ROCKY GERUNG: Konstitusi Tidak Mengatur Perpanjangan Kekuasaan yang Diatur Penghentian Kekuasaan

0
290
Rocky Gerung/AEM-JAKSAT

JAKARTASATU.COM – Dalam acara Perhimpunan Menemukan Kembali Indonesia yang kedua, dihadiri sejumlah aktivis tokoh politik yang selalu kritis dalam menyikapi kekuasaan saat ini Rocky Gerung menyampaikan sikap yang tajam, terkait adanya wacana ingin memperpanjang 3 periode dan penundaan Pemilu 2024.

Berikut ini pandangan Rocky Gerung:

“Konstitusi kita hanya mengatur pelengseranya bukan perpanjangan kekuasaan, konstitusi tidak mengatur perpanjangan kekuasaan yang diatur penghentian kekuasaan,” ungkap Rocky Gerung dalam paparannya sekaligus menyimpulkan acara Perhimpunan Menemukan Kembali Indonesia pada 11 Maret lalu itu di Bilangan Jakarta Selatan. 

Rocky juga menambahkan ada syarat-syarat formal ada syarat-syarat materil jadi sebetulnya itu yang kita endapkan supaya kita bertengkar para pencuri konstitusi kita punya argumen dan ini diperlukan oleh mahasiswa.

“Mahasiswa sampai sekarang tidak bisa pastikan argumennya apa yang dimaksud tadi jadi bekali mereka dengan prinsip jangan takut mengatakan bahwa konstitusi kita mengiyakan penghentian kekuasaan tapi tidak mengiyakan perpanjangan itu yang intinya jadi mesti itu dulu. Kalau gramer –nyakan konstitusi seolah-olah yang dibicarakan itu konstitusi adalah upaya untuk mengubah konstitusi untuk memasukan pasal penamabahan kekuasaan padahal konstitusi sudah bilang tidak boleh ada penambahan kekuasaan, pengurangan boleh itu syarat-syarat penjatuhan presiden (impeachment) jadi poin pertama yang mesti Anda hatam dulu dalam pikiran supaya punya kemampuan mengariskannya,”papar Rocky.

Dia juga menyebut bahwa yang kedua, saya tadi bicara soal moral clarity bahasa mungkin terlalu rumit tapi itu mangkin lama kita harus terangkan itu. Satu-satunya alasan kenapa kita mau bertengkar dengan kekuasaan karena moral clarity, misalnya apa hak presiden untuk mengambangkan keputusannya dengan demkrokasi tadi terus tegak lurus boleh bicara. Poin pertama saya adalah dalil demokrasi bahwa perpanjangan perluas perlebaran saja dilarang oleh konstitusi. Penyempitan, penghentian oleh kekuasaan dimungkinkan oleh konstitusi, vital itu adanya.

“Kita boleh bicara moral clarity (kejelasan moral)-nya apa mari kita bandingkan yang sama dipakai oleh Habibie. B.J.Habibie bilang percepat pemilu moral clarity-nya apa supaya dia dipilih lagi karena dia memegang kekuasaan, tidak justru dia menghendaki dia tidak dipilih lagi itu yang namanya moral clarity. Bisa bedakan tidak? Itu jadi dalil itu kita serap dulu sebelum kita himpun retorik serpihan hari ini jadi kejelasan itu yang kita inginkan,” beber Rocky Gerung.

Bandingkan moral clarity apa dari Airlangga untuk bicara dengang petani sawit beliau meminta agar penundaan pemilu, moral clarity apa? Kan disitu dia tidak punya, jangan-jangan dia ketemu dengan pengusaha sawit bukan petani sawit jadi itu yang disebut moral clarity. “Kejernihan moralnya apa itu, dia mau bicara,” jelasnya.

Rocky juga menambahkan bahwa saat ini rolling plan bukan plan yang sudah positif tapi yang rolling plan jadi rencana yang bergulir sejajar dan yang tadi saya menguraikan poin pertama dari prinsip demokrasi yang ditulis dalam konstitusi kita,ungkapnya. (Yoss/JAKSAT)