta konsensus nasional yang tertuang dalam Panca Sila, UUD 1945 dan NKRI. Kekuasaan otoriter yang mencerminkan oligarki dan koalisi korupsi ini, terus melakukan proses deislamisasi sekaligus menghancurkan pondasi kebangsaan negara yang sarat spiritualitas dan religiusitas. Perilaku kekuasaan terburuk yang pernah ada dalam periode kepresidenan yang pernah memimpin Indonesia.

Apa yang disampaikan oleh Faisal Basri, pada prinsipnya merupakan kenyataan-kenyataan yang ada dalam pemerintahan, penyelenggaraan negara dan kondisi obyektif yang dirasakan seluruh rakyat Indonesia. Statemen ekonom yang terbiasa dengan kajian dan penelitian itu tentunya menggunakan analisa dan data yang akurat dan faktual. Tidak seperti buzzer atau birokrat cecunguk yang sekedar jago bacot dan ahli menjilat. Faisal Basri secara esensi dan substansi mengungkapkan realitas kecenderungan masyarakat yang tanpa pemerintahan dan dalam negara gagal, tanpa harus menunggu tahun 2024. Pakar ekonomi nasional itu jelas dan nyata seperti menjadi jubir rakyat. Menyampaikan yang sebenarnya dari pemerintahan boneka oligarki yang telah rusak dan bakal ambruk tak lama lagi.***