Kluthik…!!! Terdakwa Kasus Penembakan Laskar FPI Diputus Lepas dari Segala Tuntutan: Ke Mana Lagi Keadilan Dicari?

0
111

OLEH Pierre Suteki

Tersiar diberbagai media masa bahwa dua terdakwa dalam kasus penembakan laskar FPI di KM 50 Tol Cikampek, Briptu Fikri Ramadhan dan Ipda M Yusmin Ohorella, divonis bebas. PN Jaksel menyebut perbuatan keduanya dalam rangka pembelaan diri.

Dalam putusannya, majelis hakim menyatakan, Briptu Fikri terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama, sehingga membuat orang meninggal dunia sebagaimana dakwaan primer. Kendati demikian, keduanya tidak dapat dijatuhi hukuman karena alasan dan pemaaf merujuk pleidoi kuasa hukum. Putusan hakim ini disebut Vonis Lepas—bukan Vonis Bebas. Putusan lepas diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP, yang berbunyi:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindakan pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.”

Atas putusan lepas ini, Jaksa tidak dapat melakukan upaya Banding, namun dapat mengajukan upaya Kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Hal ini dimungkinkan karena jaksa meyakini keduanya bersalah melakukan pembunuhan dan penganiayaan yang menyebabkan kematian dalam kasus Km 50 dengan menuntut agar Majelis PN Jakarta Selatan yang memeriksa mengadili perkara menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana merampas nyawa orang bersama-sama dan dengan demikian perlu menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 tahun dengan perintah terdakwa segera ditahan.

Ada hal yang memberatkan terhadap Ipda M Yusmin Ohorella dan Briptu Fikri Ramadhan ialah terdakwa telah menghilangkan nyawa seseorang dan tidak proporsionalitas. Sedangkan hal yang meringankan adalah kedua terdakwa belum pernah melakukan perbuatan tercela. Ipda M Yusmin Ohorella dan Briptu Fikri Ramadhan diyakini jaksa melanggar Pasal 338 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP subsider Pasal 351 ayat (3) KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dalam kasus ini, tampaknya hakim menggunakan Pasal 160 untuk diterapkan kepada ke-6 anggota laskar FPI karena telah melakukan: “tidak menuruti perintah jabatan yang diberikan berdasarkan ketentuan UU”,  atau Pasal 216: mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan petugas dll” sehingga petugas terpaksa melakukan penembakan dengan alasan pembelaan diri. Padahal argumen itu banyak dinilai oleh berbagai kalangan adalah TIDAK TEPAT sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Apalagi waktu itu tidak ada TANDA-TANDA bahwa yang menguntit itu adalah POLISI. Semua terkesan berbuat secara “PREMAN”, BAJU PREMAN, MOBIL PREMAN, TINDAKAN PREMAN. Lalu bagaimana korban bisa memastikan bahwa yang menguntit, yang menghadang, yang memerintahkan adalah POLISI bukan PENJAHAT?

Seharusnya positioning  kewenangan polri sebagai institusi negara dalam memberi rasa aman aman kepada semua pihak dengan bertindak yang proporsional, dan menjunjung tinggi HAM. Polisi harus perhatikan penghormatan, pemenuhan dan pelindungan HAM, oleh karenanya harus perhatikan hukum internasional, seperti RESOLUSI PBB.

Indonesia sebagai bagian dari dunia internasional, tidak mungkin berlepas diri dari regulasi internasional, misalnya tentang Resolusi Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB). Baik secara  etis maupun yuridis kita terikat dengan resolusi itu karena kita adalah salah satu anggota PBB. Mari bersama kita cermati sebuah Resolusi PBB Tahun 1979 tentang Aturan Perilaku Bagi Aparat Penegak Hukum pada saat menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya dalam penegakan hukum.

ATURAN PERILAKU BAGI APARAT PENEGAK HUKUM (Diadopsi oleh Resolusi Sidang Umum PBB No. 34/169 Tanggal 17 Desember 1979).

Pasal 1
Aparat penegak hukum di setiap saat memenuhi kewajiban yang ditetapkan oleh hukum kepada mereka, yaitu dengan melayani masyarakat dan melindungi semua orang dari tindakan yang tidak sah, sesuai dengan rasa tanggung jawab yang tinggi sebagaimana diharuskan oleh profesi mereka.

Pasal 2
Dalam melaksanakan kewajiban mereka, aparat penegak hukum menghormati dan melindungi martabat kemanusiaan serta memelihara dan menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM) semua orang.

Pasal 3
Aparat penegak hukum boleh mengunakan tindakan keras (force) hanya bilamana benar-benar diperlukan dan hanya sejauh yang diperlukan bagi pelaksanaan kewajiban mereka.

Pasal 5
Aparat penegak hukum sama sekali tidak boleh melakukan, menganjurkan, atau membiarkan setiap bentuk penyiksaan ataupun setiap bentuk perlakuan atau penghukuman lainnya yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan derajat. Demikian pula, aparat penegak hukum sama sekali tidak boleh menggunakan perintah atasan atau keadaan luar biasa, misalnya keadaan perang atau ancaman perang, ancaman keamanan nasional, ketidakstabilan politik dalam negeri, atau keadaan darurat umum lainnya, sebagai pembenaran untuk melakukan penyiksaan atau memberikan perlakuan atau penghukuman lainnya yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan derajat.

