Ini Kunjungan Kerja Jumhur  di Kalteng: Tidak Etis Mem-PHK  Jadi Oustsourcing

0
315

JAKARTASATU.COM – Hasil Kunjungan Jumhur Hidayat Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia /KSPSI  di kabupaten Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah tepatnya di pangkalan Bun. Jumhur berdialog langsung dengan unit kerja di tingkat perusahaan dalam hal ini adalah Astra group yang memiliki kebun di Kotawaringin barat ini.

Jumhur Hidayat/Ketum KSPSI mendapat laporan bahwa terjadi satu kebijakan dari perusahaan terutama dalam mem PHK karyawan di sana. Namun memperbolehkan lagi masuk dengan sistem Outsourcing,

Menurut Jumhur satu tindakan yang tidak etis karena mem PHK tapi kemudian membolehkan lagi masuk tapi di tempat yang berbeda atau pekerjaan yang berbeda yang kedua ada juga belasan orang yang di PHK mendapatkan jaminan hari tua yang utuh tapi tidak lagi mendapatkan dana pensiun Astra seperti sebelumnya, karena dana pensiun ini memang adalah kebijakan yang ada dalam perjanjian kerja bersama.

“Namun ini dibatalkan oleh peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2021 yang bisa mengkonvensir dana JHT itu dibayarkan oleh dana pensiun, apabila sebuah perusahaan memiliki kebijakan dana pensiunnya sendiri,” ujarnya dalam Acara berlangsung kondusif & guyup merupakan acara Perdana Jumhur Hidayat yang baru setelah terpilih sebagai Ketum KSPSI.

Harusnya yang terjadi adalah JHT memang dibayar full tapi dana tersebut menjadi berkurang dan bahkan iuran perusahaan yang menjadi hak untuk pekerja dalam hal dana pensiun tadi.

“Jadi dana pensiun itu adalah sekitar 60% dibayarkan oleh pengusaha dan 40% dibayarkan oleh pekerja yang 60% ini akan ditarik lah begitu dia nggak boleh dipakai untuk mengkonversir dana JHT itu sehingga yang terjadi adalah pekerja yang biasanya menerima full JHT dan juga menerima dana pensiun Astra itu menjadi jauh berkurang ini akibat dari peraturan pemerintah no 35 tahun 2021 dan ini dimanfaatkan betul oleh Astra group sehingga tidak mau membayarkan sesuai dengan perjanjian kerja bersama seperti sebelumnya, UU no 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah UU yang Inkonstitusional karena telah dinyatakan Inkonstitusional oleh MK,” papar Jumhur.

Karena itu Jumhur berpesan tetap berpegang teguh pada perjanjian kerja bersama dan juga sebaiknya kebijakan yang berlandaskan pada undang-undang cipta kerja janganlah dipakai oleh perusahaan dan pemerintah. Karena jelas undang-undang ini Inkonstitusional

Jumhur juga mengimbau mendesak sekaligus kepada Astra group yang tentunya memiliki begitu besar bisnis dari perkebunan ini tidaklah seberapa memberikan dana pensiun dan dana JHT yang sudah biasanya jangan lagi dipotong-potong karena ada aturan yang berbasis omnibus law karena jelas ini Inskontitutional.

“Semua pengusaha kita sangat terima kasih kalian semua telah menimbulkan produktivitas dibangsa ini dengan melakukan kegiatan usaha tapi juga Kami memohon dan meminta bahwa kegiatan usaha tersebut berbasis kepada suatu kemaslahatan atau manfaat yang bisa banyak dirasakan oleh masyarakat yang dalam hal ini adalah pekerja,” tegas Jumhur.

Jumhur yang  berdialog langsung dengan sekitar 45 orang pengurus unit kerja Astra group yang dipimpin oleh saudara Setyo Prio dan melaporkan langsung dan saya berharap pimpinan Astra Group bisa mendengarkan keluhan ini kebetulan Jumhur langsung dari Jakarta mendengarkan langsung keluhan mereka kita ingin bangsa ini produktif kegiatan ekonomi produktif berjalan terus sambil memberikan kebahagiaan bagi banyak orang. (RED/KAT)