Ada Konsekuensi Besar yang Harus Ditanggung Jika Jokowi Amini Penundaan Pemilu

0
171
Anies Baswedan dan Joko Widodo/IST

JAKARTASATU.COM – Sikap Presiden Joko Widodo pada wacana penundaan Pemilu Serentak 2024 mempengaruhi laju pemerintahan yang dipimpinnya jelang akhir masa jabatan.

Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) MPO, Affandi Ismail, pada acara ForJIS di Rumah Juang Jln Guntur No 49: “Ada Konsekuensi Besar yang Harus Ditanggung Jika Jokowi Amini Penundaan Pemilu,” ujarnya Jumat 4 Maret 2022

Ditambahkan Affandi Ismail jika usulan itu diamini, Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) MPO, akan ada gerakan besar dari masyarakat yang menolak. “Sehingga jatuhnya Jokowi akan semakin cepat,” ujarnya.

“Dengan perpanjangan jabatan presiden atau penundaan pemilu jelas melanggar konstitusi, karena di dalam UUD 1945 Pasal 7 jelas disebutkan bahwa presiden dapat dipilih kembali hanya satu kali atau dua periode,” tambah Ismail.

Affandi menegaskan bahwa kalau ada pihak-pihak yang menyampaikan wacana 3 periode atau penundaan pemilu, maka sudah jelas sebagai bagian dari kelompok inkonstitusional.

Sementara itu Hendrajit dari GFI mengatakan ada 3 hal yang perlu kita ketahui bersama dalam melakukan proses pematangan REVOLUSI : 1. Membaca Gejala, 2. Mendiagnosanya, dan 3. Membuat Resepnya.

Dan harus juga punya modalitas politik. Modalitas politik untuk memaksa kawan dan lawan politik menerima kenyataan baru, ada beberapa aspek. Dan tidak selamanya berupa barang jadi bernama uang. Apa saja itu?

1. Punya jaringan informasi yang luas

2. Punya koneksi dan jaringan politik yang luas sampai ke tingkat elit.

3. Punya kemampuan mobilitas yang tinggi.

4. Punya dukungan logistik yang memadai.(tapi ingat, nggak mesti uang lho).

5. Menguasai sarana propaganda.

6. Akses pada kekuatan militer.

“Tanpa keenam modalitas politik ini, anda tidak akan mampu jadi politisi yang efektif untuk memaksakan suatu kenyataan baru baik kepada kawan maupun lawan,” jelasnya.

Satu hal lagi. Kalau anda cermati dengan jeli, di sini uang bukan penentu utama. Justru keenam modalitas inilah yang membuahkan uang. Seperti kemampuan memiliki logistik, berarti kejelian melihat sumberdaya2 apa saja yang punya nilai sebagai aset. Sehingga bisa jadi aset politik

“Idealnya, keenam modalitas politik ini bisa dimiliki pada satu orang. Tapi bisa juga keenam aspek tadi menyebar pada dua atau tiga orang. Sehingga harus sinergi agar keenam modalitas itu jadi entitas politik tunggal yang sinergis,” ungkapnya.

Tanpa ini, gerakan rakyat cuma menimbulkan sedikit gangguan pada kekuasaan. Salah-salah rejim kekuasaan malah memanfaatkan gangguan kecil pada kekuasaan itu, sebagai dalih untuk penyegaran kekuasaan. Namun tidak mengubah struktur ketidakadilan yang selama ini merugikan berbagai lapisan masyarakat. (YOS/P)