Pasal 6
Aparat penegak hukum menjamin perlindungan sepenuhnya terhadap kesehatan orang-orang yang
mereka tahan dan, terutama, bertindak dengan segera untuk menyediakan perhatian medis kapan saja diperlukan.

Berdasarkan Resolusi PBB 1979 Tentang Aturan Perilaku Bagi Aparat Penegak Hukum dapat diambil kesimpulan bahwa rakyatlah yang seharusnya diutamakan untuk memperoleh pelindungan hukum dari negara, yang salah satu fungsinya dijalankan oleh aparat penegak hukum. Beberapa kali Presiden, Pejabat Menteri hingga Kapolda mengutip pernyataan Cicero bahwa keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi (salus populi suprema lex esto).  Jika adagium ini diterapkan secara keliru oleh penguasa jahat, maka penguasa itu akan memperalat hukum sebagai sarana untuk melegitimasi kekuasaannya atas dalih “keselamatan rakyat”. Hukum akan dibuat sedemikian rupa untuk mempertahankan status quo dengan cara rspresif dan diktator (constitutional dictatorship). Kita berharap, pernyataan Pak Presiden bahwa aparat penegak hukum dilindungi oleh hukum bukan kelanjutan dari penerapan secara keliru slogan negara tidak boleh kalah dan oleh karenanya “membenarkan” tindakan extrajudicial killing atas 6 laskar FPI tanggal 7 Desember 2020 yang lalu.

Kita tahu bahwa di negara demokrasi, kedaulatan itu di tangan RAKYAT. Jika kita konsisten dengan prinsip demokrasi ini, kita juga boleh memiliki slogan: RAKYAT TIDAK BOLEH KALAH dengan KAUM PERUSAK NEGERI, para PENJAHAT sebenarnya. Selanjutnya, jika terbukti bahwa extrajudicial killing itu sebuah kejahatan dan korbannya jelas ada 6 laskar FPI maka tentu ada pelakunya, yaitu penjahatnya. Penjahatnya adalah 3 personil polisi penembak 6 anggota Laska4 FPI tersebut.

Haruskan penjahat itu dihukum? Siapa yang harus menghukum? Melalui putusan PN Jakarta Selatan tampak sekali harapan itu sudah pupus sementara waktu karena hakim PN Jakarta Selatan melepaskan terdakwa dari segala tuntutan. Sementara itu Komnas HAM menyimpulkan bahwa terkait peristiwa Km 50 ke atas terhadap empat orang masih hidup dalam penguasaan petugas resmi negara, yang kemudian juga ditemukan tewas, maka peristiwa tersebut merupakan bentuk dari Peristiwa Pelanggaran HAM; Penembakan sekaligus terhadap empat orang dalam satu waktu tanpa ada upaya lain yang dilakukan untuk menghindari semakin banyaknya jatuh korban jiwa mengindikasikan adanya unlawfull killing terhadap ke 4 anggota Laskar FPI (Baca artikel detiknews, “Kesimpulan Lengkap dan Rekomendasi Komnas HAM soal Penembakan Laskar FPI” selengkapnya https://news.detik.com/berita/d-5326226 kesimpulan-lengkap- dan-rekomendasi-komnas-ham-soal-penembakan-laskar-fpi.)

Atas putusan hakim PN Jakarta Selatan, pasti sebagian rakyat negeri ini khususnya umat Islam yang mengawal kasus ini merasa diperlakukan tidak adil, apalagi keluarga korban. Seharusnya, dalam hal ini rakyat juga tidak boleh kalah dengan penjahat itu karena sebenarnya rakyatlah yang berdaulat. Jika rakyat tidak lagi berdaulat, maka demokrasi itu sebenarnya sudah mati dan seharusnya dikubur bersama “syahidnya” 6 laskar FPI.

Terkait dengan dugaan kuat adanya extrajudicial killing atas 6 laskar FPI, sejak awal direkomendasikan agar dibentuk TGPF salah satu bukti slogan Rakyat Tidak Boleh Kalah! Ternyata, Tim itu tidak pernah dibentuk? Nasi telah menjadi bubur, namun yang perlu disadari bahwa dalam keadaan apapun,  rakyat harus mendapat keadilan secara layak. Rakyat tidak boleh kalah dengan penjahat, sekalipun mereka adalah pejabat yang sedang berkuasa. Apakah jaksa akan melakukan upaya hukum kasasi ke MA? Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengaku akan pikir-pikir terlebih dahulu ketika ditanya tanggapan atas vonis tersebut oleh ketua majelis hakim, M. Arif Nuryanta.

Jika Jaksa ternyata tidak mengajukan upaya hukum, maka apakah hal itu berarti mereka pun berarti setali tiga uang? Apakah mungkin benar dugaan bahwa peradilan untuk dugaan adanya unlawfull killings atas 6 anggota laskar FPI itu sekedar “dagelan”? Betulkah begitu? Biar waktu saja yang menjawabnya. Benarkah pula berharap keadilan di negeri ini bagaikan menanti datangnya pelangi di malam hari nan sunyi?

Tabik…!!!
Semarang, Jumat: 18 Maret 2022