Direktur Eksekutif Indonesia Future Studies (Infus), Gde Siriana Yusuf menyampaikan, Dampak penundaan Pemilu Serentak 2024 bakal dirasakan masyarakat. Tapi di sisi yang lain, kelompok penguasa dan oligraki justru mendapat keuntungan yang berlipat ganda, saat menjadi pembicara dalam diskusi bertajuk “Revolusi Indonesia Belum Selesai”, yang digelar di Rumah Kedaulatan Rakyat, Manggarai, Jakarta Selatan, Jumat (4/3).
“Yang paling diuntungkan selain penguasa, juga oligarki. Mereka tidak mengeluarkan uang yang banyak untuk mendanai kampanye, dia bisa berhemat,” ujar Gde Siriana saat pemaparannya.
Gde mengalkulasi jika dalam hitung-hitungan bisnis kelompok oligarki bisa mendapat keuntungan tambahan. Karena, imbas dari penundaan pemilu ini salah satunya adalah dilanjutkannya proyek pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur.
“Mereka, para oligarki mendapat keuntungan lain dengan adanya IKN. Jadi ada hubungan kuat antara penundaan pemilu dengan proyek IKN,” tuturnya.
Sementara itu, Gde Siriana melihat masyarakat justru mendapat kerugian dari penundaan pemilu yang berimbas pada perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo. Di mana, dia merangkumnya menjadi 3 aspek.
“Kerugian Pertama, kita ini setahun ke depan mau 25 tahun reformasi ’98. Tapi umur reformasi ini di bawah tahta oligarki,” kata Gde Siriana.
Kerugian rakyat yang kedua, disebutkan petinggi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) ini, adalah ekonomi yang mensejahterakan segelintir orang dan bukan mayoritas masyarakat Indonesia.
“Dan yang ketiga, Indonesia tidak dipimpin orang yang merupakan strong leadership,” demikian Gde Siriana. (Yos)
