Perhimpunan Menemukan Kembali Indonesia: Sudah Banyak Pelanggaran Konstitusi Ulah Oligarki

0
253
Rocky Gerung/AEM-JAKSAT

JAKARTASATU.COM – Perhimpunan Menemukan Kembali Indonesia menggelar Diskusi kembali setelah diskusi pertamanya pada diskusi pertama bertajuk Renungan Hari Sumpah Pemuda ke-93, pada Oktober 2021.

Diskusi kali ini temanya adalah Konstitusi Diujung Tanduk yang menarik acara ini menjadikan kekuatan baru dalam penyampaian oto kritik ke yang sedang duduk di bangku kekuasaan.

“Diskusi ini untuk membangun kembali tentang Indonesia Kini pada bulan Maret  bukan dikaitkan dengan supersemar, tapi ini kekuatan baru mengkrtisi kondisi bangsa ini dimana sedang ramai pro kontra Ibukota negara (IKN), Perpanjangan pemilu dan ini semua untuk kepentingan bangsa untuk semua rakyat jangan untuk keuntungan oligraki,” kata penggagas diskusi Ferry Juliantono yang membuka acara diskusi di bilangan Dharmawangsa Jakarta Selatan, Jumat (17/03/2022).

“Perhimpunan menemukan kembali Indonesia harus jadi narasi imajinasi Indonesisa ke depan dan semua ini untuk kekuatan baru, jika perlu siap people power karena banyak kesalahan konstitusi,” tambah Ferry.

Pandangan Rocky Gerung langsung pada subtansi masalah dimana soal masa jabatan perpanjangan dan pemilu ditunda. “Presiden diujung tanduk atau konstitusi diujung tanduk, pemilu tak boleh ditunda dan masa jabatan tak boleh diperpanjang, tapi harusnya boleh pemilu dipersingkat. Makin cepat malah makin bagus,” ujar Rocky.

Syahganda Naigolan menyoroti bahwa oligarki makin mengila dan cukong ini harus di kikis. “Masa saat ini mereka masuk dari korporasi  SM jadi dubes, jadi wakil otoritas IKN. Ini oligarky harus dikikis, negara tak boleh bisnis,” jelas Syahganda.

Bivitri Susanti, ahli hukum tata negara mengatakan dalam forum ini bahwa telah banyak konstitusi yang dilangar oleh pemerintah atau para pejabat. Iya mengatakan agar publik tak menganggap remeh wacana masa jabatan presiden tiga periode yang beredar. Ada banyak jalan yang dapat ditempuh oleh para pembuat kebijakan untuk menetapkan masa jabatan presiden maksimal tiga periode.

Menurut Pasal 37 UUD 1945, untuk bisa mengagendakan amandemen, sepertiga anggota MPR harus setuju untuk mengagendakan. Kemudian, setelah masuk agenda, rapat besarnya harus diikuti oleh minimal dua per tiga anggota MPR (anggota DPR RI dan DPD). Lalu untuk disetujui jadi amandemen, harus disetujui oleh 50 persen plus satu (anggota MPR).

Matematikanya, kita punya 575 anggota DPR dan 136 anggota DPD. Nah, dalam politik, tidak ada lone wolf, adanya orang yang memang ingin mengeruhkan kolam politik untuk mengambil berbagai keuntungan. Nah, kalau koalisi partai mayoritas, pengandaian semuanya satu blok suara, sudah cukup untuk amandemen.

Tetapi, amandemen kan bukan hanya soal hitungan matematis, melainkan soal politis. Kemampuan politisi untuk menangkap aspirasi rakyat versus kemampuan politisi untuk memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan politik kelompoknya sendiri. Nah, yang terjadi itu partisipasi yang manipulatif. Yang didatengin oleh pembuat kebijakan itu hanya kampus-kampus yang mendukung, ke ahli-ahli yang mendukung. Jadi, manipulatif.

Oligarki akan terus beternak politisi, karena itu yang akan dia peras nantinya.  Oligarki punya kecenderungan untuk meneruskan, dia suka melanjutkan status quo. Jadi, dua hal ini membuat presiden menjadi tumpuan perhatian kekuasaan,”tambahnya.

Nah, dengan aktor politik yang sekarang sebagian besar merupakan bagian dari oligarki, gak punya etik dan politik, ini gak sulit (untuk amandemen). “Begitu masuk agenda dengan persetujuan dari sepertiga anggota MPR, kita bisa bilang selamat tinggal kepada demokrasi kita. Karena sudah ada contohnya, UU KPK dan UU Cipta Kerja. Jadi, jangan anggap remeh isu ini,” jelasnya.

Anthony Budiawan menyoroti bahwa tema diskusi ini mengatakn baiknya tegas bahwa temanya jelas konstitusi kita sudah di cabik-cabik. “Ini memang sudah banyak sekali yang dirusak,” ungkap Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS).

Ubedillah Badrun yang jadi bintang diskusi ini mengungkap bahwa saat ini terlalu banyak pelanggaran yang terjadi oleh rezim ini dan abai akan demokrasi. “Mereka lupa akan hakekatnya tentang  konstitusi Indonesia yang republik ini adalah arahnya ke demokrasi tapi semua diabaikan,”ujar Ubedilah Badrun dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ) yang namanya tengah jadi sorotan publik bahkan masuk dalam trending Google.

Kita tahu Ubedilah telah melaporkan dua anak presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming dan Kaesang Pangarep, ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin (10/1). Ubedilah melaporkan Gibran dan Kaesang ke lembaga antirasuah itu atas dugaan keterlibatan dalam perkara korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).  Laporan dugaan tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang, berkaitan dengan dugaan KKN relasi bisnis anak presiden dengan grup bisnis, yang diduga terlibat pembakaran hutan.

Dalam laporannya itu, Ubedilah menduga bahwa Kaesang dan Gibran terlibat dalam proses hukum pembakaran hutan dan lahan yang melibatkan anak perusahaan PT SM yakni PT BMH yang dinilai janggal dalam proses hukumnya. PT BMH semula menjadi tersangka pembakaran hutan pada 2015 Lantas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI menuntut mereka dengan sanksi denda Rp7,9 triliun. Pada 2016, Mahkamah Agung hanya memvonis PT BMH dengan biaya ganti rugi sebesar Rp78 miliar. Ubedilah pun menghubungkan lemahnya vonis yang didapat oleh PT BMH dengan bisnis yang dijalani dua anak presiden itu dengan salah seorang anak petinggi PT SM. Perusahaan Kaesang dan Gibran mendapatkan suntikan dana dari perusahaan tersebut. Sampai kini KPK masih belum ada progress dan malah PT SM kini petingginya sudah jadi Dubes dan bahkan wakil Otorita IKN. Hmmm…

Adhi Masardi dalam kesempatan yang sama  tak bicara banyak, mantan jubir Presiden Abdurachman Wahid ini membacakan puisinya dan menarik silakan simak puisinya di bawah ini:

(Yoss/ata/Jaksat)